Banjir Rob Mengguyur Sekolah di Pesisir Surabaya: Kegagalan Infrastruktur dan Ancaman Lingkungan yang Mengerikan

Surabaya, 15 Juli 2026 – Gelombang pasang tinggi yang dikenal sebagai banjir rob kembali melanda wilayah pesisir kota ini, menenggelamkan jalan‑jalan, rumah, dan bahkan ruang kelas. Di kawasan Kalianak, Kecamatan Krembangan, sebuah sekolah dasar yang dikelola Yayasan Karya Putra menjadi saksi nyata bagaimana kebijakan mitigasi yang setengah hati menjerumuskan generasi muda ke dalam kondisi belajar yang hampir mustahil.

Setiap kali air laut meluap, para siswa harus menembus genangan setinggi 30‑40 cm hanya untuk mencapai gerbang sekolah. Sesampainya di dalam kelas, mereka berjuang mengajar dengan air yang menggenang setinggi 10‑15 cm, memaksa mereka melepas alas kaki demi menghindari basah. "Kami tidak dapat menutup sekolah karena masih dalam masa pengenalan lingkungan, padahal kondisi sudah menyerupai kolam renang," ujar Yuli, guru berusia 44 tahun, pada Rabu (15/7).

Yuli menegaskan bahwa banjir rob telah menjadi fenomena rutin sejak sekolah berdiri pada 1998, dengan frekuensi dua hingga tiga kali sebulan. Upaya perbaikan infrastruktur yang dilakukan sekolah terbatas pada penambahan pompa darurat dan perbaikan drainase yang bersifat sementara, karena dana yang tersedia tidak mencukupi untuk solusi jangka panjang.

Guru senior lainnya, Nanda (60), menyoroti hubungan antara proyek normalisasi Sungai Kalianak dan peningkatan kedalaman genangan. "Setelah pengerjaan kanal yang berjarak beberapa meter dari belakang sekolah, kami melihat air masuk lebih dalam dan lebih cepat," katanya, menambah kekhawatiran bahwa proyek yang seharusnya mengurangi risiko justru memperparahnya.

Warga setempat, seperti Hendro, mengingatkan bahwa banjir rob telah menghantui wilayah ini selama lebih dari enam dekade, dengan ketinggian air yang kadang melampaui 50 cm. "Kami hanya bisa menunggu informasi pasang surut, sambil menyesuaikan aktivitas ekonomi dan pendidikan," ujarnya dengan nada kelelahan.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Tanjung Perak, fenomena ini dipicu oleh siklus astronomi bulan baru yang menghasilkan pasang tertinggi. BMKG memperkirakan ketinggian air dapat mencapai 120‑160 cm di atas datum pasang laut (DPL) dan akan berlangsung terus‑menerus hingga 17 Juli 2026.

Koordinator Observasi BMKG, Sutarno, melaporkan bahwa pada hari Rabu, ketinggian air di Jalan Kalimas dan Kalianak tercatat antara 15‑29 cm, cukup untuk menenggelamkan jalan protokol dan menghambat mobilitas warga. "Genangan ini tidak hanya mengganggu transportasi, tetapi juga menimbulkan korosi pada kendaraan dan infrastruktur karena kandungan garam yang tinggi," tambahnya.

Selain kerusakan fisik, banjir rob menimbulkan risiko kesehatan publik. Air yang tercemar dapat memicu penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan diare, sementara pencemaran air tawar mengancam pasokan bersih bagi penduduk. Dampak ekologis juga tidak dapat diabaikan; abrasi pantai mempercepat hilangnya hutan mangrove yang berfungsi sebagai penahan alami gelombang.

BMKG menyoroti bahwa wilayah pesisir Surabaya dan sekitarnya, termasuk pelabuhan Utara, Benowo, Kenjeran, serta daerah penyangga Gresik, Lamongan, dan Tuban, berada dalam zona merah risiko banjir rob. Dampak diproyeksikan meluas hingga ke selatan Jawa Timur, mencakup Banyuwangi, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Jember, serta seluruh wilayah Madura.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat pola kegagalan yang lebih dalam daripada sekadar cuaca ekstrem. Pemerintah daerah telah lama mengabaikan kebutuhan mendesak akan infrastruktur tahan banjir di zona pesisir, sementara proyek normalisasi sungai yang dijalankan tanpa kajian dampak lingkungan justru menambah beban pada wilayah yang sudah rapuh. Kebijakan yang bersifat reaktif – seperti menyiapkan pompa darurat atau menutup jalan sementara – tidak akan menyelesaikan masalah struktural yang memerlukan investasi jangka panjang, termasuk pembangunan tanggul, revitalisasi mangrove, dan sistem drainase terintegrasi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, ketidakmampuan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum atau menunda proses belajar mengajar selama fase kritis menandakan kurangnya koordinasi antara dinas pendidikan, dinas kebencanaan, dan otoritas lokal. Anak‑anak yang terpaksa belajar dengan air setinggi lutut tidak hanya kehilangan waktu belajar, tetapi juga terpapar risiko kesehatan yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Jika tidak ada intervensi yang terkoordinasi, banjir rob akan menjadi norma baru, bukan anomali. Hal ini akan memperparah ketimpangan sosial, menurunkan produktivitas ekonomi, dan mengikis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi warganya. Solusi harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang mengintegrasikan data iklim, penegakan regulasi lingkungan, serta alokasi anggaran yang transparan untuk proyek‑proyek mitigasi yang berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, kita perlu meninjau kembali model pembangunan pesisir Indonesia yang selama ini mengutamakan pertumbuhan ekonomi cepat tanpa memperhitungkan biaya sosial‑ekologis. Hanya dengan pendekatan holistik—menggabungkan ilmu kebencanaan, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat—kita dapat menghindari skenario di mana generasi mendatang harus menempuh jalan setapak yang selalu basah setiap kali bulan baru muncul.