Bima Arya Tekankan 'Keberlanjutan' dalam Kepemimpinan: Janji atau Sekadar Retorika?

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam kepemimpinan pada sambutan Welcome Dinner Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III Tahun 2026. Acara yang digelar di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada Selasa, 14 Juli 2026, menjadi panggung bagi Bima untuk mengkritik ego pribadi dan sektoral yang, menurutnya, harus ditinggalkan.

Dalam pidatonya, Bima menyoroti kecenderungan kepala daerah yang lebih mengutamakan program pribadi hingga mengabaikan pencapaian pendahulu. Ia mencontohkan model transisi kepemimpinan di Singapura, menyatakan bahwa "kunci sukses Singapura, Cina, dan lain‑lain adalah sustainability, keberlanjutan". Menurutnya, pergantian pemimpin di negara‑negara tersebut tidak memutus program yang sedang berjalan, melainkan memperkokoh ideologi dan agenda pembangunan tanpa jejak ego sektoral.

Namun, pernyataan Bima menimbulkan pertanyaan kritis: apakah contoh Singapura dan Cina relevan dengan dinamika politik dan birokrasi Indonesia yang sarat dengan kepentingan lokal, patronase, dan fragmentasi administratif? Sementara Bima menekankan pentingnya inspirasi dan ruang kontemplasi bagi pemimpin, tidak ada bukti konkret bahwa kebijakan yang diusungnya di Kementerian Dalam Negeri mampu mengatasi akar‑akar sektoral yang telah mengakar selama puluhan tahun.Selain itu, Bima mengklaim bahwa proses pembelajaran KPPD, termasuk pelatihan di Lemhannas dan kunjungan ke Singapura, akan menjadi “bagian dari perjalanan menuju kualitas kepemimpinan yang semakin bermakna”. Namun, tanpa mekanisme evaluasi yang transparan dan akuntabel, janji‑janji tersebut berisiko menjadi retorika semata yang mudah diulang pada setiap agenda kepemimpinan baru.

Opini Mendalam

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat bahwa seruan Bima tentang keberlanjutan lebih bersifat simbolik daripada substansial. Indonesia memiliki tantangan struktural yang jauh berbeda dengan Singapura—mulai dari disparitas wilayah, korupsi yang masih merajalela, hingga lemahnya koordinasi antar‑lembaga. Mengadopsi model “sustainability” tanpa menyesuaikan konteks lokal justru dapat menimbulkan ilusi kemajuan yang tidak berkelanjutan.

Lebih jauh, penekanan pada penghilangan ego sektoral tampak idealis, namun tidak disertai dengan kebijakan konkret yang menindak tegas praktik patronase. Tanpa reformasi birokrasi yang mendalam—seperti penguatan sistem meritokrasi, transparansi anggaran, dan mekanisme pengawasan independen—pernyataan Bima akan tetap melekat dalam wacana politik yang mudah dipakai oleh elit untuk menutupi kegagalan mereka.

Jika pemerintah benar‑benar ingin mencontohkan transisi kepemimpinan yang mulus, langkah pertama yang harus diambil adalah memperkuat institusi pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri, memastikan bahwa setiap program yang diluncurkan tidak hanya berakhir pada fase “peluncuran” tetapi juga pada fase “evaluasi dan penyesuaian”. Hanya dengan pendekatan yang berbasis data dan akuntabilitas, retorika tentang keberlanjutan dapat bertransformasi menjadi kebijakan yang nyata dan berdampak.

Kesimpulannya, seruan Bima Arya tentang keberlanjutan adalah panggilan yang tepat—namun ia harus melampaui kata‑kata kosong dan menyiapkan kerangka kerja yang dapat diukur, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, janji‑janji tersebut akan tetap menjadi bagian dari narasi politik yang mudah diulang, bukan solusi yang menuntun Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan.