36 Saksi Diperiksa, Tiga Anggota DPRD TTU Ditahan dalam Kasus Intimidasi Dokter Icha yang Mendedivikasi Kematiannya

Kupang, 14 Juli 2026 – Empat terduga pelaku intimidasi terhadap Dokter Eliza Princila Pakaenoni atau Dokter Icha, yang sempat mengganggu konsentrasi medisnya dalam menangani pasien gigitan ular, menjalani pemeriksaan di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (14/7). Tiga di antaranya adalah anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), yakni Therensius Lazakar (Golkar), Norbertus Tubani (PKB), Veronika Lake (PDIP), serta seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dokter Hewan, Maria Mathildis Sau, yang bertugas di Dinas Peternakan TTU.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTT, Kombes Pol. Sigit Haryono, sejumlah 36 saksi telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan kasus ini. Dari jumlah tersebut, 27 saksi diperiksa di Kefamenanu, sementara lima anggota keluarga Dokter Icha memberikan kesaksian di Polda NTT. Keempat terduga pelaku baru saja memenuhi panggilan penyidik, menambah daftar saksi menjadi 36 orang.

Sigit menjelaskan bahwa tim joint investigation yang dibentuk Kapolda NTT, Rudi Darmoko, masih akan memeriksa saksi-saksi kunci, termasuk Dokter Tri Maharani, pakar toksinologi klinis (spesialis bisa ular) di Indonesia. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pakar untuk memastikan komunikasi dan konsultasi yang dilakukan Dokter Icha saat menangani kasus gigitan ular tersebut. "Ada komunikasi dari dokter Icha dengan ahli bisa ular, jadi harus juga dimintai keterangannya," katanya.

Setelah pemeriksaan saksi selesai, penyidik akan melibatkan ahli psikologi, victimologi kriminologi, dan hukum pidana untuk menganalisis apakah kasus ini memenuhi kriteria tindak pidana. Sigit berharap proses penyelidikan bisa segera terang benderang dengan bukti yang cukup kuat.

Dokter Icha ditemukan tewas bunuh diri di rumahnya di Perumahan RSS Baumata, Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, pada Jumat (26/6) sore. Keluarganya mengklaim ia mengalami depresi berat dan gangguan psikologis setelah mendapat intimidasi dari tiga anggota DPRD TTU pada 13 Juni 2026 lalu saat menangani pasien gigitan ular di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Leona Kefamenanu. Salah satu korban gigitan ular tersebut diketahui masih berkeluarga dengan Therensius Lazakar.

Analisis Pakar: Intimidasi di Balik Kematian Seorang Dokter

Kasus ini bukan sekadar tentang tindakan individual yang ekstrem, melainkan refleksi dari dinamika kekuasaan dan ketidakberesan sistem hukum di Indonesia. Intimidasi terhadap seorang profesional medis yang sedang menjalankan tugasnya adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang paling dasar: kebebasan berprofesi tanpa tekanan politik. Ketika tiga anggota DPRD TTU, yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, justru menjadi aktor yang mengintimidasi, ini menggambarkan betapa lemahnya penegakan kode etik di kalangan pejabat publik. Apakah ini hanya konflik karena keluarga terkait korban gigitan ular, atau ada agenda politik yang lebih dalam? Fakta bahwa salah satu korban keluarga langsung dengan Therensius Lazakar memperkuat dugaan bahwa kasus ini bukan sekadar perselisihan pribadi, melainkan konflik kepentingan yang terstruktur.

Dari sisi psikologis, kematian Dokter Icha menjadi simbol kegagalan sistem dalam melindungi para profesional dari tekanan eksternal. Depresi dan gangguan psikologis yang diderengkan oleh intimidasi adalah akibat langsung dari lingkungan kerja yang tidak aman. Di sinilah peran ahli psikologi dan victimologi menjadi krusial. Jika penyidik benar-benar ingin memahami akar masalah, mereka harus menggali bukan hanya fakta-fakta teknis, tetapi juga dinamika hubungan interpersonal dan tekanan psikologis yang dialami korban. Tanpa analisis mendalam ini, kasus akan hanya terpaku pada permukaan, dan pelaku mungkin akan bebas dari konsekuensi hukum.

Sementara itu, kehadiran Dokter Tri Maharani sebagai saksi menunjukkan betapa kompleksnya kasus ini. Konsultasi medis yang dilakukan Dokter Icha dengan pakar toksinologi bukan hanya soal kompetensi klinis, tetapi juga tentang transparansi proses pengambilan keputusan. Jika intimidasi benar terjadi, maka ada indikasi bahwa kepentingan politik mengalahkan kepentingan medis. Ini adalah titik kritis yang harus diperiksa secara kritis oleh penyidik. Bagaimana cara intimidasi memengaruhi keputusan medis? Apakah ada bukti komunikasi yang mengarah pada tekanan langsung?

Dari perspektif hukum, kasus ini menuntut penjelasan tentang kewenangan DPRD dalam mengintervensi urusan medis. Apakah ada aturan yang melarang pejabat publik menghubungi rumah sakit secara langsung tanpa melalui prosedur yang benar? Jika tidak, maka ini adalah celah hukum yang harus diperbaiki. Lebih jauh lagi, kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan hukum tanpa memandang status sosial. Jika tiga anggota DPRD dibiarkan bebas, ini akan menjadi contoh nyata bahwa kekuasaan bisa melindungi pelaku, bukan korban. Semua ini menjadi tantangan besar bagi tim investigasi untuk membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya untuk rakyat biasa, tetapi juga untuk para penjaga keadilan itu sendiri.