Trump Greenlights Saudi Airstrike on Yemen's Sanaa Airport Ahead of Houthi Leaders' Arrival: What's Behind the Controversial Decision?

Washington, D.C. – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara langsung memberikan persetujuan kepada Arab Saudi untuk melakukan serangan udara di Bandara Sanaa, ibu kota Yaman yang sekarang dikuasai kelompok Houthi, menurut laporan Axios yang mengutip sumber dari pemerintah AS. Serangan tersebut terjadi sebelum pesawat yang mengangkut para pemimpin Ansar Allah (Houthi) mendarat, memicu spekulasi mengenai tujuan operasi militer yang kontroversial ini.

Menurut sumber di Yaman yang dihubungi RIA Novosti, Bandara Sanaa mengalami tiga kali serangan udara pada Senin (13/7) sebelum kedatangan pesawat dari Iran yang mengandungi para tokoh Houthi. Meski klaim Arab Saudi sebagai pelaku serangan, Kementerian Pertahanan Yaman yang diakui secara internasional justru mengklaim tanggung jawab atas operasi tersebut, menambah keraguan publik tentang narasi resmi yang dikemas.

Laporan Axios menyebutkan bahwa persetujuan Trump diberikan setelah permintaan langsung dari Riyadh selama percakapan telefon. Keputusan ini menyoroti kembali hubungan strategis AS dengan Arab Saudi, terutama dalam konteks konflik Yaman yang telah memakan korban ribuan nyawa sejak 2015. Mohammed al-Farah, anggota biro politik Houthi, menuduh AS aktif mendorong Saudi untuk terlibat dalam perang melawan kelompok Syiah di Yaman.

Analisis Mendalam: Konspirasi atau Realitas Geopolitik?

Keputusan Trump untuk memberikan persetujuan serangan udara di Sanaa bukan sekadar insiden militer biasa, melainkan cerminan dari dinamika kekuasaan yang kompleks di Timur Tengah. Arab Saudi, sebagai salah satu sekutu kunci AS di kawasan, telah lama menggunakan alasan 'melindungi kedaulatan Yaman' untuk menjustifikasi intervensi militer. Namun, fakta bahwa Bandara Sanaa – yang seharusnya menjadi zona aman bagi diplomatik – menjadi target serangan, mengungkap kerentanan dalam strategi AS yang bertumpu pada aliansi dengan rezim rezim monarki semi-otoriter.

Dari perspektif hukum humaniter internasional, serangan semacam ini berpotensi melanggar prinsip 'proporsionalitas' dan 'diskriminasi' yang menjadi dasar hukum perang. Jika benar bahwa operasi tersebut ditujukan untuk mencegah kedatangan pemimpin Houthi, maka ini berarti AS dan Saudi telah menggunakan kekuatan militer untuk mengintervensi proses politik yang seharusnya menjadi ruang demokrasi. Hal ini tentu bertolak belakang dengan retorika AS yang sering menyebut diri sebagai 'porak-petir demokrasi' di kawasan ini.

Dari sisi lokal, konflik Yaman bukan hanya tentang perjuangan antara pemerintah yang diakui internasional dengan kelompok Houthi. Di balik layar, terdapat permainan aliansi sekutu Iran dengan kelompok Syiah Yaman, serta kepentingan sumber daya alam dan maritim di perairan Yaman. Serangan ke Bandara Sanaa bisa jadi bagian dari strategi untuk memutus komunikasi antara Houthi dengan mitra luar negeri, terutama Iran, yang selalu dituduh sebagai dalang di balik konflik ini. Namun, pendekatan militer seperti ini justru memperparah ketegangan dan menolak jalan darurat bagi diplomasi.

Secara strategis, keputusan Trump ini mencerminkan prioritas AS yang kini condong ke arah mempertahankan 'stabilitas sekutu' di kawasan, bahkan jika harus mengorbankan prinsip-prinsip universal seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan memberikan persetujuan serangan, AS tampaknya lebih memilih untuk memelihara hubungan dengan Saudi daripada memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah pola yang sudah lama kali berulang dalam kebijakan luar negeri AS: mengorbankan nilai-nilai demokrasi demi kepentingan geopolitik jangka panjang. Masyarakat internasional harus waspada, karena keputusan semacam ini tidak hanya memperparah konflik Yaman, tetapi juga memperkuat narasi 'intervensi asing' yang selalu menjadi sandaran kelompok-kelompok kemudian hari untuk membela tindakan mereka.