MPLS 2026/2027: Mensos Gus Ipul Desak Sekolah Rakyat Jaga Keamanan, Tapi Apa Ada Agenda Tersembunyi?

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, kembali menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan aman dan nyaman bagi siswa Sekolah Rakyat yang akan menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi daring pada Senin, 13 Juli, bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan seluruh kepala Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Gus Ipul menekankan bahwa keamanan bukan sekadar slogan, melainkan prasyarat mutlak agar siswa—baik yang baru masuk maupun yang beralih dari sekolah rintisan ke Sekolah Rakyat Permanen—dapat beradaptasi dengan lancar. "Pastikan mereka aman dan nyaman, tidak ada perploncoan, tidak ada tindakan kekerasan, tidak ada hal-hal yang menciderai MPLS," ujarnya tegas.

Namun, di balik retorika yang terkesan humanis itu, muncul pertanyaan kritis: mengapa Menteri Sosial, alih-alih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang harusnya menjadi otoritas utama dalam urusan MPLS, justru menjadi penanggung jawab utama? Apakah ini mencerminkan upaya politisasi program pendidikan dasar yang selama ini menjadi andalan pemerintah?

Gus Ipul juga menuntut kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan untuk memberikan pendampingan penuh empati kepada siswa. "Kuatkan mereka, dampingi dengan penuh empati, agar mereka betah di Sekolah Rakyat," katanya. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya kekhawatiran tentang tingkat putus sekolah yang masih tinggi, terutama di wilayah‑wilayah marginal.

Menilik data tahun lalu, bulan pertama dan kedua MPLS menjadi titik rawan: banyak siswa yang tidak betah, rindu orang tua, bahkan ada laporan insiden kekerasan ringan. Gus Ipul mengaku belajar dari pengalaman tersebut, namun tidak ada penjelasan konkret tentang langkah-langkah operasional yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Selain aspek keamanan, Menteri Sosial menyinggung pentingnya perawatan gedung dan sarana prasarana. Ia menegaskan bahwa fasilitas tersebut dibangun dengan uang rakyat dan merupakan "persembahan Presiden Prabowo untuk keluarga yang paling tidak mampu." Pernyataan ini menambah lapisan politik pada agenda pendidikan, mengaitkan proyek Sekolah Rakyat dengan pencapaian politik presiden.

Rencana pelaksanaan MPLS tahun ini mencakup 101 Sekolah Rakyat yang dibagi dalam empat gelombang: 19 Sekolah Rakyat Permanen pada gelombang I (14 Juli), 63 Sekolah Rakyat Permanen pada gelombang II (31 Juli), 8 Sekolah Rakyat rintisan Jabodetabek (15 Agustus), dan 11 Sekolah Rakyat Permanen pada gelombang IV (31 Agustus). Jadwal yang padat menuntut koordinasi lintas kementerian yang belum tampak jelas dalam agenda rapat tersebut.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat bahwa penekanan pada keamanan MPLS oleh Menteri Sosial bukan sekadar upaya melindungi anak-anak. Ini merupakan sinyal politik yang lebih luas: pemerintah ingin menampilkan keberhasilan program Sekolah Rakyat sebagai bukti keberpihakan pada rakyat miskin, sekaligus menutup mata atas kegagalan struktural Kementerian Pendidikan dalam mengelola transisi siswa. Dengan menempatkan mandat keamanan di tangan Kementerian Sosial, ada potensi terjadinya tumpang tindih kebijakan yang justru memperlemah akuntabilitas.

Selanjutnya, janji "persembahan Presiden Prabowo" menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan dana publik. Apakah alokasi anggaran untuk Sekolah Rakyat sudah transparan? Apakah ada mekanisme pengawasan independen yang memastikan tidak terjadi pemborosan atau korupsi? Sejauh ini, data realisasi anggaran masih samar, dan audit independen belum dipublikasikan secara menyeluruh.

Terakhir, fokus pada empati dan pendampingan siswa terdengar muluk, namun tanpa dukungan konkret—seperti pelatihan guru, peningkatan fasilitas psikososial, dan sistem pelaporan insiden yang terintegrasi—pernyataan tersebut tetap retoris. Pemerintah harus menyusun protokol operasional yang jelas, melibatkan LSM pendidikan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh siswa dan orang tua.

Jika tidak ada langkah-langkah konkret, MPLS 2026/2027 berisiko menjadi ajang propaganda politik semata, sementara tantangan nyata di lapangan—kekurangan tenaga pendidik, fasilitas yang belum memadai, dan ketidakstabilan emosional siswa—tetap tidak terpecahkan. Hanya dengan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor, agenda MPLS dapat bertransformasi dari slogan menjadi realitas yang benar‑benar mengubah hidup anak‑anak Indonesia.