S&P Tetap Pegang Rating BBB untuk Indonesia: Disiplin Fiskal Jadi Kunci Kepercayaan Global

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A‑2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Keputusan ini, menurutnya, menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat meski berada di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Keputusan S&P ini kabar baik. Indonesia tetap dipercaya, dan ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal serta ketahanan ekonomi kita masih diapresiasi. Kepercayaan ini harus dijaga dan diperkuat," ujar Misbakhun dalam keterangan resmi Selasa (14/7).

S&P menilai Indonesia berdasarkan beberapa faktor utama:

• Prospek pertumbuhan ekonomi yang masih positif.
• Level utang pemerintah dan eksternal yang relatif terkendali.
• Ketahanan sektor perbankan.
• Komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 % terhadap PDB.

Misbakhun menekankan bahwa kredibilitas APBN harus dipertahankan melalui dua pilar utama: penguatan penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja. Ia menambahkan bahwa pengelolaan utang harus tetap hati‑hati agar ruang fiskal tetap sehat dan mampu menopang pertumbuhan.

"Defisit bisa menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan, sepanjang kualitas fiskalnya dijaga. Belanja negara harus selektif, tepat sasaran, dan benar‑benar memberi dampak bagi sektor riil," tegasnya.

Selain itu, Misbakhun menilai catatan S&P mengenai tekanan fiskal dan eksternal sebagai masukan konstruktif. Tantangan seperti stabilitas rupiah, beban bunga utang, dan tekanan harga energi harus dihadapi dengan koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan otoritas terkait.

Ia juga menyoroti agenda reformasi ekonomi yang harus terus digulirkan, termasuk hilirisasi, perbaikan tata kelola sumber daya alam, dan penguatan basis penerimaan negara. Menurut Misbakhun, langkah‑langkah ini akan memperkuat ketahanan fiskal dan eksternal Indonesia.

"Target kita bukan sekadar mempertahankan investment grade. Yang harus kita bangun adalah fondasi ekonomi yang makin kuat agar Indonesia bisa naik kelas. Kepercayaan S&P ini perlu dijawab dengan disiplin fiskal, rupiah yang stabil, dan belanja negara yang benar‑benar menggerakkan sektor riil," tuturnya.

Analisis Pakar

Sebagai seorang pakar ekonomi makro, saya melihat keputusan S&P sebagai sinyal ganda. Di satu sisi, rating BBB‑/BBB menunjukkan bahwa pasar internasional masih menilai Indonesia berada dalam zona risiko menengah, yang memberi ruang bagi investor institusional untuk menambah eksposur. Namun, rating ini juga menandakan batas atas; setiap penurunan kecil dalam disiplin fiskal atau lonjakan defisit dapat memicu penurunan rating yang signifikan.

Fokus utama harus tetap pada kualitas belanja. Pemerintah perlu mengalihkan alokasi dari proyek infrastruktur megah yang belum menghasilkan cash flow ke sektor‑sektor produktif seperti manufaktur, teknologi, dan energi terbarukan. Investasi yang menghasilkan nilai tambah jangka panjang akan menurunkan rasio utang‑PDB secara struktural, sekaligus meningkatkan basis pajak.

Selanjutnya, stabilitas rupiah menjadi faktor penentu dalam menahan beban bunga utang luar negeri. Kebijakan moneter yang konsisten, dukungan likuiditas yang tepat, serta kebijakan fiskal yang tidak menambah tekanan inflasi akan memperkuat kepercayaan pasar. Koordinasi antara Kemenkeu, Bank Indonesia, dan OJK harus lebih terintegrasi, terutama dalam mengelola eksposur sektor energi yang rentan terhadap fluktuasi harga global.

Terakhir, reformasi struktural—seperti penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan publik, dan peningkatan tata kelola sumber daya alam—akan menjadi katalisator bagi peningkatan penerimaan negara tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif. Jika agenda ini dijalankan dengan konsistensi, Indonesia tidak hanya akan mempertahankan rating investment grade, tetapi berpotensi naik ke level yang lebih tinggi, membuka pintu bagi biaya pinjaman yang lebih murah dan aliran investasi asing yang lebih besar.