S&P Tetap Beri Rating BBB pada Indonesia: Sinyal Kepercayaan, Tapi Tantangan Fiskal Makin Tajam

Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut baik keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A‑2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Menurutnya, keputusan ini menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih dipercaya meski berada di tengah ketidakpastian global yang tinggi.

"Keputusan S&P ini kabar baik. Indonesia tetap dipercaya, dan ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal serta ketahanan ekonomi kita masih diapresiasi. Kepercayaan ini harus dijaga dan diperkuat," ujar Misbakhun dalam pernyataan tertulis Selasa (14/7/2026).

S&P menegaskan kembali rating pada 13 Juli 2026, menilai bahwa pelemahan indikator fiskal dan eksternal bersifat sementara dan berpotensi membaik dalam beberapa tahun ke depan. Faktor‑faktor yang mendukung keputusan tersebut meliputi:

• Prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat.
• Posisi utang pemerintah dan utang eksternal yang relatif terkendali.
• Ketahanan sektor perbankan.
• Komitmen pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3% terhadap PDB.

Misbakhun menekankan pentingnya menjaga kredibilitas APBN melalui penguatan penerimaan negara dan peningkatan kualitas belanja. Ia menambahkan bahwa pengelolaan utang harus dilakukan secara hati‑hati agar ruang fiskal tetap sehat dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

"Defisit bisa menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan, sepanjang kualitas fiskalnya dijaga. Belanja negara harus selektif, tepat sasaran, dan benar‑benar memberi dampak bagi sektor riil," tegasnya.

Selain itu, Misbakhun mengingatkan bahwa catatan S&P terkait tekanan fiskal dan eksternal harus dijadikan masukan strategis. Tantangan seperti stabilitas nilai tukar rupiah, beban bunga utang yang tinggi, serta tekanan harga energi global memerlukan koordinasi erat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan otoritas terkait lainnya.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan S&P harus dipertahankan melalui agenda reformasi ekonomi nasional, termasuk program hilirisasi, perbaikan tata kelola sumber daya alam, serta penguatan basis penerimaan negara.

Analisis Pakar

Sebagai seorang pakar ekonomi makro, saya melihat rating BBB bukan sekadar label, melainkan barometer ketahanan struktural Indonesia. S&P menilai bahwa meski ada tekanan eksternal—seperti volatilitas pasar global dan kenaikan suku bunga internasional—Indonesia masih berada dalam zona aman karena rasio utang publik relatif rendah (sekitar 30% PDB) dan cadangan devisa yang kuat. Namun, tantangan utama terletak pada kualitas fiskal. Defisit APBN yang berada di ambang batas 3% menandakan ruang manuver terbatas untuk stimulus tambahan bila terjadi guncangan ekonomi.

Ke depan, pemerintah harus memperkuat basis penerimaan melalui reformasi pajak yang lebih progresif dan memperluas basis pajak informal. Di sisi belanja, prioritas harus dialihkan ke infrastruktur produktif yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor energi. Program hilirisasi, bila diintegrasikan dengan kebijakan industri berkelanjutan, dapat menjadi katalisator pertumbuhan nilai tambah dan mengurangi beban neraca perdagangan.

Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi kunci untuk menjaga beban bunga utang luar negeri. Kebijakan moneter yang konsisten, dipadukan dengan intervensi pasar yang tepat, dapat mencegah volatilitas yang berlebihan. Koordinasi lintas lembaga—terutama antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK—harus ditingkatkan untuk mengelola risiko keuangan secara proaktif.

Jika Indonesia berhasil menegakkan disiplin fiskal, meningkatkan kualitas belanja, dan memperkuat reformasi struktural, rating BBB dapat beralih menjadi “A‑plus” dalam jangka menengah. Namun, kegagalan dalam mengatasi tekanan eksternal atau melonggarkan standar fiskal dapat memicu penurunan rating, yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya pinjaman dan menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, keputusan S&P harus dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar perayaan sementara.