Rp 2,1 T untuk Sambung LRT ke Dukuh Atas: Strategi Jitu Pramono atau Sekadar Gengsi Politik?

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah komando Gubernur Pramono Anung Wibowo kembali menggeber pedal akselerasi proyek transportasi massal. Tak puas dengan penyelesaian rute Velodrome-Manggarai yang sudah di ambang pintu, kini mata Pemprov tertuju pada penyambungan jalur Light Rail Transit (LRT) hingga ke pusat transportasi terpadu Dukuh Atas.

Dalam kunjungannya ke Stasiun LRT Rawamangun, Selasa kemarin, Pramono melontarkan target yang cukup ambisius: segmen Manggarai hingga Dukuh Atas harus tuntas pada tahun 2028. Angka yang cukup mengejutkan mengingat kompleksitas proyek infrastruktur di ibu kota, namun Gubernur tampaknya memiliki keyakinan berlebih.

"Saya sudah instruksikan kepada Asisten Keuangan agar pembangunan segmen Manggarai ke Dukuh Atas selesai di 2028. Anggarannya disiapkan sebesar Rp2,1 triliun," tegas Pramono. Dana sebesar itu, menurutnya, akan sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, sebuah langkah yang menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai infrastruktur vitalnya tanpa bergantung pada utang pusat.

Salah satu klaim menarik yang dilontarkan sang Gubernur adalah soal kemudahan teknis. Pramono menyebut proyek ini tidak akan terkendala pembebasan lahan—momok menakutkan bagi setiap proyek infrastruktur di Indonesia. "Tidak ada handicap, tidak ada tunggu pembebasan lahan. Langsung bisa dibangun," klaimnya dengan yakin.

Sementara itu, progres rute Velodrome-Manggarai kini telah menyentuh angka 95 persen. Dengan panjang lintasan 12,2 kilometer dan 11 stasiun, Pramono berharap segmen ini bisa dioperasikan pada Agustus mendatang. Tak tanggung-tanggung, ia mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto yang meresmikannya. Alasannya, proyek ini dianggap sebagai milestone atau tonggak sejarah yang akan mengubah wajah Jakarta, terutama dalam mengurai kemacetan parah yang kerap terjadi antara kawasan Utara menuju pusat kota.

Analisis Mendalam: Di Balik Gemerlap Proyek dan Tarik Ulur Politik

Sebagai jurnalis yang telah malang melintang mengawasi roda pemerintahan Ibu Kota, pernyataan Gubernur Pramono soal target penyelesaian 2028 untuk rute Manggarai-Dukuh Atas patut kita bedah dengan kacamata kritis. Pertama, soal klaim "tanpa pembebasan lahan". Memang, secara teknis jalur rel yang melintas di atas (elevated) atau memanfaatkan ruang milik jalan (ruas milik jalan) mungkin tidak memerlukan negosiasi tanah yang rumit seperti proyek tol. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa di Jakarta, masalah utilitas bawah tanah—mulai dari pipa gas, kabel fiber optik, hingga drainase—seringkali menjadi "biaya tersembunyi" yang memakan waktu dan biaya tak sedikit. Apakah Pemprov sudah memetakan dengan matang aspek ini? Atau klaim tersebut hanya untuk menenangkan publik bahwa proyek ini akan mulus?

Kedua, mari kita soroti anggaran Rp2,1 triliun. Untuk sebuah rute yang relatif pendek jika dibandingkan dengan fase sebelumnya, angka ini terbilang signifikan. Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan anggaran untuk sektor sosial lainnya di Jakarta, efisiensi harus menjadi kata kunci. Kita harus mengawasi dengan ketat proses lelang dan pengadaan materialnya. Jangan sampai proyek infrastruktur ini menjadi "ladang basah" bagi kontraktor tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Transparansi penggunaan APBD di sini mutlak diperlukan, mengingat sejarah panjang proyek-proyek besar di Jakarta yang kerap terlambat dan membengkak.

Yang tak kalah menarik adalah narasi politik yang terselip di balik permintaan agar Presiden Prabowo yang meresmikan proyek Velodrome-Manggarai. Ini adalah manuver politik yang cerdik namun juga sangat pragmatis. Pramono, sebagai politisi senior, sangat paham bahwa mengaitkan proyek daerah dengan nama Presiden bukan sekadar soal "legasi", melainkan juga tentang amunisi politik dan dukungan pusat di masa mendatang. Menggunakan istilah "mengubah wajah Jakarta" adalah retorika klasik yang digunakan untuk membenarkan investasi besar. Namun, pertanyaannya adalah apakah integrasi transportasi ini benar-benar akan menyelesaikan akar masalah kemacetan, atau hanya memindahkan titik kemacetan dari satu stasiun ke stasiun lainnya?

Terakhir, target 2028 untuk penyelesaian segmen berikutnya terdengar seperti waktu yang sangat lama untuk sebuah proyek yang diklaim tanpa hambatan lahan. Empat tahun adalah waktu yang cukup bagi sebuah pemerintahan untuk kehilangan fokus atau bagi dinamika politik berubah. Publik Jakarta tidak butuh janji-janji manis tentang peresmian oleh pejabat tinggi; yang mereka butuhkan adalah transportasi yang berfungsi, tepat waktu, dan terjangkau. Jangan sampai proyek LRT ini hanya menjadi monumen beton yang megah namun kosong dari efektivitas operasional, atau sekadar galeri foto bagi para elit politik menjelang pemilihan. Kita akan terus mengawal ini sampai titik darah penghabisan.