Sekolah Rakyat 2026: Antara Ambisi 'Ramah Anak' dan Realita Infrastruktur yang Tercecer

JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengumumkan jadwal Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Namun, alih-alih memulai secara serentak, pemerintah memilih strategi peluncuran bertahap dalam empat gelombang yang dimulai pada 14 Juli 2026.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menegaskan bahwa pola distribusi ini bukan merupakan tanda ketidakpastian manajemen, melainkan bentuk "tanggung jawab" pemerintah. Ia menekankan bahwa tidak ada siswa yang akan dipaksa masuk ke fasilitas yang belum memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.

"Setiap titik harus aman dan nyaman sebelum kami menyambut mereka. Sekolah yang sarananya belum sepenuhnya siap tidak dipaksakan menerima siswa demi keamanan," ujar Gus Ipul dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kesiapan fungsional sarana prasarana, ketersediaan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi menjadi tiga pilar utama yang mendasari keputusan pembagian gelombang ini. Adapun rincian distribusi 101 Sekolah Rakyat tersebut adalah sebagai berikut:

• Gelombang I (14 Juli): 19 Sekolah Rakyat Permanen.
• Gelombang II (31 Juli): 63 Sekolah Rakyat Permanen.
• Gelombang III (15 Agustus): 8 Sekolah Rakyat rintisan Jabodetabek.
• Gelombang IV (31 Agustus): 11 Sekolah Rakyat permanen.

Siswa akan menjalani program persiapan selama kurang lebih tiga bulan, yang terdiri dari 19 hari MPLS dan 2,5 bulan matrikulasi sebelum memasuki pembelajaran reguler dan kehidupan berasrama. Kurikulum MPLS mencakup 36 materi dalam tujuh tema besar, mulai dari literasi digital hingga pencegahan judi online dan perundungan.

Menariknya, pada lima hari pertama, proses pendisiplinan siswa akan melibatkan Taruna TNI-Polri. Gus Ipul menjamin bahwa seluruh proses ini akan mengusung prinsip ramah anak dengan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan. "Jika terjadi kekerasan, pelakunya langsung diberhentikan. Tidak ada surat peringatan pertama ataupun kedua," tegasnya.

Catatan Redaksi: Bedah Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola kebijakan publik di Indonesia, saya melihat ada kontradiksi yang menganga dalam narasi 'Sekolah Rakyat' ini. Di satu sisi, Kemensos menjual jargon 'ramah anak' dan 'zero tolerance', namun di sisi lain, mereka mengakui bahwa infrastruktur dasar—seperti air bersih dan listrik—masih menjadi kendala sehingga penerimaan siswa harus 'dicicil' dalam empat gelombang. Ini adalah alarm keras. Bagaimana mungkin sebuah institusi pendidikan yang mengklaim ingin mencetak generasi unggul justru memulai langkahnya dengan ketidaksiapan fasilitas dasar? Jika air bersih dan listrik saja masih menjadi pertimbangan 'bertahap', maka kita sedang melihat proyek yang terburu-buru dipaksakan sebelum fondasinya benar-benar kokoh.

Lebih jauh lagi, keterlibatan Taruna TNI-Polri dalam lima hari pertama MPLS untuk 'membentuk disiplin' adalah langkah yang sangat riskan. Kita harus kritis: apakah ini upaya edukasi atau justru bentuk militerisasi pendidikan sejak dini? Dalam sejarah pendidikan kita, garis antara 'disiplin' dan 'intimidasi' seringkali sangat tipis ketika instrumen keamanan masuk ke ruang kelas. Meskipun Gus Ipul menjanjikan pemecatan langsung bagi pelaku kekerasan, kita tahu bahwa budaya senioritas di lingkungan semi-militer seringkali tertutup. Menghadirkan aparat untuk mendisiplinkan anak-anak dalam program yang diklaim 'ramah anak' adalah sebuah oksimoron yang berbahaya.

Secara strategis, pembagian empat gelombang ini mengindikasikan adanya masalah manajemen proyek yang serius. Jarak antara gelombang pertama (Juli) dan terakhir (Agustus) menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan antarwilayah. Hal ini berpotensi menciptakan kecemburuan sosial dan ketidakadilan akses pendidikan bagi siswa yang harus menunggu lebih lama hanya karena pemerintah gagal memastikan standar fasilitas yang seragam di seluruh titik. Jangan sampai 'Sekolah Rakyat' hanya menjadi proyek mercusuar yang terlihat megah di atas kertas, namun rapuh dalam implementasi teknis di lapangan.

Prediksi saya, jika pola 'tambal sulam' infrastruktur ini berlanjut hingga masa matrikulasi, maka efektivitas pembelajaran reguler akan terganggu. Pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada angka jumlah sekolah yang beroperasi, tetapi harus menjawab pertanyaan fundamental: Apakah mereka benar-benar siap mengelola manusia, atau sekadar mengejar target serapan anggaran? Publik harus terus mengawal agar Sekolah Rakyat tidak menjadi eksperimen sosial yang mengorbankan psikologis anak didik demi citra politik kementerian.