Menteri Keuangan Janji Penuhi 20% APBN untuk Pendidikan: Komitmen atau Janji Palsu?

Jakarta, 14 Juli 2026 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali tekad pemerintah untuk menepati amanat konstitusi yang mengharuskan alokasi minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi sektor pendidikan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI ke‑25, masa persidangan V, setelah sejumlah fraksi mengkritisi realisasi alokasi wajib (mandatory spending) pendidikan yang belum mencapai target.

"Negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang‑kurangnya 20 % dari APBN dan APBD demi penyelenggaraan pendidikan nasional," ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa alokasi tersebut diatur dalam Undang‑Undang APBN dan dibagi menjadi tiga pilar: belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah (TKD), serta pembiayaan pendidikan.

Namun, data realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 baru mencapai 19,1 % dari total belanja, sedikit di bawah ambang batas konstitusional. Pemerintah menargetkan kenaikan hingga melampaui 20 % pada 2026. "Kendala operasional memang ada, mulai dari kesiapan unit kerja hingga penyesuaian program yang memakan waktu," kata Menkeu, menambahkan bahwa perubahan total belanja negara selama tahun anggaran berjalan menjadi faktor utama menggeser proporsi pendidikan.

Menurut Purbaya, solusi terletak pada rangkaian program besar yang tengah dipersiapkan: pembangunan "sekolah rakyat", sekolah terintegrasi, renovasi infrastruktur, panel digital untuk seluruh Indonesia, serta penambahan dana LPDP sebesar Rp25 triliun. "Dengan program‑program ini, alokasi pendidikan akan dipastikan mencapai 20 %," tuturnya.

Analisis Pakar

Komitmen Purbaya tampak kuat di permukaan, namun realitas alokasi pendidikan selama lima tahun terakhir menunjukkan pola stagnasi yang mengkhawatirkan. Angka 19,1 % pada 2025 bukan sekadar selisih numerik; ia mencerminkan kegagalan struktural dalam mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan lapangan. Penyesuaian belanja negara yang bersifat reaktif—misalnya peningkatan belanja pertahanan atau subsidi energi—secara otomatis menggerus proporsi pendidikan, menandakan bahwa prioritas pendidikan masih mudah tergerus oleh agenda lain.

Lebih jauh, janji penambahan dana LPDP sebesar Rp25 triliun harus dipertanyakan keabsahannya. Tanpa transparansi alokasi dan mekanisme penyaluran yang jelas, dana tersebut berisiko menjadi "anggaran hantu" yang hanya mengisi angka di lembar anggaran tanpa dampak nyata di kelas. Pemerintah perlu mengungkapkan rencana detail, termasuk indikator kinerja, timeline, dan mekanisme pengawasan independen, agar janji tersebut tidak sekadar retorika politik.

Dari perspektif fiskal, menargetkan 20 % pada 2026 berarti pemerintah harus menambah belanja pendidikan setidaknya Rp150 triliun, mengingat total APBN diproyeksikan mencapai Rp750 triliun. Tanpa peningkatan pendapatan atau pengurangan belanja lain, hal ini menambah tekanan pada defisit dan rasio utang. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan trade‑off yang belum dibahas secara terbuka: apakah pemerintah siap menurunkan belanja infrastruktur atau subsidi energi demi pendidikan? Jika tidak, pencapaian angka 20 % akan bergantung pada manipulasi angka, bukan pada peningkatan layanan.

Terakhir, peran DPR sebagai pengawas anggaran harus lebih proaktif. Selama rapat paripurna, fraksi‑fraksi menyoroti kegagalan realisasi, namun tindak lanjutnya masih minim. Pengawasan yang lebih ketat, termasuk audit independen dan publikasi laporan realisasi bulanan, diperlukan untuk menahan pemerintah dari sekadar "menjanjikan lebih" tanpa bukti konkret. Hanya dengan transparansi total dan akuntabilitas yang kuat, janji 20 % dapat berubah menjadi kenyataan, bukan sekadar slogan konstitusional yang terabaikan.