Korupsi Sistemik di Indonesia: Haidar Nashir Tuntut Tiga Gerakan Revolusioner Pemerintah

Yogyakarta, 14 Juli 2026 – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nashir, menegaskan bahwa Indonesia kini berada pada titik kritis dalam perang melawan korupsi yang telah menjadi "gawat darurat" dan menembus seluruh lapisan institusi negara. Dalam pertemuan yang diadakan di Yogyakarta pada Selasa (13/7), ia menguraikan tiga langkah strategis yang, menurutnya, harus dijalankan secara tegas oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah pertama: Presiden sebagai komandan tertinggi anti‑korupsi
Nashir menuntut Presiden Prabowo untuk mengambil peran langsung dalam mengarahkan seluruh mesin penegakan hukum, mulai dari KPK, BPK, Kejaksaan Agung, hingga Polri. "Ketika korupsi sudah menyusup ke dalam struktur birokrasi, tidak cukup lagi sekadar seruan moral atau instruksi administratif. Diperlukan kepemimpinan yang menembus setiap lapisan, dengan otoritas yang jelas untuk menegakkan standar integritas," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Presiden yang konsisten dan tidak kompromi akan menjadi fondasi bagi kedaulatan negara serta menjadi warisan politik yang dapat menandai era baru Indonesia yang bersih.

Langkah kedua: Sinergi lintas lembaga penegak hukum
Menurut Nashir, fragmentasi antara Polri, Kejaksaan, KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya menjadi penghalang utama dalam menumpas jaringan korupsi yang terorganisir. "Kita butuh satu platform koordinasi yang mengintegrasikan data, investigasi, dan proses penuntutan secara real‑time. Tanpa itu, upaya kita hanyalah serangkaian aksi terpisah yang mudah dimanipulasi," katanya.

Ia menegaskan bahwa moralitas dan nilai agama memang penting, namun tidak cukup untuk melawan sistem yang telah terprogram. Hanya melalui mekanisme institusional yang terhubung secara kuat, negara dapat mengatasi akar‑akar korupsi yang menggerogoti program‑program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, koperasi desa, dan agenda pembangunan Astacita.

Langkah ketiga: Kemauan politik yang tak tergoyahkan
Nashir menutup paparan dengan menyoroti pentingnya "political will" yang berkelanjutan. "Tidak ada lembaga yang sempurna; yang penting adalah tekad politik yang tidak goyah untuk terus memperbaiki kelemahan sistem, mengoptimalkan kebijakan, dan menegakkan akuntabilitas," tegasnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, akademisi, dan media, untuk menjadi pengawas aktif. "Perjuangan melawan korupsi bukanlah sprint, melainkan maraton yang menuntut konsistensi, percepatan, dan tidak ada ruang bagi penundaan," pungkasnya.

Opini Mendalam

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri jaringan korupsi sejak era reformasi, saya melihat tiga poin yang diangkat Haidar Nashir bukan sekadar retorika politik, melainkan panggilan nyata untuk reformasi struktural. Pertama, menempatkan Presiden sebagai komandan tertinggi anti‑korupsi memang berisiko menimbulkan konsentrasi kekuasaan, namun dalam konteks Indonesia yang masih dipenuhi patronase, kepemimpinan yang kuat dapat memecah kebuntuan birokrasi yang selama ini terjebak dalam budaya toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang.

Kedua, integrasi lintas lembaga penegak hukum harus dimulai dari interoperabilitas data. Saat ini, KPK dan BPK masih beroperasi dengan basis data yang terpisah, sehingga memungkinkan pelaku korupsi memindahkan jejaknya antar institusi. Solusi yang realistis meliputi pembentukan satuan tugas gabungan yang dilengkapi dengan sistem informasi terpusat, serta mekanisme pertukaran intelijen yang dilindungi undang‑undang.

Ketiga, "political will" tidak boleh menjadi slogan kosong yang hanya muncul pada masa kampanye. Pengalaman saya menunjukkan bahwa keberlanjutan tekad politik sangat dipengaruhi oleh tekanan publik dan mekanisme checks‑and‑balances yang efektif. Oleh karena itu, peran media, LSM, dan masyarakat sipil harus dioptimalkan sebagai pengawas eksternal yang dapat menilai kinerja pemerintah secara objektif.

Jika Presiden Prabowo mampu menginternalisasi ketiga langkah ini dengan konsistensi, Indonesia berpotensi melompat dari status negara dengan korupsi sistemik menjadi contoh regional dalam tata kelola bersih. Namun, kegagalan untuk menindaklanjuti janji-janji ini akan memperparah krisis kepercayaan publik, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menodai reputasi internasional Indonesia sebagai negara demokratis yang berkomitmen pada good governance.