Indonesia‑Vietnam Perkuat Aliansi Strategis: ZEE, Keamanan Laut, dan Ancaman Ikan Ilegal Jadi Sorotan Utama

Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, dan rekan Vietnaminya, Le Hoai Trung, menandai langkah penting dalam hubungan bilateral pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan memimpin Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama tiga jam itu tidak sekadar seremonial; ia menjadi arena perdebatan intens tentang bagaimana kedua negara akan mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berbenturan, memperkuat pertahanan maritim, serta menanggulangi penangkapan ikan ilegal yang semakin menggerogoti sumber daya laut.

Agenda ekonomi, perdagangan, dan pertanian memang menjadi bagian penting dari diskusi, namun isu ZEE menjadi titik fokus yang paling kontroversial. Kedua negara memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, khususnya di wilayah Natuna‑Laut Natuna Utara, yang selama ini menjadi sumber ketegangan dengan pihak ketiga. Dalam pernyataan resmi, kedua menteri menegaskan komitmen untuk "menyelaraskan implementasi perjanjian ZEE" melalui mekanisme dialog bilateral, namun tidak ada rincian konkret tentang mekanisme penyelesaian sengketa yang masih menggantung.

Di sisi keamanan maritim, Indonesia dan Vietnam sepakat memperluas kerja sama pertahanan, termasuk latihan bersama kapal patroli dan pertukaran intelijen. Namun, kritikus menilai langkah ini masih terlalu lemah mengingat meningkatnya aktivitas kapal militer China di wilayah yang sama. Sementara itu, upaya memerangi penangkapan ikan ilegal (IUU) menjadi agenda yang diangkat dengan nada serius, mengingat laporan Bappenas 2025 mencatat kerugian ekonomi nasional mencapai US$1,2 miliar akibat praktik ilegal tersebut.

Para pengamat menilai bahwa pertemuan JCBC ini sekaligus menjadi panggung bagi Indonesia untuk menegaskan posisi geopolitik di kawasan Indo‑Pasifik, sekaligus menguji sejauh mana Vietnam bersedia menjadi mitra strategis yang dapat menyeimbangkan pengaruh China. Namun, tanpa adanya mekanisme penegakan yang kuat, perjanjian yang ditandatangani di atas kertas berisiko menjadi sekadar simbolik.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika hubungan Indonesia‑Vietnam selama lebih dari satu dekade, saya melihat pertemuan ini sebagai titik balik yang berpotensi mengubah peta kekuatan maritim di Asia Tenggara. Pertama, keberhasilan mengharmonisasikan kebijakan ZEE memerlukan bukan hanya dialog diplomatik, melainkan juga penegakan hukum yang konsisten di lapangan. Pemerintah Indonesia harus memperkuat kapasitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan teknologi pemantauan satelit dan kerjasama intelijen real‑time bersama Vietnam.

Kedua, kerja sama pertahanan yang diusulkan masih terkesan bersifat simbolik. Latihan bersama kapal patroli memang penting, namun tanpa adanya perjanjian pertukaran data intelijen yang bersifat wajib, upaya ini tidak akan cukup untuk menahan agresi maritim dari negara‑negara besar. Vietnam, yang memiliki armada modern dan pengalaman operasional di Laut China Selatan, seharusnya lebih proaktif dalam menyediakan platform intelijen yang dapat diakses oleh TNI‑AL secara langsung.

Ketiga, penanggulangan IUU memerlukan pendekatan lintas‑sektor yang melibatkan bukan hanya kementerian kelautan, tetapi juga lembaga perikanan, kepolisian, dan sektor swasta. Pemerintah harus mengimplementasikan sistem pelacakan kapal (VMS) yang terintegrasi dengan database internasional, serta menegakkan sanksi yang cukup berat bagi pelanggar, termasuk pembekuan aset di luar negeri.

Keempat, saya memperingatkan bahwa ketergantungan pada Vietnam sebagai sekutu strategis dapat menimbulkan risiko baru. Vietnam sendiri tengah menghadapi tekanan ekonomi dan militer dari Beijing; jika hubungan Jakarta‑Hanoi terlalu bergantung pada satu titik, Indonesia dapat kehilangan fleksibilitas diplomatik. Oleh karena itu, diversifikasi kemitraan—misalnya dengan Jepang, Australia, dan India—harus tetap menjadi agenda paralel.

Kesimpulannya, pertemuan JCBC 2026 membuka peluang besar, namun juga menuntut keberanian politik untuk mengubah komitmen verbal menjadi kebijakan yang dapat diukur. Tanpa langkah konkret, Indonesia berisiko tetap berada di posisi pasif dalam persaingan maritim yang semakin sengit.