Invasi 'Batik' Printing Mengancam Perajin: Menguji Taji Kemenperin Menyelamatkan Wastra Nusantara

Jakarta - Industri batik tanah air tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, data menunjukkan gairah ekspor yang menjanjikan. Namun di sisi lain, para perajin lokal dan Industri Kecil Menengah (IKM) harus berdarah-darah menghadapi gempuran tekstil bermotif batik—atau yang populer disebut batik printing—yang diproduksi secara massal dengan harga miring.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengakui adanya paradoks ini. Di tengah meningkatnya minat generasi muda terhadap wastra Nusantara, pasar justru dibanjiri oleh produk tekstil tiruan yang mengancam eksistensi batik autentik. Menurut Agus, produk tiruan ini diproduksi secara cepat dan massal, sehingga berpotensi menggeser posisi batik asli, baik dari sisi pangsa pasar maupun apresiasi nilai budaya.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini tengah mengupayakan berbagai langkah penyelamatan. Salah satu fokus utamanya adalah mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan batik asli dengan kain bermotif batik. Batik autentik, baik tulis maupun cap, dibuat melalui proses perintangan warna menggunakan malam (lilin panas). Proses manual ini menghasilkan aroma khas, garis motif yang tidak selalu presisi, serta warna yang tembus hingga ke belakang kain—karakteristik yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh mesin cetak tekstil modern.

Untuk memperkuat benteng pertahanan IKM, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) mengandalkan beberapa program strategis. Di antaranya adalah fasilitasi sertifikasi Batikmark sebagai tanda pengenal resmi batik buatan Indonesia, bimbingan teknis efisiensi produksi, serta penguatan aspek hukum melalui program Indikasi Geografis untuk melindungi batik khas daerah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan pada agenda kebudayaan seperti Pagelaran Seni Batik Indonesia Puspa Nuswantara 2026 yang diinisiasi oleh Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia (APPBI) bersama Yayasan Batik Indonesia. Langkah ini dibarengi dengan program insentif seperti restrukturisasi mesin, sertifikasi TKDN self-declare, dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk batik pada tahun 2025 sebenarnya mencatatkan performa positif dengan angka mencapai 30,62 juta dolar AS, atau tumbuh 13,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 26,63 juta dolar AS. Namun, pertumbuhan ini dinilai belum cukup kuat untuk menjadi jaring pengaman bagi ribuan perajin di daerah jika pasar domestik mereka terus digerus oleh produk tiruan.

Analisis Tajam Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah mengamati pasang surut industri nasional selama puluhan tahun, saya melihat ada kontradiksi besar dalam narasi penyelamatan batik ini. Pemerintah kerap kali berlindung di balik angka pertumbuhan ekspor yang mencapai 30,62 juta dolar AS. Namun, angka di atas kertas ini sering kali menutup mata kita dari realitas pahit di lapangan: perajin batik tulis dan cap tradisional di sentra-sentra daerah seperti Solo, Pekalongan, Cirebon, dan Lasem sedang sekarat akibat kalah saing dengan produk tekstil tiruan asal impor maupun pabrikan besar.

Masalah utamanya bukan sekadar "kurangnya edukasi masyarakat" seperti yang sering diklaim para birokrat. Ini adalah masalah perut dan daya beli. Di tengah tekanan ekonomi, konsumen tentu akan memilih kain bermotif batik seharga Rp50 ribu dibanding batik tulis autentik yang harganya mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Menuntut konsumen kelas menengah ke bawah untuk membeli batik autentik demi "apresiasi budaya" adalah sikap yang tidak realistis dan cenderung cuci tangan. Perlindungan sejati harus datang dari regulasi hulu, bukan sekadar edukasi di hilir.

Program seperti Batikmark dan Indikasi Geografis memang terdengar indah di atas meja seminar. Namun, mari kita bersikap jujur: seberapa efektif sertifikasi ini menjangkau perajin kecil di pelosok desa yang bahkan kesulitan membeli bahan baku malam (lilin) dan kain mori yang kian mahal? Sering kali, skema sertifikasi seperti ini justru menjadi beban administratif baru bagi IKM yang tidak memiliki kapasitas legalitas formal. Jika pemerintah serius, subsidi bahan baku dan pemangkasan rantai distribusi tekstil impor harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar membagikan sertifikat.

Lebih jauh lagi, pemerintah harus berani mengambil langkah ekstrem: penegakan hukum terhadap pelabelan produk. Tekstil hasil cetak mesin (printing) tidak boleh lagi dijual dengan label "Batik". Di kancah internasional, UNESCO mengakui batik karena proses perintangan warnanya menggunakan malam, bukan karena motifnya. Membiarkan tekstil printing dijual dengan nama "Batik" adalah pembiaran terhadap penipuan publik sekaligus pembunuhan karakter budaya secara perlahan. Tanpa adanya regulasi ketat yang melarang penggunaan kata "Batik" untuk produk tekstil printing, segala upaya pameran dan seremonial hanya akan menjadi kosmetik pelipur lara di atas penderitaan para perajin kita.