Gratis Sertifikasi Rumah untuk MBR? Janji Besar Pemerintah di Balik Kebijakan yang Kontroversial

Jakarta, 14 Juli 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan kebijakan baru yang menjanjikan sertifikasi gratis bagi rumah‑rumah milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pengumuman yang disampaikan di kantor ATR/BPN pada Selasa itu menimbulkan sorotan tajam dari kalangan pengamat kebijakan publik, mengingat besarnya implikasi fiskal dan administratif yang belum terungkap secara transparan.

Ara menegaskan bahwa inisiatif ini akan digabungkan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai “bedah rumah”. Ia menambahkan, “Setelah rumah dibedah, sertifikat akan dikeluarkan secara gratis, dan pemilik rumah dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.” Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan: apakah pemerintah sudah menyiapkan mekanisme verifikasi yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan dana publik?

Sementara itu, Nusron Wahid mengidentifikasi tiga kelompok utama yang berhak menerima sertifikasi gratis. Kelompok pertama mencakup penerima bantuan perumahan dari tiga kementerian, terutama program BSPS yang dikelola Kementerian PUPR sejak 2015. Menurut data yang disampaikan, selama satu dekade terakhir sebanyak 1,4 juta rumah telah menerima bantuan, namun hanya 1,1 juta rumah yang belum memiliki sertifikat resmi. Kelompok kedua dan ketiga meliputi penerima program bedah rumah dari Kementerian Sosial serta rumah milik penderita TBC yang dibantu Kementerian Kesehatan.

Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat sejumlah celah yang belum dijelaskan. Pertama, tidak ada rincian anggaran yang dialokasikan untuk menutupi biaya administrasi sertifikasi, yang biasanya melibatkan proses pendaftaran, survei lapangan, dan pencatatan di sistem pertanahan nasional. Kedua, mekanisme koordinasi antara Kementerian PKP, ATR/BPN, dan lembaga keuangan (KUR) masih bersifat konseptual, tanpa kerangka kerja operasional yang jelas. Ketiga, belum ada jaminan bahwa sertifikasi gratis tidak akan menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah daerah yang harus menyiapkan infrastruktur pendukung.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menjadi political stunt menjelang pemilihan umum mendatang, mengingat pemerintah tengah berusaha menambah poin popularitas di kalangan pemilih kelas menengah ke bawah. Tanpa pengawasan yang ketat, program ini dapat menjadi ladang korupsi, terutama pada tahap verifikasi data rumah yang belum bersertifikat. Sejumlah kasus sebelumnya menunjukkan bahwa proses sertifikasi tanah sering kali dimanfaatkan oleh oknum untuk menambah keuntungan pribadi.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika kebijakan perumahan selama lebih dari satu dekade, saya menilai bahwa inisiatif sertifikasi gratis ini merupakan langkah ambisius yang belum sepenuhnya matang. Pertama, pemerintah harus menyusun kerangka regulasi yang transparan, termasuk publikasi data real‑time tentang rumah yang akan disertifikasi, serta mekanisme audit independen. Tanpa itu, kebijakan berisiko menjadi white elephant yang menguras anggaran tanpa menghasilkan manfaat nyata bagi MBR.

Kedua, integrasi dengan KUR Perumahan harus didukung oleh kebijakan kredit yang inklusif. Banyak penerima bantuan perumahan tidak memiliki catatan kredit yang memadai, sehingga mereka tetap terhalang mengakses KUR meski sudah memiliki sertifikat. Pemerintah perlu merancang skema kredit mikro yang disesuaikan dengan profil risiko rumah tangga miskin, bukan sekadar mengarahkan mereka ke produk KUR standar yang sering kali tidak terjangkau.

Ketiga, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kapasitas birokrasi di tingkat daerah. Badan Pertanahan Nasional harus meningkatkan capacity building bagi petugas lapangan, mempercepat digitalisasi proses sertifikasi, dan memastikan tidak ada tumpang tindih dengan program daerah yang sudah berjalan. Jika tidak, kita akan menyaksikan duplikasi upaya dan pemborosan sumber daya.

Terakhir, saya mengingatkan bahwa kebijakan publik yang baik tidak hanya diukur dari niatnya, melainkan dari implementasinya. Pemerintah harus menyiapkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, serta melibatkan LSM dan akademisi dalam pemantauan. Hanya dengan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sertifikasi gratis dapat menjadi terobosan nyata bagi rumah‑rumah MBR, bukan sekadar slogan politik yang cepat hilang setelah pemilu.