Demi Sekeping Uang, Rakyat Meranti 'Lari' ke Malaysia: Di Mana Peran Negara Menjaga Kedaulatan?

JAKARTA – Sebuah ironi menyakitkan terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan di Senayan, Selasa (14/7). Di hadapan perwakilan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Anggota Pansus Hendry Munief menyingkap tabir kemiskinan yang membelenggu Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Fakta yang terungkap bukan sekadar angka statistik kemiskinan biasa, melainkan sebuah krisis kemanusiaan dan ancaman laten terhadap kedaulatan negara. Ribuan warga Meranti, yang secara geografis berada di garis depan benteng pertahanan Indonesia, terpaksa merantau ke Malaysia secara ilegal—tanpa visa, tanpa perlindungan—hanya karena ketidakmampuan negara menyediakan kehidupan layak di tanah air sendiri.

"Daerah kepulauan ini adalah poros pertahanan negara. Namun, paradoksnya, justru di wilayah-wilayah strategis ini kita menemukan kesenjangan kesejahteraan yang sangat lebar," tegas Hendry, politisi asal dapil Riau, dengan nada yang tak bisa disembunyikan kekecewaannya.

Meski memiliki potensi sumber daya alam melimpah, Kepulauan Meranti masih terbelenggu dalam kategori miskin ekstrem. Kondisi ini, menurut Hendry, telah menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai titik rawan yang mudah ditembus. Bukan hanya oleh asing yang ingin masuk, tetapi oleh warganya sendiri yang nekat pergi karena desakan ekonomi.

Hendry menilai, fenomena eksodus warga Meranti menjadi pekerja ilegal di negeri jiran adalah sinyal bahaya yang kerap diabaikan. Ini adalah bukti nyata kegagalan negara dalam mengelola potensi ekonomi kawasan kepulauan. "Kondisi ini pertanda negara belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Belum mampu menggali potensi daerah," ujarnya mengecam.

Oleh karenanya, Pansus mendesak Kemenhan dan KKP untuk tidak hanya berpangku tangan. Solusi komprehensif harus segera dirumuskan. Pertahanan negara tidak cukup hanya dengan dipagari kapal perang dan senjata, tetapi harus diperkuat dengan kesejahteraan ekonomi warga perbatasan. RDP ini menjadi momentum krusial bagi penajaman materi RUU Daerah Kepulauan, agar ke depan, kebijakan yang lahir tidak hanya keras di permukaan, tetapi juga memberikan dampak afirmatif bagi pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah terluar.

Opini Mendalam: Luka Perbatasan dan Kegagalan Negara Bangun

Kasus Kepulauan Meranti ini adalah cermin buram dari wajah pembangunan kita yang selama ini cenderung Java-centric. Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika di wilayah perbatasan, saya melihat fenomena ini bukan sekadar masalah 'warga mencari kerja', melainkan sebuah 'pengkhianatan' taktis oleh struktur negara yang lamban.

Kita gembar-gembor tentang poros maritim dunia dan pertahanan semesta, namun di lapangan, anak-anak bangsa di garis depan pertahanan itu harus mengadu nasib menjadi TKI ilegal. Di mana logikanya? Sebuah benteng pertahanan akan runtuh bukan karena serangan rudal musuh, tetapi karena prajurit sipilnya—yaitu rakyat yang mendiami wilayah tersebut—lapar dan putus asa. Ketika negara gagal menyediakan ekonomi, negara secara tidak langsung telah menyerahkan kedaulatan wilayahnya kepada negara tetangga yang mampu memberi upah, meski dengan risiko kemanusiaan yang tinggi.

Saya menilai, desakan Hendry Munief kepada Kemenhan dan KKK adalah langkah yang tepat, namun masih belum cukup. Kita harus berhenti memandang wilayah perbatasan hanya sebagai 'taman bunga' pertahanan atau lahan eksploitasi sumber daya alam semata. Paradigma pembangunan harus berubah total: dari ekstraktif menjadi berbasis kesejahteraan manusia. Jangan biarkan garis pantai yang indah itu hanya menjadi saksi bisu kepergian anak-anak mudanya ke Malaysia dengan perahu nelayan yang reyot.

RUU Daerah Kepulauan yang sedang digodok ini adalah ujian nyata bagi komitmen politik kita. Jika RUU ini hanya berisi klausul-klausul teknis administrasi dan sanksi pidana tanpa ada strategi ekonomi yang revolusioner bagi warga kepulauan, maka bisa dipastikan fenomena pekerja ilegal ini akan terus berulang. Kita akan terus kehilangan manusia-manusia terbaik di perbatasan, dan pada akhirnya, kita akan kehilangan kedaulatan itu sendiri, pelan-pelan, tanpa suara.