Benny Tjokro Dijual: 90 Apartemen Mewah di South Hills Dilelang Kejagung, Rp219,7 Miliar Siap Masuk Kas Negara

Jakarta, 14 Juli 2026 – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi mengumumkan lelang 90 unit apartemen mewah milik Benny Tjokrosaputro, mantan direktur utama PT Hanson International Tbk yang terjerat kasus korupsi Jiwasraya dan ASABRI. Apartemen‑apartemen tersebut berada di kawasan elit South Hills, Jakarta Selatan, dan diperkirakan menghasilkan Rp219,78 miliar untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, yang menegaskan bahwa lelang dilaksanakan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021. Metode lelang akan dilakukan secara daring melalui portal resmi lelang.go.id dengan sistem penawaran tertulis, tanpa kehadiran fisik peserta.

Selain itu, Kejagung menjadwalkan penjelasan lelang (aanwijzing) secara langsung di lokasi pada 20–22 Juli 2026, pukul 10.00–14.00 WIB. Pada sesi ini, calon pembeli akan diberikan gambaran lengkap mengenai kondisi fisik dan non‑fisik properti, termasuk segala cacat, risiko, atau kekurangan yang ada.

Benny Tjokro, yang kini menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah Mahkamah Agung menolak kasasinya, terlibat dalam skandal korupsi dan pencucian uang senilai Rp16 triliun dari pembobolan dana Jiwasraya. Bersama Heru Hidayat, ia terbukti menyalahgunakan jabatan untuk mengalihkan dana publik, sementara kasusnya di ASABRI berakhir nihil karena sudah dijatuhi hukuman seumur hidup.

Putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan perampasan aset Benny kini diimplementasikan melalui lelang ini. Pemerintah menargetkan hasil lelang sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara, namun pertanyaan besar tetap menggantung: apakah proses lelang ini akan transparan dan benar‑benar mengembalikan kerugian yang diderita publik?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai lelang ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan ujian integritas lembaga penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi kelas berat. Pertama, mekanisme daring yang dipilih Kejagung memang mengurangi potensi intervensi fisik, namun tanpa pengawasan independen yang kuat, risiko manipulasi data penawaran tetap tinggi. Pemerintah harus membuka akses data penawaran secara real‑time kepada publik atau lembaga pengawas eksternal.

Kedua, nilai limit Rp219,78 miliar tampak optimis mengingat pasar properti premium Jakarta yang kini dipengaruhi oleh oversupply dan penurunan daya beli pasca‑pandemi. Jika harga jual akhir jauh di bawah estimasi, maka kerugian negara akan tetap signifikan. Oleh karena itu, Kejagung perlu menyiapkan skema cadangan atau penjaminan harga minimum untuk melindungi kepentingan fiskal.

Ketiga, lelang aset korupsi seharusnya menjadi simbol keadilan, bukan sekadar sumber pendapatan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa proses perampasan aset di Indonesia sering kali terhambat birokrasi, litigasi, atau bahkan kembali ke tangan oknum yang sama. Pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman harus diaktifkan sejak awal, termasuk audit independen atas seluruh tahapan lelang.

Akhirnya, kasus Benny Tjokro menegaskan perlunya reformasi menyeluruh dalam tata kelola aset negara. Hanya dengan memperkuat kerangka hukum, meningkatkan transparansi, dan menegakkan sanksi yang konsisten, Indonesia dapat memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa harta hasil korupsi tidak kembali mengalir ke lingkaran kekuasaan yang sama.