Sinyal 'Damai' di Tengah Badai Korupsi: Menakar Soliditas Polri dan Kejagung Usai Kasus Febrie Adriansyah

JAKARTA — Di tengah riuh rendah penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama besar mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Febrie Adriansyah, dua raksasa penegak hukum Indonesia mencoba menunjukkan wajah harmonis. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan strategis ke Gedung Utama Kejaksaan Agung pada Senin, sebuah langkah yang dibaca publik sebagai upaya meredam spekulasi adanya keretakan hubungan antarlembaga.

Dalam pertemuan tersebut, Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa tidak ada konflik internal maupun eksternal yang mengganggu koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung. "Saya pastikan di sini... tidak ada masalah di antara dua institusi ini," ujar Kapolri di hadapan awak media, menekankan bahwa sinergi tetap menjadi prioritas utama meski ada kasus hukum yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan Adhyaksa.

Kunjungan ini bukan sekadar seremoni silaturahmi. Kapolri membawakan delegasi lengkap, mulai dari Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo hingga Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono. Langkah ini mengindikasikan adanya keinginan untuk memperkuat koordinasi hingga ke level terendah, termasuk di tingkat provinsi dan kabupaten, guna memastikan program pemerintah tetap berjalan tanpa hambatan birokrasi penegakan hukum.

Senada dengan Kapolri, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa sinergi kedua lembaga adalah mandat undang-undang yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, Polri dan Kejaksaan memiliki satu muara yang sama: memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. "Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan," tegas Burhanuddin.

Namun, di balik retorika "soliditas" dan "sinergi" yang digaungkan, publik kini menunggu sejauh mana profesionalisme kedua lembaga ini dalam mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah tanpa adanya intervensi atau "kesepakatan di bawah meja" demi menjaga stabilitas hubungan institusional.

Catatan Redaksi: Analisis Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika kekuasaan di Indonesia, saya melihat pertemuan ini bukan sekadar "silaturahmi biasa". Dalam kamus politik hukum kita, kata 'soliditas' sering kali menjadi kode halus untuk 'gencatan senjata' atau upaya menjaga stabilitas agar tidak terjadi saling bongkar aib antarlembaga (mutual assured destruction). Ketika seorang mantan JAM Pidsus—posisi yang sangat krusial dalam penanganan korupsi—terjerat kasus, maka otomatis muncul pertanyaan: apakah ada 'kartu' lain yang dipegang oleh salah satu pihak?

Kita harus kritis melihat pola ini. Sinergi memang diamanatkan undang-undang, namun sinergi yang terlalu "rapat" dalam penanganan kasus korupsi justru berisiko melahirkan kolusi. Penegakan hukum yang sehat seharusnya didasarkan pada checks and balances, bukan sekadar harmoni hubungan antar-pimpinan. Jika Polri dan Kejagung terlalu sibuk memastikan hubungan mereka "solid", saya khawatir integritas penyidikan akan terkompromi demi menjaga perasaan rekan sejawat atau stabilitas institusi. Publik tidak butuh pemimpin yang saling berpelukan; publik butuh penegak hukum yang berani saling mengoreksi dan menyeret siapa pun yang korup ke pengadilan, tanpa peduli pangkat atau instansinya.

Prediksi saya, kasus Febrie Adriansyah akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kredibilitas Jenderal Listyo Sigit dan ST Burhanuddin. Jika proses hukum berjalan transparan dan tanpa tebang pilih, maka narasi "soliditas" ini akan terbukti sebagai profesionalisme. Namun, jika kasus ini menguap atau berakhir dengan vonis yang terlalu ringan, maka pertemuan di Gedung Utama Kejagung kemarin hanyalah sebuah sandiwara untuk menenangkan publik sekaligus mengunci pintu bagi pengusutan yang lebih mendalam.

Akhir kata, integritas tidak dibangun di atas meja silaturahmi, melainkan di atas meja hijau pengadilan. Jangan sampai jargon "sinergi" menjadi tameng untuk melindungi kawan sejawat. Kita tidak butuh Polri dan Kejagung yang sekadar "akrab", kita butuh mereka yang berani. Karena pada akhirnya, musuh terbesar penegakan hukum di Indonesia bukanlah kurangnya koordinasi, melainkan budaya ewuh pakewuh yang mendarah daging di lingkaran elit kekuasaan.