Pengkhianatan Diplomasi: Israel Terus Ratakan Pemukiman Lebanon Meski Gencatan Senjata Berlaku

BEIRUT – Tabir kepalsuan diplomasi internasional kembali tersingkap. Di tengah klaim perdamaian yang digaungkan dunia, militer Israel justru terus melancarkan aksi destruktif dengan menghancurkan dan membakar rumah-rumah warga di wilayah Lebanon Selatan. Tindakan ini bukan sekadar insiden militer, melainkan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian kerangka kerja yang telah disepakati antara Tel Aviv dan Beirut.

Laporan terbaru dari Kantor Berita Nasional Lebanon (NNA) pada Senin mengungkap bahwa pasukan Israel secara sistematis menyasar lingkungan selatan kota Hadatha. Tidak berhenti di situ, aksi teror fisik ini juga terjadi di kota Bint Jbeil pada Minggu sebelumnya, di mana sejumlah bangunan diledakkan tanpa ampun.

Ironisnya, agresi ini terjadi saat gencatan senjata seharusnya sudah berlaku efektif sejak November 2024. Lebih jauh lagi, terdapat perjanjian kerangka kerja yang disponsori oleh Amerika Serikat pada 26 Juni 2026 yang secara eksplisit mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari seluruh wilayah Lebanon yang diduduki. Namun, realita di lapangan menunjukkan hal yang bertolak belakang: Israel justru masih mencengkeram wilayah Lebanon Selatan.

Pendudukan ini mencakup wilayah yang telah dikuasai selama beberapa dekade, serta area baru yang direbut selama eskalasi perang 2023–2024, di mana pasukan Israel merangsek maju hingga lebih dari 10 kilometer ke dalam kedaulatan Lebanon. Meski AS berencana mengirim militer untuk mendukung pelaksanaan gencatan senjata, fakta bahwa rumah-rumah warga sipil masih terus dibakar menunjukkan adanya celah besar antara retorika diplomatik dan eksekusi di lapangan.

Catatan Redaksi: Analisis Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola konflik di Timur Tengah, saya melihat fenomena ini bukan sebagai 'kesalahan komunikasi' atau 'insiden lapangan', melainkan sebuah strategi pengabaian sistematis. Israel sedang mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada komunitas internasional: bahwa tanda tangan di atas kertas tidak memiliki arti apa pun jika tidak dibarengi dengan tekanan nyata yang mampu memaksa mereka mundur. Perjanjian yang disponsori Amerika Serikat tersebut tampak seperti 'macan kertas'—indah secara administratif, namun lumpuh secara eksekusi.

Kita harus mempertanyakan kredibilitas Amerika Serikat sebagai mediator. Bagaimana mungkin sebuah negara adidaya yang menjamin perjanjian tersebut membiarkan sekutunya melanggar kesepakatan setiap hari tanpa ada sanksi yang berarti? Ini adalah bentuk standar ganda yang memuakkan. Ketika Israel terus membakar rumah warga sipil di Hadatha dan Bint Jbeil, mereka sebenarnya sedang melakukan land clearing atau pembersihan lahan secara paksa untuk memperkuat kontrol teritorial mereka di masa depan, terlepas dari apa pun bunyi perjanjian gencatan senjata.

Prediksi saya, jika mekanisme pengawasan internasional tidak berubah dari sekadar 'dukungan moral' menjadi 'tekanan politik dan ekonomi yang konkret', maka Lebanon Selatan akan menjadi zona abu-abu permanen. Israel tidak akan pernah benar-benar menarik diri selama mereka merasa memiliki 'cek kosong' dari Washington. Pola penghancuran rumah warga adalah taktik intimidasi psikologis untuk memastikan penduduk lokal tidak memiliki tempat untuk kembali, sehingga pendudukan menjadi permanen secara de facto.

Dunia tidak boleh hanya terpaku pada berita 'gencatan senjata' di headline surat kabar. Kita harus melihat darah dan abu yang tersisa di Lebanon Selatan. Jika komunitas internasional terus menutup mata terhadap pelanggaran harian ini, maka kita sedang menyaksikan kematian hukum internasional secara perlahan. Perdamaian tanpa penegakan hukum hanyalah sebuah lelucon diplomatik yang mengorbankan nyawa warga sipil yang tidak berdosa.