Sinergi atau Sekadar Formalitas? Menguliti Komitmen CSR PLN dan Pemkot Cilegon dalam Penanganan Banjir

CILEGON — Pemerintah Kota Cilegon kembali mempererat kemitraan strategis dengan PLN Indonesia Power UBP Banten 1 Suralaya melalui penandatanganan nota kesepakatan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Senin (13/7). Langkah ini diklaim sebagai upaya memperkuat pembangunan berkelanjutan di wilayah industri tersebut.

Fokus utama dari kolaborasi ini menyasar pada mitigasi bencana banjir yang kerap menghantui warga Cilegon. Salah satu instrumen yang diusung adalah pembuatan biopori dan sumur resapan di titik-titik rawan. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup agenda konservasi hutan kota serta optimalisasi pemanfaatan limbah Fly Ash and Bottom Ash (FABA) untuk kebutuhan infrastruktur lingkungan.

Namun, di balik seremoni penandatanganan tersebut, publik kini menanti sejauh mana efektivitas program ini dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif perusahaan negara di wilayah operasionalnya.

Analisis Redaksi: Menelisik Paradoks CSR di Kota Industri

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika industri di Banten, saya melihat pola yang berulang dalam narasi 'kerjasama CSR' seperti ini. Kita harus bertanya secara kritis: Apakah pembangunan biopori dan sumur resapan adalah solusi fundamental bagi banjir di Cilegon, atau sekadar 'plester' untuk menutupi kegagalan tata ruang kota yang semakin tergerus oleh ekspansi industri? Banjir di Cilegon bukan sekadar masalah kurangnya lubang resapan, melainkan akumulasi dari konversi lahan hijau menjadi kawasan beton yang masif. Menyerahkan penanganan banjir pada dana CSR adalah langkah yang berbahaya karena menggeser tanggung jawab negara (Pemkot) menjadi tanggung jawab korporasi.

Kemudian, mari kita bedah mengenai pemanfaatan limbah FABA. Secara teknis, penggunaan FABA untuk pembangunan memang memiliki nilai ekonomis. Namun, dari perspektif investigasi lingkungan, transparansi mengenai dampak jangka panjang limbah pembakaran batu bara ini terhadap ekosistem lokal harus menjadi prioritas. Jangan sampai narasi 'pemanfaatan limbah' digunakan sebagai tameng untuk menormalisasi polusi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik skala besar. Publik berhak tahukan standar keamanan yang digunakan dan apakah ada pengawasan independen di luar lingkaran kerjasama Pemkot dan PLN.

Prediksi saya, jika program ini hanya berjalan secara sporadis tanpa integrasi dengan Master Plan Drainase Kota yang komprehensif, maka biopori-biopori tersebut hanya akan menjadi monumen kegagalan saat musim hujan ekstrem tiba. CSR seharusnya tidak diposisikan sebagai substitusi anggaran daerah (APBD), melainkan sebagai akselerator. Jika Pemkot Cilegon terlalu bergantung pada 'kebaikan hati' korporasi untuk membangun infrastruktur dasar seperti pengendalian banjir, maka kedaulatan tata kota kita sedang berada dalam ancaman.

Ke depan, saya mendesak adanya audit dampak lingkungan yang independen dan terbuka bagi publik. Kita tidak butuh sekadar seremoni tanda tangan di atas materai; kita butuh data konkret mengenai berapa kubik air yang berhasil diresapkan dan bagaimana status kesehatan hutan kota yang dikonservasi. Tanpa transparansi dan keberanian untuk mengkritik, kerjasama seperti ini hanya akan menjadi alat pencitraan korporasi (greenwashing) yang membungkus kerusakan lingkungan dengan label 'pembangunan berkelanjutan'.