Serangan Harimau Sumatera Ganda di HTI Riau: Dua Korban Tewas, BBKSDA Pasang Kandang Jebak Darurat

Pekanbaru, 13 Juli 2026 – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau kembali diguncang tragedi setelah dua orang tewas diterkam harimau di Kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan. Menanggapi insiden tersebut, BBKSDA memasang dua kandang jebak sebagai upaya darurat menahan predator yang diduga sama.

Menurut Laskar Jaya Permana, Pelaksana Harian Kepala BBKSDA Riau, hasil tim mitigasi menunjukkan bahwa harimau yang menyerang korban terakhir kemungkinan merupakan individu yang sama dengan yang menewaskan seorang anak berusia 12 tahun pada 7 Juli. Jejak fisik di lokasi – ukuran, pola, dan karakteristik – tampak konsisten, meski identifikasi genetik masih berlangsung untuk memastikan kesamaan individu.

Korban kedua, Eko Prasetyo, 29 tahun, ditemukan tewas pada pagi hari 11 Juli dengan luka parah di leher dan kedua kaki, serta tanda dimangsa. Insiden ini terjadi sekitar 6,5 km dari lokasi serangan pertama, di camp kedua yang terletak di pinggiran HTI. Sementara itu, korban pertama, seorang anak bernama JZ (12), tewas pada 7 Juli setelah diterkam saat menunggu kakaknya mencuci piring di kamar mandi belakang camp. Kedua kasus menegaskan kembali ancaman serius yang dihadapi pekerja dan penduduk sekitar kawasan hutan.

BBKSDA telah menyiapkan kandang jebak yang dilengkapi kamera pengawas dan umpan untuk memantau pergerakan harimau. Langkah ini diambil setelah kritik keras dari masyarakat dan LSM lingkungan yang menilai respons pemerintah daerah terlalu lambat. Namun, pertanyaan mendasar tetap: apakah penempatan kandang jebak cukup untuk mencegah tragedi serupa di masa depan, ataukah diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa insiden ini bukan sekadar kecelakaan alam, melainkan gejala kegagalan sistemik dalam pengelolaan konflik manusia‑satwa. Pertama, ekspansi HTI yang mengabaikan corridor ekologis harimau Sumatera mempersempit habitat alami mereka, memaksa predator ini masuk ke area permukiman. Kedua, kurangnya koordinasi antara BBKSDA, Dinas Kehutanan, dan perusahaan perkebunan menimbulkan celah keamanan yang fatal.

Data satwa liar menunjukkan bahwa harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) kini berada di ambang kepunahan, dengan populasi kurang dari 400 ekor. Setiap kematian individu menambah beban genetik dan mengurangi peluang pemulihan. Oleh karena itu, penangkapan atau pembunuhan harimau sebagai respons reaktif tidak dapat dijustifikasi secara ilmiah maupun etis. Solusi jangka panjang harus meliputi restorasi habitat, pembentukan koridor hijau, serta program kompensasi bagi korban yang terdampak.

Selanjutnya, kebijakan penempatan kandang jebak harus diiringi dengan monitoring berbasis teknologi—misalnya, penggunaan GPS collar dan drone—untuk memetakan pergerakan harimau secara real‑time. Tanpa data yang akurat, upaya penanggulangan akan tetap bersifat reaktif dan tidak efektif. Pemerintah provinsi Riau perlu mengalokasikan dana khusus untuk riset ekologi dan pelatihan aparat keamanan hutan, serta melibatkan komunitas lokal dalam program konservasi yang berkelanjutan.

Terakhir, transparansi menjadi kunci. Publik berhak mengetahui hasil identifikasi genetik, prosedur penanganan, dan rencana mitigasi jangka panjang. Hanya dengan akuntabilitas penuh, kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan, dan tragedi serupa dapat dicegah sebelum menambah deretan korban manusia maupun satwa yang terancam punah.