MPLS 2026/2027 di Medan Dijanjikan Bebas Bullying—Apakah Janji Itu Akan Tertutup?

Medan, 13 Juli 2026 – Pemerintah Kota Medan menegaskan kembali bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2026/2027 harus dilaksanakan dalam suasana yang ramah, aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan. Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Pemerintah dan Sosial, Sofyan, setelah memimpin upacara pembukaan MPLS di SMP Negeri 3 Medan pada Senin pagi.

“Tidak ada kekerasan, tidak ada perundungan, tidak ada perpeloncoan,” tegas Sofyan. Ia menekankan bahwa MPLS yang bersahabat dan aman merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas serta menumbuhkan rasa saling menghormati di antara siswa.

Sofyan mengingatkan bahwa hari pertama sekolah menjadi kenangan yang melekat seumur hidup bagi anak-anak. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen sekolah untuk menyingkirkan perilaku yang menakutkan atau menindas, serta memastikan bahwa setiap peserta didik dapat memulai tahun ajaran baru dengan rasa aman.

Dalam kesempatan yang sama, Sofyan membacakan amanat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang menegaskan pentingnya MPLS sebagai pintu gerbang pertama dalam proses belajar mengajar. Menteri menekankan bahwa sekolah yang unggul tidak hanya diukur dari prestasi akademik, melainkan juga dari kemampuan menciptakan lingkungan yang melindungi dan mendukung kesejahteraan mental siswa.

“Tema MPLS tahun ini adalah ‘Hari Baru, Aman, dan Nyaman di Sekolah’,” ujar Sofyan, menambahkan bahwa guru dan tenaga kependidikan di seluruh Medan diharapkan menerjemahkan amanat tersebut ke dalam praktik nyata di lapangan.

Penutupnya, Sofyan mengucapkan selamat kepada seluruh warga sekolah untuk mengikuti MPLS yang ramah, sekaligus mengajak semua pihak untuk menyalakan semangat baru demi generasi Indonesia yang lebih kuat, khususnya anak-anak Medan.

Analisis Pakar

Janji pemerintah kota Medan untuk menjadikan MPLS bebas dari perundungan memang terdengar menggugah, namun realitas di lapangan seringkali jauh lebih kompleks. Selama beberapa tahun terakhir, laporan tentang perpeloncoan dan bullying di sekolah-sekolah Medan masih muncul secara berkala, meski tidak selalu mendapat sorotan media nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah kebijakan yang bersifat deklaratif saja cukup untuk mengubah budaya kekerasan yang sudah mengakar?

Implementasi kebijakan memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk pelatihan khusus bagi guru, pendampingan psikologis bagi siswa, serta sistem pelaporan yang transparan dan bebas intimidasi. Tanpa dukungan struktural ini, upaya “ramah dan aman” berisiko menjadi slogan kosong yang hanya mengisi agenda politik. Pengalaman di kota lain menunjukkan bahwa program MPLS yang berhasil biasanya didukung oleh alokasi anggaran khusus, serta kolaborasi aktif antara dinas pendidikan, organisasi orang tua, dan LSM yang fokus pada hak anak.

Selain itu, penting untuk menyoroti peran media dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa pemantauan berkelanjutan—dari fase persiapan hingga evaluasi pasca-MPLS—harus menjadi agenda utama. Data kuantitatif tentang insiden bullying, serta testimoni siswa dan orang tua, perlu dipublikasikan secara rutin agar akuntabilitas dapat terjaga.

Jika pemerintah kota Medan benar-benar berkomitmen pada lingkungan belajar yang aman, langkah selanjutnya adalah mengkonkretkan janji tersebut menjadi kebijakan yang dapat diukur. Ini meliputi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, pelatihan anti-bullying bagi seluruh staf sekolah, serta mekanisme sanksi yang konsisten bagi pelanggar. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berbasis bukti, MPLS 2026/2027 dapat menjadi titik balik bagi pendidikan di Medan, bukan sekadar agenda politik yang cepat berlalu.