Gang Rape Sampang: 13 Tersangka Diamankan, 14 Buron—Dan Pertanyaan Mengejutkan tentang Sistem Perlindungan Anak yang Gagal Total

Pada Minggu malam (12/7), di tengah hiruk-pikuk Alun-Alun Sampang, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun bernama W—yang selama seminggu terakhir menjadi buronan publik—akhirnya digiring ke mobil tahanan oleh Satreskrim Polres Sampang. Penangkapan W bukan sekadar penambahan angka dalam laporan polisi: ini adalah titik balik yang menggarisbawahi betapa rapuhnya sistem penegakan hukum dalam menangani kekerasan seksual berkelompok (gang rape) yang melibatkan puluhan pelaku dan korban berusia 15 tahun.

Kasus ini bukan lagi sekadar dugaan kriminal biasa. Ia adalah cerminan dari kegagalan sistemik: mulai dari pengawasan sosial yang longgar, penegakan hukum yang reaktif—bukan preventif—hingga lemahnya perlindungan terhadap korban anak di bawah umur. Sejak Februari hingga Mei 2026, puluhan pelaku bergerak bebas di tiga kecamatan: Sampang, Omben, dan Camplong. Mereka memilih lokasi-lokasi yang relatif sepi, namun tetap terhubung dengan jaringan sosial lokal, seolah-olah kekerasan seksual menjadi semacam ritual terselubung dalam ruang publik yang seharusnya aman.

Kapolres AKBP Hartono menyatakan bahwa kasus ini menjadi prioritas nasional. Tapi pertanyaannya: mengapa prioritas baru muncul setelah korban mengalami trauma berkepanjangan, setelah media dan aktivis HAM mulai bersuara, dan setelah 14 pelaku berhasil menghindari jaring penangkapan yang katanya sudah terpasang? Tim khusus yang melibatkan Satreskrim dan Intelijen memang menunjukkan komitmen, namun justru mengungkapkan ketidakseimbangan: intelijen yang mumpuni tidak mampu mencegah kejadian, hanya mampu mengejar setelah kerusakan terjadi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dari 13 tersangka yang telah diamankan, tujuh di antaranya masih di bawah umur—bahkan dua di antaranya berusia 13 tahun (MHA dan MFS). Ini bukan sekadar soal pidana; ini adalah soal psikososial, pendidikan, dan kegagalan keluarga serta institusi sosial dalam membentuk karakter anak. Pasal yang dijatuhkan—Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP juncto UU No. 1/2026—memang mengatur ancaman maksimal 12 tahun, namun UU SPPA justru melindungi mereka dari hukuman penjara permanen, mengarahkan mereka ke lembaga binaan. Apakah masyarakat siap menerima kembali pelaku yang telah dibekuk, namun kemungkinan besar akan kembali ke lingkungan yang sama tanpa intervensi psikologis yang intensif?

Opini Mendalam: Di Balik Angka 27—Sistem yang Mengizinkan Terjadinya Kekerasan Berulang

Kita telah terlalu lama memperlakukan kasus seperti ini sebagai ‘kecelakaan sosial’—sesuatu yang tak terelakkan. Padahal, kekerasan seksual berkelompok terhadap anak tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia adalah hasil dari akumulasi kegagalan bertahap: kegagalan sekolah dalam mengedukasi tentang batas tubuh dan consent, kegagalan keluarga dalam membentuk dialog terbuka tentang seksualitas, kegagalan aparat desa dalam mendeteksi dini perilaku menyimpang, dan kegagalan kebijakan publik dalam menyediakan ruang aman bagi anak di wilayah pedesaan. Di Sampang, yang merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dan akses pendidikan yang terbatas, anak-anak seperti MHA dan MFS—yang baru berusia 13 tahun—bisa menjadi pelaku sekaligus korban, karena mereka sendiri mungkin adalah korban dari sistem yang tidak memberi mereka pilihan hidup yang layak.

Yang paling mengganggu adalah soal waktu. Kasus ini terjadi antara Februari hingga Mei 2026—lebih dari tiga bulan. Artinya, ada puluhan pelaku yang bergerak secara terorganisir dalam periode tersebut, tanpa ada intervensi dini dari aparat terdekat. Jika benar adanya laporan awal dari keluarga korban atau guru sekolah, mengapa tidak ada tindak lanjut segera? Jika benar adanya pola pergerakan pelaku di tiga kecamatan, mengapa intelijen kepolisian tidak bisa mengidentifikasi jaringan sosial mereka sebelum korban mengalami kerusakan psikologis yang mendalam? Ini bukan soal ketidakmampuan teknis semata, tapi soal prioritas: apakah keamanan anak dianggap sebagai prioritas operasional, atau hanya menjadi prioritas politis ketika kasus mencuat ke media dan memicu kemarahan publik?

Selain itu, kita harus berani menghadapi fakta bahwa angka 27 pelaku bukanlah angka akhir. Dalam kasus kekerasan seksual berkelompok, sering kali pelaku tidak terdeteksi karena korban mengalami trauma yang membuatnya tidak bisa mengingat atau mengidentifikasi semua pelaku—terutama jika kekerasan terjadi dalam kondisi gelap, di bawah pengaruh zat, atau dalam suasana tekanan sosial yang membuat korban merasa malu untuk bersuara. Jika 14 orang masih buron, kemungkinan besar ada jaringan yang lebih dalam: kelompok peer group yang saling melindungi, oknum yang memberi perlindungan, atau bahkan norma lokal yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan muda dalam konteks tertentu. Polres Sampang harus membuka ruang untuk investigasi lintas sektor: tidak hanya pidana, tapi juga sosiologis dan antropologis. Siapa yang mengatur lokasi? Siapa yang menyediakan transportasi? Siapa yang mengedarkan minuman beralkohol atau zat terlarang? Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita hanya akan menangkap ujung puncak gunung es.

Terakhir, mari kita jujur: UU SPPA yang digunakan untuk menjerat pelaku di bawah umur adalah hukum yang mulia—namun sering disalahartikan. Perlindungan anak bukan berarti mengabaikan hak korban. Justru, korban anak harus menjadi pusat dari seluruh proses hukum: dari penyidikan, pemeriksaan, hingga putusan pengadilan. Jika pelaku di bawah umur diarahkan ke lembaga binaan, maka korban juga harus mendapat akses terapi psikologis jangka panjang, pendidikan khusus, dan jaminan privasi yang ketat. Jangan sampai korban yang berani bersuara justru menjadi korban kedua: oleh sistem yang memaksa dia untuk mengulang trauma di ruang persidangan, atau oleh masyarakat yang menandainya sebagai ‘perempuan nakal’. Di sinilah peran jurnalistik dan aktivisme sipil sangat dibutuhkan: untuk menjaga agar kasus ini tidak tenggelam dalam arus berita harian, dan tetap menjadi tekanan moral bagi negara untuk memperbaiki sistem yang runtuh.