Megawati Sambut Dubes Korea Selatan & UEA: Simbol Persahabatan atau Gerakan Politik Strategis?

Jakarta, 13 Juli 2026 – Pada Senin sore, kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng menjadi saksi pertemuan dua duta besar penting: Yoon Soon‑gu, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, dan Abdulla Salem Al Dhaheri, Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia. Kedua kunjungan berlangsung terpisah, namun menimbulkan pertanyaan tentang agenda di balik diplomasi pribadi yang tampak hangat ini.

Dalam pertemuan pertama, Megawati didampingi putranya, M. Prananda Prabowo (ketua DPP PDIP), serta dua pejabat senior partai, Rokhmin Dahuri dan Ahmad Basarah. Yoon Soon‑gu tidak menyembunyikan kekagumannya pada ruang tamu bersejarah yang dipenuhi foto-foto Soekarno dan Megawati. "Saya merasa terhormat dapat berada di ruangan yang menyimpan jejak perjuangan bangsa," ujar Yoon dalam pernyataan tertulisnya.

Namun, pujian itu tidak lepas dari konteks geopolitik. Yoon menyoroti peran Megawati sebagai "jembatan" antara Seoul dan Pyongyang, mengingat pengalaman mantan presiden Indonesia dalam memediasi konflik semenanjung Korea pada era Kim Dae‑jung. "Pengalaman Ibu Megawati dan kedekatannya dengan kedua Korea menjadikannya kandidat ideal untuk memfasilitasi dialog damai," tambahnya, sambil menegaskan pentingnya dialog tanpa prasyarat dengan Korea Utara.

Megawati menanggapi dengan menegaskan kembali peranannya sebagai utusan perdamaian pada awal 2000‑an, ketika ia mengusulkan reuni keluarga terpisah dan kerja sama ekonomi lintas batas. Ia menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen pada stabilitas kawasan, meski pemerintahan saat ini dipimpin oleh Partai Demokrat, partai yang sama dengan Kim Dae‑jung.

Setelah menutup pertemuan dengan duta Korea Selatan, Megawati menerima Abdulla Salem Al Dhaheri. Kedatangan duta UEA ini menambah daftar nama yang pernah bertemu Megawati di luar negeri, termasuk kunjungan pribadi ke Abu Dhabi pada Februari lalu. Al Dhaheri menyampaikan salam hangat dari Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, serta menyoroti potensi kerja sama di bidang toleransi beragama, kajian Pancasila, dan penelitian lingkungan – khususnya proyek mangrove di Bali yang melibatkan BRIN.

Dalam rapat singkat, Megawati menegaskan keinginan memperdalam kolaborasi antara Megawati Institute dan lembaga‑lembaga UEA, sekaligus mengajak BRIN memperluas kerja sama riset dengan Uni Emirat Arab. Diskusi meluas dari geopolitik Timur Tengah hingga peluang investasi di sektor energi terbarukan.

Analisis Pakar

Di balik keramahan yang tampak, kunjungan ini mencerminkan strategi politik yang lebih luas. Megawati, sekaligus Ketua Umum DPP PDIP, sedang menyiapkan panggung politik menjelang pemilihan legislatif 2029. Menampilkan diri sebagai tokoh internasional yang memiliki jaringan luas – dari Seoul hingga Abu Dhabi – dapat memperkuat citra kepemimpinan yang “global” dan menambah nilai jualnya di mata pemilih yang mengutamakan kebijakan luar negeri yang aktif.

Namun, ada risiko bahwa diplomasi pribadi ini menimbulkan persepsi bahwa kebijakan luar negeri Indonesia semakin dipengaruhi oleh kepentingan partai. Kedekatan Megawati dengan duta Korea Selatan, yang menekankan peran Indonesia sebagai mediator, berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi yang rapuh antara dua Korea yang masih berseteru. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang konsisten dari pemerintah, inisiatif ini dapat berujung pada “diplomasi simbolik” yang tidak menghasilkan langkah konkret.

Di sisi lain, hubungan dengan UEA membuka peluang ekonomi yang signifikan, terutama dalam bidang energi bersih dan teknologi pertanian. Namun, kerja sama yang terlalu bergantung pada lembaga-lembaga yang dipimpin oleh tokoh politik dapat menimbulkan konflik kepentingan, terutama bila proyek-proyek tersebut melibatkan dana publik. Pengawasan transparan dan akuntabilitas menjadi keharusan agar kolaborasi ini tidak berujung pada praktik patronase.

Secara keseluruhan, kunjungan ini menegaskan kembali peran Megawati sebagai figur sentral dalam diplomasi informal Indonesia. Namun, keberhasilan nyata akan diukur dari kemampuan pemerintah untuk mengintegrasikan inisiatif pribadi ini ke dalam kebijakan luar negeri yang terkoordinasi, serta memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama di atas agenda partai.