Ketegangan Memuncak: AS‑Iran Bentrok di Selat Hormuz Meski Sudah Tandatangani MoU

Kairo (ANTARA) – Pada Minggu (12/7), ketegangan di Selat Hormuz kembali memuncak ketika Amerika Serikat (AS) dan Iran melancarkan serangan balasan yang menambah deretan insiden militer di kawasan Teluk. Insiden ini terjadi meski kedua negara baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada bulan Juni, menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas diplomasi konvensional dalam menahan konflik berskala regional.

Komando Pusat AS mengumumkan melalui platform X bahwa pasukannya telah menyelesaikan "serangan putaran ketiga" terhadap Iran sebagai respons atas serangan Iran terhadap kapal komersial di Selat Hormuz. Tidak lama kemudian, Iran membalas dengan menargetkan pangkalan dan fasilitas militer AS di Kuwait, Bahrain, dan Qatar, menurut laporan media resmi Tehran.

Reaksi internasional pun cepat mengalir. Kementerian Luar Negeri Mesir mengutuk keras serangan Iran, menyebutnya pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara‑negara yang terdampak. Mesir menegaskan bahwa tidak ada pembenaran yang dapat diterima untuk tindakan semacam itu dan menyerukan penghentian segera semua eskalasi serta kepatuhan pada hukum internasional.

Uni Emirat Arab (UEA) juga mengutuk serangan rudal dan drone Iran. Kementerian Luar Negeri Irak menyatakan keprihatinan atas ketegangan yang berkelanjutan, menyoroti potensi dampak negatif pada keamanan maritim dan perdagangan internasional. Kedua negara menekankan pentingnya dialog diplomatik dan menegaskan dukungan mereka terhadap upaya meredakan ketegangan.

Di sisi lain, Oman mengambil langkah diplomatik dengan memanggil duta besar Iran untuk menyampaikan nota protes resmi atas serangan drone yang menargetkan wilayah Musandam dan Al Wusta. Oman menekankan pentingnya menghormati kedaulatan, prinsip bertetangga yang baik, dan larangan campur tangan dalam urusan dalam negeri.

Katar, yang juga menjadi sasaran serangan Iran, mengeluarkan pernyataan keras yang menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan hukum internasional.

Analisis Pakar

Ketegangan yang kembali memuncak ini mengungkapkan kegagalan diplomasi tradisional dalam mengendalikan persaingan strategis antara dua kekuatan besar. MoU yang ditandatangani pada Juni tampaknya lebih bersifat simbolik daripada substantif, mengingat tidak ada mekanisme verifikasi atau sanksi yang jelas untuk menegakkan kepatuhan. Tanpa adanya jaminan keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan, kedua belah pihak cenderung mengandalkan kekuatan militer sebagai bahasa utama dalam menyelesaikan perselisihan.

Selat Hormuz, yang menyumbang sekitar 20% volume minyak dunia, menjadi arena strategis yang tidak hanya memengaruhi kepentingan regional tetapi juga pasar energi global. Setiap gangguan di jalur ini dapat memicu lonjakan harga minyak, menggerakkan pasar ke arah volatilitas tinggi, dan menambah beban ekonomi pada negara‑negara importir energi. Oleh karena itu, aksi militer yang berulang-ulang meningkatkan risiko ekonomi yang meluas, terutama bagi negara‑negara berkembang yang sangat bergantung pada pasokan energi stabil.

Selain implikasi ekonomi, dinamika ini menimbulkan pertanyaan tentang peran negara‑negara sekutu. Amerika Serikat, yang secara historis memposisikan diri sebagai penjamin keamanan di Teluk, tampaknya berusaha menegaskan dominasi militernya melalui serangkaian operasi balasan. Sementara itu, Iran, yang merasa terisolasi secara diplomatik, menggunakan aksi militer sebagai alat untuk menunjukkan kemampuan pertahanan dan menegaskan haknya atas jalur pelayaran. Kedua strategi ini berpotensi memperburuk persepsi keamanan di antara negara‑negara Teluk, memicu perlombaan senjata yang lebih intensif.

Ke depan, solusi jangka panjang memerlukan kerangka kerja multilateral yang melibatkan bukan hanya AS dan Iran, tetapi juga negara‑negara Teluk, Uni Eropa, dan organisasi internasional seperti IMO (International Maritime Organization). Tanpa mekanisme penegakan yang kuat, MoU akan tetap menjadi sekadar dokumen kertas. Jika tidak ada langkah konkret untuk menurunkan ketegangan, kita dapat menyaksikan spiral konflik yang tidak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga mengganggu rantai pasokan energi global, menambah beban pada perekonomian dunia yang masih berjuang pulih dari krisis sebelumnya.