Ironi Kepulauan Seribu: Terjepit Biaya Distribusi BBM, Nelayan Menanti Janji SPBN

JAKARTA – Di tengah gemerlap pariwisata Jakarta, warga Kepulauan Seribu justru masih harus bertarung dengan isu klasik yang tak kunjung usai: krisis distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kelangkaan air bersih. Persoalan krusial ini kembali mencuat setelah Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan, membawa keluhan tersebut ke hadapan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, pada Senin lalu.

Bupati Fadjar mengungkapkan bahwa meskipun harga BBM subsidi telah dipatok oleh pemerintah, realitas di lapangan menunjukkan adanya "tembok besar" berupa biaya distribusi yang tinggi menuju wilayah kepulauan. Hal ini menyebabkan akses masyarakat, terutama nelayan dan pelaku usaha wisata, terhadap solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter menjadi tidak stabil.

"Kami terus berupaya mencari solusi distribusi BBM bersubsidi. Usulan sudah kami sampaikan kepada BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga agar distribusi ke Kepulauan Seribu bisa lebih optimal," ujar Fadjar dalam kunjungan kerja tersebut.

Krisis ini kian terasa saat memasuki musim liburan sekolah, di mana lonjakan permintaan dari sektor transportasi laut dan pariwisata membuat pasokan BBM tersedot habis. Fadjar berharap situasi akan kembali normal setelah masa liburan berakhir, namun solusi jangka pendek seperti ini dinilai tidak cukup untuk menjawab akar permasalahan.

Sebagai langkah strategis, Bupati mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Menurutnya, kehadiran SPBN bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan kebutuhan vital untuk memutus rantai distribusi yang mahal dan menjamin ketersediaan energi bagi penggerak ekonomi lokal, serupa dengan ambisi pemerintah dalam melawan ketergantungan energi global.

Menanggapi hal tersebut, Yuke Yurike selaku Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mengawal isu ini agar masuk dalam skala prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, publik kini menunggu sejauh mana komitmen politik ini akan terealisasi menjadi aksi nyata di lapangan.

Catatan Redaksi: Bedah Kritis Budi Santoso

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika birokrasi di Jakarta, saya melihat pola yang sangat mengkhawatirkan dalam kasus ini. Mengadukan masalah distribusi BBM ke DPRD adalah langkah administratif yang standar, namun sangat lamban. Pertanyaannya adalah: Mengapa masalah distribusi BBM di Kepulauan Seribu menjadi isu tahunan yang terus berulang tanpa solusi permanen? Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan "biaya distribusi" sebagai kambing hitam, sementara anggaran Pemprov DKI Jakarta adalah salah satu yang terbesar di Indonesia.

Ada kegagalan sistemik dalam sinkronisasi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina. Jika pembangunan SPBN dianggap sebagai "kunci ekonomi", maka seharusnya proyek ini sudah menjadi prioritas utama sejak bertahun-tahun lalu, bukan sekadar menjadi usulan yang baru didorong saat krisis terjadi. Ketidakmampuan menyediakan akses energi yang stabil bagi nelayan adalah bentuk pengabaian terhadap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani dan peternak serta nelayan di wilayah terluar Jakarta.

Saya memprediksi, jika pembangunan SPBN hanya menjadi wacana politik atau terjebak dalam labirin birokrasi pengadaan barang dan jasa, maka ketergantungan nelayan pada pengecer ilegal dengan harga yang mencekik akan terus terjadi. Ini adalah lingkaran setan yang memiskinkan nelayan kita. Pemerintah tidak boleh hanya "mengawal" atau "berharap kondisi kembali normal", tetapi harus melakukan intervensi radikal, mungkin dengan subsidi ongkos angkut distribusi yang lebih agresif atau mempercepat izin pembangunan infrastruktur energi di pulau-pulau strategis.

Akhir kata, Kepulauan Seribu jangan hanya dijadikan etalase wisata saat musim liburan, lalu ditinggalkan dalam kegelapan energi saat musim sepi. Jika Pemprov DKI gagal menyelesaikan masalah dasar seperti BBM dan air bersih, maka segala jargon "pembangunan berkelanjutan" hanyalah retorika kosong di atas kertas. Rakyat tidak butuh kunjungan kerja; rakyat butuh solar yang tersedia dan air yang mengalir.