Iran Tuduh AS Langgar MoU, Selat Hormuz Masuk Titik Krisis

Teheran – Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan pada konferensi pers mingguan Senin lalu bahwa Amerika Serikat justru yang pertama melanggar komitmen dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua negara pada bulan lalu. Menurut Baqaei, pelanggaran tersebut menjerumuskan MoU ke dalam fase krisis yang mengancam stabilitas kawasan, khususnya Selat Hormuz.

Dalam sambutannya, Baqaei menuduh Washington melakukan "agresi baru" yang tidak hanya melanggar isi perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Ia menegaskan bahwa Iran tidak pernah menjadi pihak yang memulai pelanggaran, melainkan selalu berpegang pada itikad baik sejak menandatangani memorandum di Islamabad.

Menurut Baqaei, Amerika Serikat tidak menunggu masa satu bulan yang diatur dalam Pasal 5 MoU terkait kewajiban Iran di Selat Hormuz. Sebaliknya, Washington langsung mengabaikan ketentuan tersebut sejak hari‑hari pertama, bahkan sebelum Iran sempat menyiapkan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan.

MoU yang terdiri atas 14 poin tersebut, menurut pernyataan Tehran, menegaskan bahwa Iran akan terus mematuhi semua ketentuan selama pihak lain juga melaksanakan kewajibannya. "Tidak ada ruang bagi pihak manapun untuk menuduh Republik Islam Iran melanggar janji," tegas Baqaei.

Ketegangan ini semakin memuncak setelah Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa delegasi Iran di Muscat telah menyetujui seluruh agenda, termasuk isu nuklir dan Selat Hormuz, namun dua jam kemudian kapal‑kapal Iran diserang. Baqaei menolak keras tuduhan tersebut, menyatakan bahwa pertemuan di Muscat hanya membahas Selat Hormuz sebagaimana tercantum dalam paragraf 5 MoU, tanpa ada pembahasan isu lain.

Iran menekankan upayanya untuk menciptakan mekanisme bersama dengan Oman demi menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Namun, menurut Baqaei, tekanan terbuka maupun tersembunyi yang diberikan Amerika Serikat kepada Oman menghambat realisasi inisiatif tersebut.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika geopolitik Timur Tengah selama lebih dari dua dekade, saya melihat bahwa pernyataan Iran bukan sekadar retorika diplomatik melainkan upaya strategis untuk menempatkan AS pada posisi lemah di panggung internasional. Dengan menyoroti pelanggaran MoU, Tehran berusaha menggalang dukungan dari negara‑negara non‑blok serta menekan Washington agar menyesuaikan kebijakan luar negerinya yang selama ini bersifat unilateral.

Namun, penting untuk diingat bahwa MoU ini bersifat teknis dan tidak mengikat secara hukum internasional seperti perjanjian konvensional. Oleh karena itu, klaim pelanggaran oleh Iran dapat dipandang sebagai taktik politik untuk menutupi kegagalan internal, terutama dalam mengelola krisis ekonomi yang dipicu sanksi Barat. Di sisi lain, Amerika Serikat, yang kini berada dalam fase transisi kepemimpinan, tampaknya menggunakan tekanan militer sebagai sinyal kepada sekutu‑sekutunya bahwa ia masih memegang kendali atas jalur laut strategis.

Jika ketegangan ini berlanjut, risiko eskalasi militer di Selat Hormuz akan meningkat, mengancam jutaan barrel minyak yang melintasi selat tersebut setiap harinya. Komunitas internasional, khususnya PBB dan organisasi maritim, harus segera memediasi dialog yang melibatkan semua pihak—termasuk Oman sebagai mediator regional—agar tidak terjadi spiral konflik yang dapat mengguncang pasar energi global.

Prediksi saya, dalam enam hingga delapan bulan ke depan, akan muncul tekanan diplomatik yang lebih intensif dari negara‑negara Eropa dan Asia terhadap kedua belah pihak. Jika Washington tidak mengubah pendekatannya, Iran kemungkinan akan memperkuat aliansi dengan Rusia dan China, menjadikan Selat Hormuz sebagai arena geopolitik baru yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika ada kompromi yang melibatkan jaminan keamanan maritim yang konkret, kita dapat menyaksikan penurunan ketegangan yang signifikan, meski tetap dalam kerangka persaingan besar antara blok Barat dan Timur.