Gubernur Lampung Paksa Petani Pakai Pupuk Hayati: Janji Produksi Kopi 1,5 Tahun atau Sekadar Politik Hijau?

Ruang rapat kebun induk Hanakau, Pekon Hanakau, Lampung Barat – Pada 9 Juli 2026, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengunjungi kebun induk milik UPTD Balai Benih dan Kebun Induk (BBKI) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung. Kedatangan sang gubernur disertai oleh Wakil Bupati Lampung Barat Mad Hasnurin serta jajaran pejabat provinsi dan kabupaten. Di balik foto‑foto resmi, kunjungan ini menyiratkan agenda ambisius: mempercepat siklus produksi kopi dari tiga tahun menjadi 1,5‑2 tahun dengan mengandalkan Pupuk Hayati Cair (PHC) berbasis mikroorganisme lokal.

Kebun Hanakau memang menjadi laboratorium percontohan bagi varietas robusta (BP 939, BP 936, BP 534, BP 436) dan arabika (sekitar 200 batang uji adaptasi). Namun, fokus utama yang diangkat oleh Gubernur adalah PHC – pupuk organik yang diklaim terbuat dari limbah kelapa, kedelai, dan air cucian beras. Menurut Mirzani, PHC dapat "meningkatkan pertumbuhan tanaman, mempercepat pembungaan, memperbesar ukuran buah, serta mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia".

Dalam aksi simbolis, gubernur menyerahkan botol PHC kepada petani untuk diuji coba di lahan masing‑masing. Sejak 2025, proyek percontohan seluas dua hektar telah menunjukkan "peningkatan signifikan" dibandingkan kontrol tanpa PHC. Namun, data kuantitatif yang dipublikasikan masih minim: tidak ada angka pasti tentang peningkatan hasil per hektar, tingkat keberhasilan adaptasi, atau dampak jangka panjang pada kesuburan tanah.

Kecepatan produksi kopi yang dijanjikan – 1,5 hingga 2 tahun – menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah percepatan ini bersifat biologis atau sekadar manipulasi agronomi yang mengorbankan kualitas? Sejumlah pakar agronomi mengingatkan bahwa percepatan masa berbuah dapat menurunkan kandungan kafein, meningkatkan risiko serangan hama, dan menurunkan daya tahan biji terhadap penyimpanan. Tanpa uji coba skala luas dan analisis laboratorium yang transparan, klaim tersebut berisiko menjadi "greenwashing" politik.

Di sisi lain, kebijakan ini tampak selaras dengan agenda politik menjelang pemilihan umum 2029. Menampilkan diri sebagai pelopor inovasi ramah lingkungan dapat memperkuat citra gubernur di mata pemilih, terutama petani yang menjadi basis suara kuat di Lampung. Namun, apakah dukungan material berupa PHC cukup untuk mengatasi masalah struktural yang lebih dalam – seperti akses pasar, harga kopi yang fluktuatif, dan kurangnya fasilitas pengolahan pasca‑panen?

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi, saya menilai bahwa inisiatif PHC ini masih berada pada fase eksperimental yang belum terbukti secara ilmiah. Pertama, tidak ada publikasi peer‑review yang menguji efektivitas PHC dibandingkan pupuk organik konvensional atau pupuk kimia. Kedua, distribusi botol PHC kepada petani tanpa mekanisme monitoring yang jelas menimbulkan risiko kegagalan lapangan yang tidak terdokumentasi.

Selanjutnya, percepatan siklus produksi kopi menimbulkan dilema agronomi. Tanaman kopi yang dipaksa berbuah lebih cepat cenderung menghasilkan biji dengan kadar gula dan asam yang belum optimal, yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai jual di pasar premium. Jika tujuan utama pemerintah adalah meningkatkan pendapatan petani, strategi ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas, bukan sekadar kuantitas.

Politik hijau memang penting, namun harus diiringi transparansi data, evaluasi independen, dan partisipasi aktif petani dalam proses riset. Tanpa itu, kebijakan ini berpotensi menjadi alat politik yang menutupi masalah struktural yang lebih mendalam. Saya menantikan laporan independen dari lembaga riset pertanian atau universitas lokal yang dapat menguji klaim PHC secara objektif.

Jika PHC terbukti efektif, maka Lampung dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia impor. Namun, jika hasilnya tidak konsisten, pemerintah harus siap menanggung konsekuensi sosial‑ekonomi bagi petani yang telah menginvestasikan sumber daya mereka pada teknologi yang belum teruji. Kewaspadaan dan akuntabilitas menjadi kunci agar inovasi pertanian tidak berujung pada janji kosong yang hanya mengisi agenda politik.