Gubernur Lampung Paksa Masyarakat Bersih Pantai: Simbolisme Lingkungan atau Agenda Politik?

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin aksi gotong‑royong massal di Pantai Pasir Putih, Desa Tarahan, pada Jumat, 10 Juli 2026, sambil menekankan bahwa kebersihan pesisir harus menjadi kebiasaan sehari‑hari, bukan sekadar instruksi formal pemerintah.

Dalam sambutannya, Mirzani menegaskan, "Yang paling penting bukan tentang instruksinya, tapi bagaimana kita mengubah kebiasaan. Ingin menjaga kebersihan itu adalah bagian dari sifat‑sifat kita, orang Lampung." Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya revitalisasi pantai yang dikoordinasikan bersama Kodam XXI/Raden Intan.

Pantai Pasir Putih, yang dulu menjadi ikon wisata Lampung, kini kembali dibenahi setelah bertahun‑tahun terabaikan. Gubernur menautkan upaya ini pada visi provinsi "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan menekankan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, melainkan juga dari ekosistem yang bersih dan terjaga.

Kolaborasi dengan militer, khususnya Pangdam XXI/Raden Intan Mayjen Kristomei Sianturi, menjadi sorotan utama. Mirzani memuji inisiatif TNI yang mempercepat penataan fasilitas publik, sementara Mayjen Sianturi menegaskan kesiapan TNI sebagai motor penggerak di lapangan, mengaitkan kebersihan lingkungan dengan peningkatan harapan hidup masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Dr. Marindo Kurniawan, serta perwakilan perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas lokal. Semua elemen turun langsung membersihkan garis pantai, menjadikan aksi tersebut bukan sekadar simbolik, melainkan upaya kolektif yang melibatkan berbagai stakeholder.

Secara ekonomi, pemerintah berharap destinasi yang rapi dan bersih akan meningkatkan daya tarik wisata, menggerakkan roda perekonomian UMKM lokal. Dari sisi sosial‑budaya, gerakan massal ini diharapkan memantik kembali tradisi gotong‑royong warga pesisir, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah terhadap kualitas hidup yang sehat bagi generasi mendatang.

Analisis Pakar

Di balik retorika kebersihan dan gotong‑royong, ada dinamika politik yang patut diwaspadai. Pemerintah provinsi tampaknya memanfaatkan aksi bersih‑bersih sebagai panggung untuk menampilkan kepemimpinan yang responsif, sekaligus menegaskan kontrol atas wilayah pesisir yang strategis. Keterlibatan militer dalam penataan publik, meski memberikan dorongan logistik, menimbulkan pertanyaan tentang batas antara fungsi keamanan dan peran pembangunan sipil. Apakah kehadiran TNI di sini merupakan langkah pragmatis atau upaya memperluas pengaruh militer dalam ranah pemerintahan daerah?

Selanjutnya, janji bahwa kebersihan akan menjadi budaya masyarakat tampak idealistis, namun implementasinya memerlukan mekanisme yang berkelanjutan. Tanpa kebijakan fiskal yang mendukung, insentif bagi pelaku usaha lokal, serta edukasi lingkungan yang terintegrasi ke dalam kurikulum, aksi satu hari ini berisiko menjadi sekadar foto propaganda. Pemerintah harus menyusun regulasi yang memaksa tanggung jawab kebersihan kepada semua pemangku kepentingan, bukan hanya mengandalkan semangat gotong‑royong yang bersifat sementara.

Terakhir, klaim bahwa kebersihan pantai akan meningkatkan harapan hidup masih memerlukan data empiris yang kuat. Sementara hubungan antara lingkungan bersih dan kesehatan publik tidak dapat dipungkiri, faktor lain seperti akses layanan kesehatan, sanitasi air, dan pendidikan tetap menjadi penentu utama. Oleh karena itu, agenda bersih‑bersih harus diiringi dengan program kesehatan masyarakat yang komprehensif, agar tidak berakhir sebagai slogan kosong yang hanya mengisi agenda politik jangka pendek.

Jika pemerintah Lampung mampu mengintegrasikan kebijakan lingkungan dengan strategi pembangunan yang inklusif dan transparan, maka gerakan bersih‑bersih ini dapat menjadi model bagi provinsi lain. Namun, tanpa akuntabilitas yang jelas, kolaborasi dengan militer, dan dukungan kebijakan jangka panjang, inisiatif ini berisiko menjadi pertunjukan semata yang cepat dilupakan ketika sorotan media beralih.