Gempa Dangkal Mengguncang Buol: Satu Korban Jiwa Melayang dan Pertanyaan Besar atas Ketangguhan Infrastruktur Daerah

BUOL — Tanah di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, kembali bergetar hebat pada Minggu (12/7) malam, memaksa warga untuk dihadapkan pada kenyataan pahit tentang kerentanan wilayah mereka terhadap gempabumi tektonik. Gempa berkekuatan awal magnitudo 5,4—yang kemudian dikoreksi BMKG menjadi M5,1—ini tidak hanya memicu kepanikan massal, tetapi juga merenggut satu nyawa dan meninggalkan jejak kerusakan pada fasilitas publik yang seharusnya menjadi benteng keamanan warga.

Bencana ini terjadi pukul 20.46 Wita dengan episentrum berjarak sekitar 37 kilometer timur laut Buol. Menurut Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, gempa ini diklasifikasikan sebagai gempa dangkal akibat aktivitas subduksi dengan mekanisme pergerakan naik geser (Oblique-thrust). Meskipun tidak berpotensi tsunami, getaran yang terasa hingga ke Tolitoli, Parigi Moutong, hingga Gorontalo, cukup untuk membuat kerangka bangunan berderit dan nyali warga ciut.

Dampak terparah justru terjadi di tempat yang seharusnya steril dari kekacauan struktural. Kepala Pelaksana BPBD Buol, Moh Kachfi Mardjuni, membenarkan bahwa sejumlah fasilitas vital mengalami kerusakan, termasuk Mall Pelayanan Publik, kantor Inspektorat, dan yang paling mengkhawatirkan, sebagian ruang perawatan di RSUD Buol. Tragisnya, guncangan ini merenggut nyawa seorang pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit tersebut.

"Iya, data sementara yang kita terima saat ini, terdapat satu korban meninggal dunia yang merupakan pasien di RSUD Buol akibat terdampak gempa," ungkap Kachfi. Selain korban jiwa, fisik bangunan permukiman warga di Kelurahan Kali dan Leok II juga tak luput dari amukan alam ini.

Psikologis kolektif warga Buol benar-benar teruji saat gempa terjadi. Laporan menyebutkan warga berhamburan keluar rumah dan memilih mengungsi ke kawasan Gunung Kali dan kecamatan lain yang dianggap lebih aman. Tindakan ini adalah refleksi alami dari trauma masa lalu, di mana ketakutan akan gempa susulan seringkali lebih menghantui daripada gempa utama itu sendiri.

Menyikapi situasi yang memanas, Wakil Bupati Buol, Moh Nasir Dj Daimaroto, langsung turun gunung menenangkan massa. Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan dan menghindari kepanikan yang berlebihan. Nasir juga menyinggung soal disinformasi, meminta warga untuk hanya mempercayai sumber resmi dari BMKG dan BPBD.

"Tetap tenang dan tidak panik. Kepanikan yang berlebihan justru membahayakan diri sendiri dan orang sekitar. Jangan mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang tidak jelas sumbernya," tegas Nasir. Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah bersama BPBD Sulteng terus melakukan asesmen menyeluruh memastikan kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi sambil memantau potensi gempa susulan.

Opini Mendalam: Di Balik Retakan Dinding Buol

Kematian seorang pasien di RSUD akibat gempa magnitudo 5,1 bukan sekadar angka statistik dalam laporan bencana; ini adalah indikator merah yang mencoreng wajah pelayanan kesehatan dan ketahanan bangunan publik kita. Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika pembangunan daerah, saya mempertanyakan: mengapa fasilitas kesehatan, tempat di mana manusia berada dalam kondisi paling rentan, justru mengalami kerusakan pada gempa yang secara teknis dikategorikan sebagai menengah? Apakah standar konstruksi dan audit keamanan bangunan di zona rawan gempa seperti Sulawesi Tengah benar-benar diterapkan dengan ketat, atau sekadar menjadi formalitas di atas kertas? Insiden ini harus menjadi pukulan telak bagi para pengambil keputusan untuk mengaudit ulang seluruh infrastruktur vital, bukan hanya di Buol, tetapi di seluruh Indonesia, sebelum korban berikutnya berjatuhan sia-sia.

Fenomena warga yang berbondong-bondong mengungsi ke Gunung Kali menggambarkan trauma mendalam yang belum tertangani dengan baik oleh sistem mitigasi bencana daerah. Evakuasi spontan ke dataran tinggi memang naluri bertahan hidup yang sah, namun hal ini juga mencerminkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan tempat evakuasi yang aman, terstruktur, dan mudah dijangkau. Ketika warga memilih gunung sebagai tempat perlindungan, itu berarti mereka tidak memiliki kepercayaan penuh terhadap bangunan mereka sendiri atau tidak ada jalur dan zona aman yang jelas yang disosialisasikan oleh otoritas. Mitigasi bencana tidak boleh hanya berhenti pada seruan "tetap tenang" semata, tetapi harus nyata dalam bentuk infrastruktur yang tahan gempa dan jalur evakuasi yang matang.

Pernyataan pejabat agar masyarakat "tidak panik" dan "menghindari hoaks" adalah standar protokol komunikasi krisis yang memang perlu. Namun, tanpa diiringi dengan transparansi data yang cepat dan akurat, serta tindakan nyata di lapangan, nasihat tersebut hanya akan menjadi mantra kosong yang diabaikan oleh warga yang ketakutan. Pemerintah daerah tidak bisa hanya menyalahkan hoaks jika informasi resmi mereka lambat atau kurang jelas. Di era digital ini, kekosongan informasi akan segera diisi oleh rumor. Oleh karena itu, sinergi antara BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah harus lebih solid lagi. Kita harus beralih dari paradigma "penanggulangan bencana" yang reaktif menjadi "pengurangan risiko bencana" yang proaktif. Jangan tunggu gempa besar menghancurkan segalanya baru kita berbenah; saat ini, retakan-retakan kecil di dinding Buol sudah berteriak meminta perhatian.

Akhirnya, peristiwa ini adalah pengingat bahwa Indonesia berada di cincin api, dan ancaman gempa adalah keniscayaan geologis. Kita tidak bisa menghentikan gempa, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita membangun—baik bangunan fisik maupun mentalitas ketangguhan. Jika satu pasien bisa tewas di rumah sakit akibat guncangan gempa, maka sistem kita telah gagal melindungi nyawa yang paling rentan. Ini bukan sekadar berita duka, ini adalah laporan evaluasi yang menyakitkan bagi tata kelola kebencanaan negeri ini.