Di Balik Gemeruh HKG PKK: Strategi Tri Tito Mobilisasi 6 Juta Kader demi 'Astacita' dan Indonesia Emas 2045

MAKASSAR – Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, bukan sekadar seremonial tahunan biasa. Di bawah komando Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian, organisasi ini mempertegas transformasi perannya dari sekadar gerakan sosial kemasyarakatan menjadi mesin strategis pembangunan nasional yang selaras dengan visi besar pemerintah.

Dalam sambutannya, Tri Tito secara eksplisit mengajak seluruh jajaran pengurus dan kader untuk menyelaraskan 10 program pokok PKK dengan Astacita—visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai kontribusi nyata dan terukur dalam mewujudkan target Indonesia Emas 2045.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Tema tahun ini menegaskan bahwa gerakan PKK harus menjadi bagian integral dari roda pembangunan negara, berjalan seiring dengan arah kebijakan Pak Presiden dan Wakil Presiden," tegas Tri di hadapan ribuan kader, Minggu (22/2).

Posisi tawar PKK dalam peta politik nasional semakin kuat mengacu pada payung hukum yang melekat, yakni Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020. Regulasi tersebut mendorong penyusunan Rencana Induk dan Rencana Strategis PKK 2025-2029 yang harus sinkron dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini adalah sinyal bahwa PKK kini masuk dalam mainstream birokrasi pembangunan, bukan lagi organisasi pinggiran.

Berdasarkan data Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Kementerian Dalam Negeri tahun 2026, kekuatan PKK terletak pada jaringan masifnya. Terdapat 6.364.671 kader yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, hingga ke pelosok 83.762 desa dan kelurahan. Tri Tito menyebut angka ini sebagai "modal sosial" yang luar biasa besar untuk mempercepat eksekusi program prioritas pemerintah.

Namun, tantangan berat mendera di tengah upaya efisiensi anggaran yang digencarkan pemerintah pusat maupun daerah. Di sinilah uji ketangguhan PKK. Tri menekankan pentingnya koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program-program PKK tidak terhambat, bahkan terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

"Keberhasilan PKK adalah keberhasilan pemerintahan daerah. Kita harus konsisten mendukung program pemerintah meskipun efisiensi anggaran dilakukan," imbuhnya.

Dalam momen ini, TP PKK juga menunjukkan geliat kolaborasinya dengan menandatangani nota kesepahaman dengan sembilan kementerian dan lembaga, serta mitra non-pemerintah. Sebuah catatan prestasi juga ditorehkan melalui pelaksanaan konsumsi Multiple Micronutrients Supplement (MMS) serentak oleh 54 ribu ibu hamil di 24 kabupaten/kota Sulsel, yang berhasil mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Hadir dalam kesempatan tersebut Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming didampingi jajaran Solidaritas Perempuan Indonesia (Seruni) Kabinet Merah Putih, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BPOM Taruna Ikrar, serta Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Analisis Pakar: Dari Dapur Meja ke Meja Perundingan Strategis

Sebagai pengamat yang telah lama melintangi dunia jurnalistik dan politik, apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian di Makassar ini adalah sebuah manuver geopolitik yang cerdik namun subtill. Selama ini, kita sering menganggap PKK sebatas organisasi sosial yang fokus pada masakan, kerajinan tangan, atau posyandu balita. Namun, pernyataan Tri Tito untuk menyelaraskan 10 program pokok dengan Astacita adalah sebuah deklarasi ideologis bahwa PKK siap menjadi extended arm (tangan panjang) pemerintah pusat hingga ke akar rumput.

Mari kita bedah data tersebut: 6,3 juta kader. Ini adalah angka yang fantastis, bahkan melebihi kekuatan kombatan partai politik manapun di Indonesia. Dalam demokrasi elektoral sekalipun, angka ini adalah amunisi politik yang sangat berharga. Namun, Tri Tito dan jajarannya tampaknya memilih jalur birokratis dan programatis daripada pragmatisme elektoral sesaat. Dengan memasukkan program PKK ke dalam RPJMN dan mengintegrasikannya dengan anggaran OPD, PKK sedang bertransformasi menjadi sebuah quasi-government institution. Ini strategi brilian untuk memastikan keberlanjutan program di tengah ketidakpastian politik, karena jika sudah masuk anggaran dan rencana strategis daerah, sulit bagi kepala daerah manapun untuk mengabaikannya.

Namun, saya harus mengkritisi poin mengenai "efisiensi anggaran". Di atas kertas, koordinasi dengan OPD adalah solusi. Tapi di lapangan, kita tahu betapa birokratis dan lambatnya proses penganggaran daerah. Risiko terbesarnya adalah terjadinya co-optation atau dikooptasinya agenda PKK oleh kepentingan politik birokrasi setempat. Apakah 6 juta kader ini benar-benar akan menjadi agen perubahan yang mandiri, atau justru menjadi tenaga sukarela gratisan untuk proyek-proyek instansi pemerintah lainnya? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus diawasi ketat.

Terakhir, kehadiran figur-figur kunci seperti Selvi Gibran dan para menteri teknis menandakan bahwa PKK kini berada di bawah radar istana yang sangat dekat. Program MMS bagi ibu hamil yang memecahkan rekor MURI, misalnya, adalah bukti bahwa PKK mampu menerjemahkan agenda nasional (penurunan stunting) menjadi aksi massal yang terukur. Jika Tri Tito mampu mempertahankan momentum ini dan menjaga agar organisasi ini tidak terjebak dalam euforia seremonial semata, maka PKK berpotensi menjadi kekuatan sipil paling efektif dalam menentukan sukses atau gagalnya Indonesia Emas 2045. Kita akan terus mengawal bagaimana 'mesin' 6 juta kader ini bergerak di lapangan.