Buol Diguncang Gempa M 5,4: Puluhan Rumah Roboh, Fasilitas Publik Lumpuh, Pertanyakan Standar Bangunan?

BUOL – Guncangan hebat berkekuatan Magnitudo 5,4 kembali mengingatkan Sulawesi Tengah akan kerentanannya terhadap bencana alam. Gempa yang terjadi pada Minggu (12/7) malam pukul 20.46 WITA tersebut tidak hanya meninggalkan trauma psikologis bagi warga, tetapi juga kerusakan fisik yang signifikan di Kabupaten Buol.

Kepala BPBD Buol, Moh Kachfi Mardjuni, mengonfirmasi bahwa berdasarkan data sementara, sedikitnya 75 rumah warga mengalami kerusakan. Namun, angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring berjalannya proses asesmen dan pendataan di lapangan yang masih berlangsung.

Kengerian tidak hanya menyasar pemukiman warga. Fasilitas vital pemerintah dan layanan publik turut terdampak serius. Beberapa bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan meliputi Kantor Mal Pelayanan Publik (MPP), sebagian ruang perawatan RSUD Buol, Kantor Inspektorat, hingga sejumlah rumah makan. Kerusakan pada fasilitas kesehatan dan pelayanan publik ini tentu menjadi catatan kritis mengenai ketahanan infrastruktur daerah dalam menghadapi guncangan seismik.

Kepanikan massal sempat terjadi saat guncangan melanda. Warga berhamburan keluar rumah, bahkan sebagian besar memilih mengungsi ke wilayah Gunung Kali dan beberapa kecamatan lain yang dianggap lebih aman demi menghindari potensi gempa susulan yang mengancam.

Berdasarkan data BMKG, episentrum gempa berada di kedalaman dangkal, yakni 10 kilometer, tepatnya 37 kilometer timur laut Buol. Getaran kuat dilaporkan tidak hanya terasa di Buol, tetapi juga meluas hingga Tolitoli, Parigi Moutong, serta wilayah Marisa dan Tilamuta di Provinsi Gorontalo.

Catatan Redaksi: Menyoal 'Kerapuhan' Infrastruktur Publik

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat ada pola yang mengkhawatirkan di sini. Gempa Magnitudo 5,4 sebenarnya bukan kategori gempa 'super besar' yang mampu meratakan kota, namun mengapa kerusakan pada fasilitas publik seperti Mal Pelayanan Publik dan RSUD Buol bisa terjadi? Ini adalah alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Buol dan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek tersebut. Kita harus bertanya secara kritis: Apakah standar bangunan gedung negara di wilayah rawan gempa sudah mengikuti kode bangunan tahan gempa (seismic code) yang ketat, ataukah sekadar formalitas administratif dalam proses tender?

Sangat ironis ketika sebuah 'Mal Pelayanan Publik' yang seharusnya menjadi simbol modernitas dan efisiensi pelayanan, justru menunjukkan kerapuhan fisik saat diguncang gempa skala menengah. Jika gedung pemerintah saja bisa rusak, bagaimana dengan rumah-rumah warga yang dibangun tanpa pengawasan teknis? Ini menunjukkan adanya gap besar antara regulasi mitigasi bencana dengan implementasi konstruksi di lapangan. Kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan 'alam' sebagai penyebab kerusakan, sementara kelalaian manusia dalam standar pembangunan seringkali menjadi faktor penguat dampak bencana.

Prediksi saya, jika audit forensik bangunan tidak dilakukan terhadap fasilitas publik yang rusak ini, maka bencana serupa di masa depan akan memakan korban jiwa yang lebih banyak. Pemerintah daerah tidak boleh hanya puas dengan memberikan bantuan tenda atau dana stimulan rumah rusak. Mereka harus melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh infrastruktur publik di zona merah gempa. Jangan sampai kita membangun gedung-gedung megah yang hanya tampak cantik di permukaan, namun menjadi 'perangkap maut' saat bumi berguncang.

Ke depan, saya mendesak adanya transparansi mengenai spesifikasi material dan struktur bangunan gedung pemerintah di Buol. Rakyat berhak tahu apakah pajak mereka digunakan untuk membangun gedung yang aman atau sekadar proyek 'kejar tayang' yang mengabaikan aspek keselamatan. Mitigasi bencana bukan sekadar sosialisasi cara menyelamatkan diri, tetapi dimulai dari meja arsitek dan pemilihan material beton yang tepat. Tanpa itu, kita hanya menunggu waktu sampai tragedi yang lebih besar terjadi.