Ambisi 'Wisata Salju' Myanmar di Harbin: Strategi Diplomasi atau Sekadar Pelarian Pariwisata?

HARBIN — Di tengah gejolak internal yang masih menyelimuti Myanmar, pemerintah Naypyidaw justru mencoba mencari angin segar melalui jalur diplomasi pariwisata dengan China. Menteri Perhotelan, Pariwisata, dan Kebudayaan Myanmar, U Maung Myint, baru-baru ini melakukan kunjungan strategis ke Provinsi Heilongjiang, China, guna memperkuat kerja sama wisata es dan salju.

Kunjungan yang dibalut dalam Konferensi Pengembangan Industri Pariwisata kedelapan ini membawa U Maung Myint menyambangi Dream Ice and Snow Pavilion di Harbin Ice-Snow World. Sang Menteri secara terbuka memuji kemegahan infrastruktur wisata musim dingin tersebut, yang diklaimnya belum memiliki tandingan di kawasan Asia Tenggara.

"Asia Tenggara saat ini belum memiliki venue wisata es dan salju dalam ruangan yang serupa. Saya akan secara aktif merekomendasikan proyek ini kepada masyarakat Myanmar," ujar U Maung Myint dalam keterangannya.

Lebih jauh, Myanmar mengusulkan konsep ambisius "dua negara, satu destinasi" di bawah kerangka kerja Subkawasan Mekong Raya (GMS). Gagasan ini bertujuan menciptakan rute pariwisata terintegrasi yang menghubungkan karakteristik tropis Myanmar dengan dinginnya Heilongjiang, termasuk rencana pengembangan rute lintas batas yang menghubungkan Danau Xingkai dengan wilayah Timur Jauh Rusia.

Selain fokus pada atraksi fisik, U Maung Myint juga menyoroti reputasi Harbin sebagai "kota musik" sebagai aset budaya yang dapat menarik minat wisatawan Myanmar. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan arus wisatawan, tetapi juga mengubah paradigma wisata musim dingin menjadi atraksi yang dapat dinikmati sepanjang tahun melalui inovasi teknologi dalam ruangan.

Analisis Redaksi: Budi Santoso

Sebagai jurnalis investigasi, saya melihat ada sesuatu yang jauh lebih kompleks daripada sekadar 'promosi wisata' dalam kunjungan U Maung Myint. Mari kita bedah secara kritis. Mengapa Myanmar, yang saat ini sedang bergelut dengan krisis kemanusiaan dan ketidakstabilan politik yang akut, justru sangat agresif mengejar kerja sama pariwisata 'mewah' seperti wisata salju di Harbin? Ini adalah anomali yang menarik.

Pertama, kita harus melihat ini sebagai upaya image branding atau pencitraan internasional. Dengan menggaungkan konsep "dua negara, satu destinasi" dan mempererat hubungan dengan China, junta atau pemerintah Myanmar sedang mencoba mengirimkan pesan kepada dunia bahwa kondisi domestik mereka 'stabil' dan siap menerima investasi serta wisatawan. Ini adalah taktik klasik dalam diplomasi publik: menggunakan sektor pariwisata untuk menutupi retakan politik di dalam negeri.

Kedua, ketergantungan Myanmar terhadap China semakin nyata. Upaya mengintegrasikan rute pariwisata hingga ke perbatasan Rusia melalui China menunjukkan bahwa Myanmar sedang mencoba memposisikan diri dalam orbit ekonomi China yang lebih luas. Namun, apakah realistis mengharapkan warga Myanmar—yang banyak di antaranya sedang berjuang menghadapi inflasi dan konflik—untuk berwisata ke Harbin? Ada diskoneksi yang tajam antara realitas ekonomi rakyat Myanmar dengan ambisi diplomatik menterinya.

Ketiga, konsep "dua negara, satu destinasi" di bawah GMS sebenarnya adalah langkah strategis China untuk memperluas pengaruh hegemoninya di Asia Tenggara. Dengan memfasilitasi arus wisatawan dan investasi infrastruktur pariwisata, China secara tidak langsung mengunci ketergantungan ekonomi negara-negara tetangganya. Myanmar, dalam posisi yang terisolasi dari Barat, tidak punya pilihan lain selain bersandar sepenuhnya pada Beijing.

Prediksi saya, kerja sama ini mungkin akan berjalan di atas kertas, namun implementasinya akan terhambat oleh risiko keamanan di Myanmar. Wisatawan China mungkin tertarik ke Myanmar, tetapi wisatawan Myanmar ke Harbin hanya akan menjadi konsumsi elit politik dan pengusaha kaya. Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal 'salju dan es', melainkan soal bagaimana kekuasaan menggunakan pariwisata sebagai alat legitimasi politik di mata internasional.