BPS Jakarta Selatan Gencarkan Literasi Statistik: Janji Layanan Digital atau Sekadar Panggung Politik?

Jakarta, 13 Juli 2026 – Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Jakarta Selatan meluncurkan agenda ambisius untuk meningkatkan literasi statistik publik. Kepala BPS Jakarta Selatan, Akhmad Fikri, menyatakan bahwa lembaga tidak lagi sekadar menjadi penyedia data, melainkan juga konsultan statistik, penyedia metadata, dan pemberi rekomendasi metodologi survei bagi instansi pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara daring Sosialisasi Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Pelayanan Statistik Terpadu (PST) Tahun 2026. Akhmad menekankan bahwa inisiatif ini merupakan implementasi Undang‑Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengharuskan setiap penyelenggara layanan publik menyusun standar layanan internal.

Transformasi digital yang dijanjikan tampak signifikan. Dulu, warga harus mengunjungi perpustakaan BPS untuk menelusuri publikasi, menyalin dokumen, atau meminta bantuan staf. Kini, seluruh publikasi resmi dapat diunduh gratis melalui portal BPS, termasuk tabel dinamis yang memungkinkan pengguna menyesuaikan variabel sesuai kebutuhan. "Indikator makro yang biasanya diterbitkan secara berkala kini tersedia secara daring, mempermudah akses informasi," ujar Akhmad.

Namun, di balik retorika kemudahan, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana layanan konsultasi statistik ini dapat diakses oleh publik yang tidak memiliki latar belakang teknis? Akhmad mengklaim bahwa sumber daya manusia BPS Jakarta Selatan sudah kompeten, namun tidak ada data transparan mengenai jumlah tenaga ahli, kualifikasi, atau mekanisme penilaian kualitas layanan.

Erwin Lobo, Kepala Seksi Komunikasi Informasi Publik (KIP) Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Jakarta Selatan, menambahkan bahwa sosialisasi ini dihadiri puluhan peserta dari pemerintah, organisasi lingkungan, dan media. "Data statistik yang akurat menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan, penelitian akademis, strategi bisnis, dan kebijakan publik," katanya, menegaskan pentingnya akses data yang lebih mudah.

Meski demikian, realitas di lapangan masih jauh dari harapan. Tingkat literasi statistik masyarakat memang menunjukkan perbaikan, tetapi masih terdapat kesenjangan signifikan antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan sektor swasta dalam memanfaatkan data BPS. Banyak instansi masih mengandalkan data sekunder yang tidak terintegrasi, sementara pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) belum merasakan manfaat konkret dari layanan statistik yang ditawarkan.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat inisiatif BPS Jakarta Selatan ini sebagai langkah yang tepat namun belum cukup. Transformasi digital memang mengurangi hambatan fisik, namun tidak mengatasi masalah struktural yang lebih dalam: kurangnya kapasitas analitis di kalangan pengguna akhir. Tanpa program pelatihan yang terukur, dukungan teknis yang berkelanjutan, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, layanan konsultasi statistik berisiko menjadi sekadar branding belaka.

Lebih jauh, kebijakan ini harus diukur dengan indikator kinerja yang transparan. Misalnya, berapa persen permohonan konsultasi yang berhasil diselesaikan dalam waktu 30 hari? Berapa banyak OPD yang mengadopsi rekomendasi metodologi BPS dalam survei mereka? Tanpa data tersebut, klaim peningkatan layanan publik tetap berada di ranah retorika.

Prediksi saya, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, BPS Jakarta Selatan akan menghadapi tekanan untuk memperluas jangkauan layanan ke wilayah yang lebih luas, termasuk daerah pinggiran dan komunitas marginal. Jika tidak ada investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur digital yang memadai, risiko kegagalan implementasi akan meningkat, menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi statistik negara.

Oleh karena itu, saya mengajak semua pemangku kepentingan – pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan media – untuk menuntut transparansi yang lebih besar, mengawasi pelaksanaan standar layanan, serta berpartisipasi aktif dalam program literasi statistik. Hanya dengan pendekatan kolaboratif dan akuntabel, BPS dapat benar‑benar menjadi motor penggerak kebijakan berbasis data yang kredibel di era digital.