Badai Deportasi: Ribuan Pengungsi Afghanistan Terpaksa 'Pulang' ke Negeri yang Porak-poranda

KABUL — Pemandangan memilukan kembali terulang di perbatasan Afghanistan. Lebih dari 4.000 pengungsi, yang terdiri dari 790 keluarga, telah dipaksa menyeberang kembali ke tanah air mereka pada hari Minggu (12/7) lalu. Arus repatriasi massal ini bukanlah karena rasa rindu akan kampung halaman, melainkan dampak keras dari kebijakan 'pembersihan' yang dilakukan negara tetangga, terutama Pakistan, terhadap warga asing tanpa dokumen resmi.

Mengutip laporan resmi Bakhtar News Agency, Senin (13/7), proses pemulangan ini berlangsung dengan intensitas tinggi. Dari total 4.100 jiwa tersebut, sebanyak 772 keluarga telah langsung dipindahkan ke provinsi asal masing-masing setelah menerima bantuan minimal di titik perlintasan. Sisanya, 18 keluarga, masih menunggu giliran untuk dipindahkan. Data ini menegaskan bahwa mayoritas arus balik berasal dari Pakistan, negara yang selama puluhan tahun menjadi tempat penampungan bagi jutaan warga Afghanistan yang melarikan diri dari konflik.

Tekanan diplomatik dan sosial dari Islamabad dan Teheran terhadap pengungsi tanpa izin semakin menguat. Kedua negara ini, yang telah lama memikul beban ekonomi dan sosial akibat krisis berkepanjangan di Afghanistan, kini menutup pintu toleransi. Wakil Juru Bicara Pemerintah Afghanistan, Hamdullah Fitrat, mencatat bahwa dalam sebulan terakhir saja, sebanyak 76.181 pengungsi telah dideportasi atau kembali secara sukarela karena tekanan situasi.

Sejak rezim saat ini mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, catatan menunjukkan lebih dari 8 juta pengungsi telah membanjiri kembali ke Afghanistan. Angka ini merupakan statistik yang menakutkan, menggambarkan skala krisis kemanusiaan yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan regional yang sudah rapuh.

Opini Mendalam: Dilema Kemanusiaan di Tengah Geopolitik Dingin

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati dinamika geopolitik Asia Selatan, saya melihat fenomena kepulangan massal ini bukan sebagai solusi, melainkan sebagai ledakan bom waktu yang tertunda. Istilah 'kembali ke tanah air' yang digunakan dalam laporan resmi terdengar romantis, namun realitas di lapangan jauh dari kata indah. Apa yang terjadi adalah deportasi terselubung yang mengirimkan manusia-manusia yang putus asa kembali ke negara yang belum pulih dari luka perang dan krisis ekonomi struktural.

Kita harus memahami frustrasi Pakistan dan Iran. Mereka telah memikul beban yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab mereka sendirian selama empat dekade. Namun, metode pengusiran yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur Afghanistan adalah resep bencana kemanusiaan. Memindahkan 4.000 orang dalam sehari ke provinsi-provinsi yang kekurangan air, pangan, dan pekerjaan bukanlah tindakan kemanusiaan, melainkan sekadar memindahkan masalah dari satu perbatasan ke perbatasan lainnya. Ini adalah kebijakan reaktif yang lahir dari kelelahan politik, bukan strategi kemanusiaan yang terencana.

Lebih jauh lagi, kita harus mengkritik sikap diamnya komunitas internasional, terutama kekuatan Barat yang dengan gegabah menarik diri dari Afghanistan dan meninggalkan kekacauan. Euforia 'perang melawan teror' telah usang, namun akibatnya masih dirasakan oleh rakyat jelata. Deportasi ini adalah gejala dari kegagalan global dalam menangani akar masalah pengungsi. Dunia internasional seolah-olah membiarkan Afghanistan menjadi penjara terbuka bagi warganya sendiri, sementara negara tetangga dibiarkan berjuang sendirian menangani limpahan manusia.

Prediksi saya, gelombang kepulangan ini akan memicu ketidakstabilan baru di dalam Afghanistan. Dengan bertambahnya populasi yang tidak memiliki penghasilan dalam ekonomi yang sudah kolaps, potensi radikalisasi, kriminalitas, dan perebutan sumber daya alam yang langka akan meningkat tajam. Pemerintah Afghanistan saat ini mungkin merayakan angka kepulangan sebagai kemenangan legitimasi, namun tanpa bantuan ekonomi nyata dari dunia luar, kemenangan tersebut hanyalah ilusi semata. Kita menyaksikan sebuah tragedi berkelanjutan di mana korban utamanya adalah perempuan dan anak-anak yang terjebak dalam perebutan kepentingan politik negara adidaya.