Ambisi 'Sekolah Rakyat' Jasinga: Solusi Pendidikan Gratis atau Sekadar Proyek Monumental?

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah memacu pembangunan kawasan pendidikan terpadu yang dijuluki 'Sekolah Rakyat' di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga. Proyek yang menyasar keluarga kurang mampu ini kini mengalami ekspansi lahan guna meningkatkan daya tampung siswa secara signifikan.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, mengonfirmasi adanya penambahan lahan di samping area sekolah yang memungkinkan kapasitas siswa melonjak dari semula 1.080 menjadi lebih dari 2.000 peserta didik. Langkah ini mendapat apresiasi dari Sekjen Kemensos, Robben Rico, yang menegaskan bahwa perluasan ini krusial untuk mengakomodasi lebih banyak anak bangsa yang membutuhkan akses pendidikan layak.

Kawasan pendidikan yang berdiri di atas lahan perbukitan seluas 6,96 hektare ini dirancang sebagai ekosistem belajar modern. Fasilitas yang disediakan tidak main-main: mulai dari ruang kelas, asrama terpisah untuk putra dan putri, hunian guru, gedung serbaguna, hingga sarana olahraga. Seluruh biaya, mulai dari pendidikan, tempat tinggal, seragam, hingga konsumsi tiga kali sehari, diklaim gratis sepenuhnya.

Target operasional fasilitas ini dipatok pada akhir Juli 2026, dengan target keseluruhan pembangunan rampung pada pertengahan Agustus 2026. Pemerintah berharap pada 31 Agustus 2026, siswa baru sudah bisa memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk tahun ajaran 2026/2027.

Bupati Rudy Susmanto menekankan bahwa proyek ini adalah bentuk investasi jangka panjang dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurutnya, anak-anak dari keluarga prasejahtera di wilayah Bogor Barat harus mendapatkan standar kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah swasta mahal.

Catatan Kritis Budi Santoso: Menyoal Keberlanjutan di Balik Kemegahan Fisik

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia, saya melihat proyek 'Sekolah Rakyat' di Jasinga ini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, narasi 'pendidikan gratis berkualitas' adalah obat penawar bagi ketimpangan akses pendidikan di wilayah pelosok Bogor. Namun, di sisi lain, kita harus bertanya: Apakah pembangunan gedung megah di atas bukit adalah jawaban tunggal bagi krisis pendidikan, atau sekadar pencapaian fisik untuk mempercantik rapor kinerja pemerintah?

Seringkali, pemerintah terjebak dalam 'euforia pembangunan fisik'. Membangun asrama dan ruang kelas adalah hal mudah selama anggaran tersedia. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada operational expenditure (biaya operasional) jangka panjang. Siapa yang akan menjamin kualitas pengajaran tetap konsisten setelah seremoni peresmian selesai? Bagaimana mekanisme seleksi siswa agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik praktis di tingkat lokal? Tanpa transparansi manajemen dan pengawasan ketat, fasilitas mewah ini berisiko menjadi 'gedung hantu' yang terbengkalai atau sekadar formalitas administratif dalam beberapa tahun ke depan.

Lebih jauh lagi, saya menyoroti sinkronisasi antar-kementerian. Keterlibatan Kemensos, Kementerian PU, dan Pemkab Bogor menunjukkan adanya koordinasi lintas sektoral, namun sejarah mencatat bahwa ego sektoral seringkali menjadi penghambat distribusi manfaat. Jangan sampai terjadi tumpang tindih wewenang dalam pengelolaan harian yang justru membingungkan para tenaga pendidik di lapangan. Pendidikan bukan sekadar soal 'makan tiga kali sehari' dan 'seragam gratis', melainkan soal kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan dan integritas pengajar yang mampu mengubah mentalitas siswa.

Prediksi saya, jika proyek ini tidak dibarengi dengan audit kualitas pendidikan yang independen dan terbuka, maka 'Sekolah Rakyat' ini hanya akan menjadi monumen kemegahan di tengah perbukitan Jasinga. Pemerintah harus berani membuka data mengenai bagaimana standar kompetensi guru yang akan ditempatkan di sana. Jangan sampai kita hanya memindahkan kemiskinan ke dalam gedung mewah tanpa memberikan 'tangga' intelektual yang nyata untuk memutus rantai kemiskinan tersebut. Investasi SDM tidak bisa diukur dari luas lahan, melainkan dari daya kritis dan daya saing lulusannya di pasar kerja global, sebagaimana pentingnya infrastruktur sosial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.