AI Jadi ‘Sekretaris Hukum’ Pemerintah Korea Selatan: Inovasi atau Ancaman Birokrasi?

Seoul (ANTARA) – Pemerintah Korea Selatan meluncurkan uji coba layanan sekretaris hukum berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditujukan untuk aparatur sipil negara (ASN). Sistem ini dijadwalkan resmi tersedia mulai Selasa, 14 Juli 2026, dan diharapkan menjadi "pembantu pertama" dalam menelusuri dasar‑dasar hukum saat merumuskan kebijakan publik.

Layanan yang dikembangkan oleh Kementerian Legislasi bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sains mengandalkan basis data lebih dari 240.000 entri, mencakup putusan pengadilan, undang‑undang, serta peraturan pelaksana. Dengan memanfaatkan model AI buatan dalam negeri, sistem dapat menjawab pertanyaan hukum yang diajukan pejabat pemerintah secara real‑time.

Namun, pejabat menegaskan bahwa AI ini hanya berfungsi sebagai referensi awal, bukan pengganti penilaian hukum akhir. "Penafsiran dan penerapan hukum adalah tugas paling kompleks dalam pelayanan publik, memerlukan keahlian tinggi," ujar Menteri Legislasi Cho Won‑cheol. Ia menambahkan, harapan utama adalah meningkatkan efisiensi kerja ASN secara signifikan.

Langkah ini menempatkan Korea Selatan pada jalur kompetisi global dalam bidang AI, sejalan dengan ambisi negara tersebut menjadi pemimpin teknologi dunia. Namun, di balik antusiasme resmi, muncul pertanyaan-pertanyaan kritis tentang akurasi, akuntabilitas, dan potensi penyalahgunaan data hukum yang sensitif.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat dua sisi tajam dari inisiatif ini. Pertama, potensi efisiensi tidak dapat diabaikan. Dengan akses instan ke ribuan preseden hukum, birokrasi yang selama ini terhambat oleh proses manual dapat bergerak lebih cepat, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat implementasi kebijakan. Di era di mana kecepatan menjadi nilai jual, AI dapat menjadi katalisator transformasi birokrasi yang selama ini terkesan kaku.

Kedua, risiko legitimasi hukum menjadi sorotan utama. AI, meski dilatih dengan data yang luas, tetap bergantung pada algoritma yang dapat menghasilkan bias atau interpretasi keliru. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, keputusan yang didasarkan pada rekomendasi AI dapat menimbulkan kesalahan hukum yang berujung pada litigasi atau bahkan pelanggaran hak warga. Apalagi, jika pejabat mengandalkan AI sebagai satu‑satunya sumber, mereka dapat mengabaikan nuansa kontekstual yang hanya dapat dipahami oleh ahli hukum berpengalaman.

Selanjutnya, aspek keamanan data tidak boleh diabaikan. Basis data yang mencakup preseden pengadilan dan peraturan sensitif menjadi target potensial bagi peretas. Kebocoran atau manipulasi data dapat mengubah interpretasi hukum secara fundamental, menimbulkan kerusakan reputasi pemerintah dan mengancam kepercayaan publik.

Terakhir, implikasi politik perlu diwaspadai. Penggunaan AI dalam proses legislasi dapat menjadi alat kontrol yang halus, memungkinkan pemerintah menyaring atau memprioritaskan interpretasi hukum yang menguntungkan agenda tertentu. Transparansi dalam algoritma dan audit independen menjadi prasyarat mutlak untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kesimpulannya, meskipun AI menjanjikan revolusi dalam efisiensi birokrasi, pemerintah Korea Selatan harus menyiapkan kerangka regulasi yang kuat, audit independen, dan pelatihan intensif bagi ASN. Tanpa langkah‑langkah tersebut, inovasi ini berisiko berubah menjadi lubang hitam yang menelan akurasi hukum dan kepercayaan publik.