Prabowo: 'Kekayaan Indonesia Dicuri, Saya Merasa Dihantam di Ulu Hati' – Apa Dampaknya bagi Ekonomi Nasional?

Jakarta, CNBC Indonesia – Pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa sedihnya atas pencurian kekayaan sumber daya alam Indonesia oleh negara asing. Ia menegaskan bahwa, meski Indonesia memiliki potensi ekonomi yang melimpah, banyak aset berharga telah diekspor tanpa kompensasi yang memadai.

Prabowo menyoroti ketidakadilan dalam aliran nilai tambah dan menegaskan tekadnya untuk memimpin dengan ide-ide besar yang mampu menutup celah tersebut. Ia menilai bahwa negara besar seperti Indonesia harus mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan, bukan sekadar mengekspor bahan mentah.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung sifat ‘tamu’ yang datang tanpa undangan, mengekspresikan bahwa banyak negara asing datang untuk memanfaatkan Indonesia tanpa memberi nilai tambah. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang lebih protektif terhadap industri dalam negeri dan peningkatan nilai tambah domestik.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja keras, dengan gagasan besar, untuk menyejahterakan rakyat. Ia menekankan bahwa tantangan ekonomi Indonesia tidak hanya berasal dari faktor internal, tetapi juga dari tekanan eksternal yang terus berlanjut.

Analisis Pakar

Sebagai seorang pakar ekonomi makro, saya melihat pernyataan Prabowo sebagai refleksi dari ketegangan struktural yang telah lama menggerogoti perekonomian Indonesia. Pencurian nilai tambah melalui ekspor bahan mentah tanpa nilai tambah domestik adalah masalah klasik yang menurunkan produktivitas dan memperlemah basis industri. Jika tidak diatasi, hal ini dapat memperlebar kesenjangan antara sektor primer dan sekunder, serta menurunkan daya saing global Indonesia.

Prabowo menekankan perlunya kebijakan ‘big idea’—sebuah strategi transformasi yang menempatkan Indonesia pada posisi penghasil nilai tambah tinggi. Namun, strategi semacam ini memerlukan kerangka kebijakan yang komprehensif, termasuk reformasi regulasi, peningkatan kualitas SDM, dan investasi dalam teknologi tinggi. Tanpa dukungan infrastruktur dan kebijakan fiskal yang mendukung, ide besar ini berisiko menjadi sekadar retorika.

Prediksi saya adalah bahwa pemerintah akan memperkenalkan paket kebijakan yang menargetkan peningkatan nilai tambah domestik, seperti insentif bagi industri pengolahan, pengembangan industri kreatif, dan peningkatan akses ke modal bagi UMKM. Namun, keberhasilan paket ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengelola birokrasi, mengurangi korupsi, dan menciptakan iklim investasi yang stabil. Jika berhasil, Indonesia dapat mengalihkan peran dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk bernilai tinggi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional dan menurunkan ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global.

Di sisi lain, pernyataan Prabowo juga menimbulkan risiko geopolitik. Jika Indonesia menegaskan posisi proteksionis, negara-negara mitra dagang utama dapat merespons dengan kebijakan proteksionis balik, yang dapat memicu perang dagang. Oleh karena itu, strategi kebijakan harus diimbangi dengan diplomasi ekonomi yang cerdas, memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi pemain utama dalam rantai nilai global tanpa menimbulkan ketegangan yang tidak perlu.