PDIP Tegaskan Toleransi Nol terhadap OTT: Bupati Sukoharjo Langsung Dikeluarkan dari Partai

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengulang kembali prinsip ketatnya mengenai kader yang terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Menurut Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus, setiap anggotanya yang ditangkap dalam OTT akan segera dihentikan keanggotaannya, karena menurutnya kejahatan tersebut hampir selalu terbukti bersalah. Pernyataan itu diberikan sebagai respons terhadap penetapan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, yang merupakan kader PDIP, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang sedang diselidiki oleh KPK.

Dalam wawancara dengan wartawan, Deddy menegaskan bahwa standar internal partai berbeda untuk kasus yang tidak melalui OTT; dalam situasi seperti itu, PDIP biasanya menunggu proses hukum sebelum mengambil langkah discipliner. Namun, ketika OTT terjadi, keputusan pemecatan dianggap otomatis dan tidak perlu menunggu putusan pengadilan.

Secara terpisah, Andreas Hugo Pareira, juga Ketua DPP PDIP, menjelaskan mekanisme internal yang lebih terstruktur. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran oleh kader akan dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah penelitian, sanksi bisa berupa nonaktifkalan, peringatan, atau pemecatan tergantung pada tingkat kesalahan yang terbukti.

Hugo juga menanggapi pernyataan KPK yang mencurigai Etik Suryani melanjutkan praktik pemerasan yang sebelumnya dilakukan oleh suaminya, Wardoyo Wijaya, mantan Ketua DPC PDIP Sukoharjo. Ia menegaskan bahwa setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti hukum, bukan sekadar spekulasi atau opini publik.

KPK sendiri telah meningkatkan status perkara dugaan pemerasan di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari tahap penyelidikan awal menjadi penyidikan resmi. Dalam perkara tersebut, tiga pejabat ditetapkan sebagai tersangka: Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Richard Tri Handoko, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tri Mulyo. Menurut Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, Etik diduga menerima setoran yang berasal dari insentif pegawai BPKAD, dengan instruksi kepada Richard untuk mengumpulkan sekitar 40 persen dari insentif yang diterima sejumlah pegawai.

Asep menjelaskan bahwa pola permintaan tersebut diduga merupakan lanjutan dari "tradisi" yang ditetapkan oleh bupati sebelumnya, yaitu Wardoyo Wijaya, dengan menggunakan kode perintah seperti "tambahan upah pungutkae ono tho?" (tambahan upah pungut itu ada kan?), "kowe mrene kan ora bayar" (kamu ke sini kan tidak membayar), dan "padakno karo Bapak" (samakan dengan Bapak). Dengan demikian, jumlah uang yang disetor disesuaikan dengan jumlah yang biasa disetor selama masa kepemimpinan suaminya.

Analisis Pakar

Kebijakan PDIP yang menyatakan "OTT langsung pecat" mencerminkan pendekatan nol toleransi terhadap korupsi yang, pada permukaannya, terlihat sebagai langkah proaktif untuk menjaga integritas partai. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis mengenai hak procedural dan prinsip presumsi tidak bersalah. Dengan mengautomatisasi pemecatan berdasarkan hasil OTT tanpa menunggu putusan pengadilan, partai berisiko melanggar prinsip hukum yang mendasari negara hukum, di mana setiap individu berhak mendapatkan proses yang adil sebelum dikenai sanksi.

Dalam konteks kasus Bupati Sukoharjo Etik Suryani, aplikasi kebijakan tersebut berarti Etik akan segera dikeluarkan dari PDIP meskipun proses penyidikan KPK masih berlangsung dan belum ada putusan pengadilan yang membuktikan kesalahannya. Tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk tekanan politik internal yang bertujuan menjauhkan partai dari assosiasi dengan kasus korupsi yang sedang menyorot, sekaligus mencerminkan tekanan publik yang menuntut akuntabilitas cepat. Namun, langkah semacam ini juga dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan: jika ada OTT yang bersifat politik atau berdasarkan tuduhan yang tidak kuat, kader bisa dihukum secara tidak adil hanya karena terjerat dalam operasi penegakan hukum yang mungkin masih dalam tahap penyidikan.

Dari sudut pandang hukum, mekanisme internal PDIP yang dijelaskan oleh Andreas Hugo Pareira—yaitu pelaporan ke Bidang Kehormatan sebelum penetapan sanksi—menyatakan adanya upaya untuk menjaga suatu bentuk due diligence internal. Namun, keputusan Deddy Sitorus yang lebih keras menunjukkan adanya ketegangan antara dua lini kebijakan partai: satu yang menekankan proses internal yang terukur, dan satu lagi yang menekankan tindakan cepat berbasis asumsi kesalahan. Ketegangan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi partai besar dalam menyeimbangkan kebutuhan akan citra bersih dengan prinsip keadilan dasar.

Prediksi saya adalah bahwa, jika KPK akhirnya menemukan bukti yang cukup untuk mengalahkan Etik di pengadilan, tindakan PDIP akan terlihat sebagai langkah preventif yang tepat. Sebaliknya, jika perkara tersebut akhirnya tidak terbukti atau justru mengungkapkan adanya overreach oleh penyidik, maka langkah pemecatan otomatis berdasarkan OTT dapat menimbulkan kritik kuat dari komunitas hukum dan masyarakat sipil, yang akan menganggapnya sebagai tindakan yang kurang berpegang pada prinsip hukum dan lebih berorientasi pada image politik. Dalam situasi seperti itu, PDIP mungkin terpaksa meninjau kembali kebijakan OTT-nya untuk menghindari potensi tuntutan ganti rugi atau kehilangan kepercayaan dari kader yang merasa diperlakukan tidak adil.

Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti dilema yang dihadapi partai politik saat facing kasus korupsi yang melibatkan anggota mereka: apakah harusPrioritaskan citra publik dan tekanan media dengan tindakan cepat, atau menjamin proses hukum yang lengkap dan adil sebelum mengambil tindakan discipliner? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan tidak hanya nasikh partai dalam hal reputasi, tetapi juga kontribusi mereka terhadap penegakan hukum dan norma demokrasi di Indonesia.