Mendagri Soroti Keberhasilan Dekranas 46 di Makassar: Ekonomi Lokal Melambung, Tantangan Berkelanjutan Masih Terbuka

Makassar, 12 Juli 2026 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap Pemprovinsi Sulawesi Selatan atas pelaksanaan rangkaian puncak peringatan 46 Tahun Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke‑54 yang berlangsung dari 8 hingga 12 Juli 2026 di kota Makassar.

Menurut Tito Karnavian, acara tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi kerajinan Nusantara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Ia menegaskan bahwa transportasi lokal mengalami peningkatan mobilitas, penginapan terisi penuh, sektor kuliner berkembang, dan transaksi UMKM melambang secara signifikan.

"Terima kasih banyak kepada panitia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Penyelenggaraan acara ini berjalan dengan sangat baik," ujar Mendagri dalam sambutannya di Makassar, Minggu (12/07).

Ketua Panitia Dekranas Ke‑46, Sukarniaty Kondolele, menambahkan bahwa dampak ekonomi terasa di berbagai sektor seperti hotel dan penginapan, restoran, kafe, transportasi udara dan darat, layanan transportasi daring, serta usaha sewa kendaraan yang mengalami peningkatan permintaan selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, aktivitas perdagangan juga naik di pusat perbelanjaan, toko oleh‑oleh, pasar tradisional, jasa perjalanan wisata, percetakan, fotografi, videografi, dekorasi, penyelenggara acara, dan berbagai layanan pendukung lainnya.

Pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk meningkatkan penjualan serta memperluas jangkauan promosi produk unggulan Sulawesi Selatan, termasuk kerajinan tradisional, wastra Nusantara, fesyen, kopi lokal, makanan olahan, aksesori, dan suvenir yang dipajang kepada ribuan pengunjung dari seluruh provinsi.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah meneliti dampak acara budaya besar terhadap ekonomi lokal selama lebih dari dua dekade, saya mengamati bahwa tandis Dekranas 46 berhasil menciptakan lonjakan sekaligus yang terlihat jelas dalam angka hotel dan penjualan UMKM, keberhasilan ini masih memerlukan evaluasi kritis terkait sostenivitas dampaknya. Peningkatan okupasi hotel yang mencapai 90 persen selama periode acara memang menarik, namun angka tersebut cenderung menurun drastika setelah acara berakhir, menunjukkan ketergantungan pada acara bersifat sementara.

Selain itu, meskipun transaksi UMKM melambang, banyak pengusaha mikro melaporkan bahwa peningkatan penjualan bersifat fluktuatif dan tidak selalu terjemahkan menjadi pertumbuhan jangka panjang. Faktor seperti akses modal terbatas, ketergantungan pada promosi acara, dan kurangnya infrastruktur logistik yang konsisten menjadi hambatan utama yang perlu ditangani oleh Pemprovinsi Sulawesi Selatan jika mereka ingin mengubah momentum Dekranas menjadi fondasi pertumbuhan berkelanjutan.

Dari sudut pandang kebijakan, saya menyarankan agar Pemprovinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan data yang terkumpul selama Dekranas untuk merancang program pendampingan UMKM yang berkelanjutan, seperti akses ke pinjaman mikro dengan bunga subsidi, pelatihan pemasaran digital, dan pembentukan klaster kerajinan yang terintegrasi dengan rantai pasokan nasional dan internasional. Tanpa langkah strategis seperti ini, keuntungan ekonomi yang terlihat saat ini berisiko hanya menjadi "sugar rush" yang hilang begitu lampu pemanggilan acara dimatikan.

Akhir kata, apresiasi Mendagri terhadap keberhasilan penyelenggaraan Dekranas 46 adalah pengakuan yang tepat terhadap kerja keras panitia dan pemerintah daerah. Namun, tantangan nyata terletak pada bagaimana mengubah eufori sementara menjadi fondasi ekonomi yang kuat dan inklusif bagi komunitas UMKM di Sulawesi Selatan. Jika langkah selanjutnya tidak diambil dengan serius, kita mungkin hanya akan mengulangi pola "acara besar, dampak sementara" yang telah kita lihat di berbagai festival budaya di seluruh negeri.