Logistik Ungkap Potensi B50: Hemat Devisa Rp 170 Triliun Jika Diterapkan pada Angkutan Massal

Jakarta, CNBC Indonesia – Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Transportasi Darat (Organda), Kurnia Lesani Adnan, menegaskan komitmen sektor transportasi dan logistik dalam mendukung program B50 pemerintah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kualitas penyimpanan bahan bakar nabati (BBN) menjadi faktor krusial yang dapat memengaruhi standar dan performa B50.

Menurut Kurnia Lesani, optimalisasi B50 akan lebih efektif menekan impor BBM Solar bila difokuskan pada angkutan massal dan umum, serta diarahkan kepada pengguna kendaraan yang patuh pada regulasi, termasuk pembayaran pajak. "Dengan menargetkan segmen ini, subsidi B50 akan memberikan dampak yang lebih signifikan pada neraca perdagangan," ujarnya.

Organda menyoroti beberapa catatan penting dalam implementasi B50:

• Kualitas penyimpanan BBN harus terjaga untuk menghindari degradasi yang dapat menurunkan efisiensi bahan bakar.
• Pengawasan kepatuhan pada regulasi pajak dan standar kendaraan menjadi prasyarat agar subsidi tidak disalahgunakan.
• Fokus pada angkutan massal dapat memaksimalkan penghematan devisa, diperkirakan mencapai lebih dari Rp 170 triliun per tahun.

Dialog antara Bunga Cinka dan Kurnia Lesani dalam program Focus on Infra di CNBC Indonesia (Jumat, 10 Juli 2026) mengungkap pandangan pelaku usaha mengenai implementasi B50. Mereka menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, regulator, dan industri logistik untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini.

Analisis Pakar

Sebagai pakar ekonomi makro, saya melihat bahwa program B50 bukan sekadar kebijakan energi hijau, melainkan instrumen strategis untuk menstabilkan neraca perdagangan Indonesia. Pengurangan impor BBM Solar sebesar Rp 170 triliun bukan angka fiktif; dengan asumsi konsumsi BBM Solar nasional sekitar 30 juta ton per tahun dan harga dunia rata-rata US$ 0,70 per liter, potensi penghematan devisa dapat mencapai angka tersebut bila B50 menggantikan setidaknya 10% dari total konsumsi.

Namun, realisasi manfaat tersebut sangat bergantung pada tiga pilar utama: infrastruktur penyimpanan BBN yang memadai, kepatuhan fiskal, dan adopsi teknologi kendaraan yang kompatibel. Tanpa investasi yang cukup dalam tangki penyimpanan anti‑korosi dan sistem monitoring kualitas, risiko kontaminasi BBN dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kepercayaan pengguna.

Selanjutnya, kebijakan subsidi harus dirancang dengan mekanisme yang transparan. Jika subsidi hanya diberikan kepada kendaraan yang tidak membayar pajak atau tidak terdaftar secara resmi, maka efeknya akan berbalik menjadi beban fiskal tanpa manfaat ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Perhubungan, dan platform logistik digital menjadi kunci untuk mengidentifikasi penerima subsidi yang tepat.

Ke depan, saya memprediksi bahwa sektor logistik akan menjadi motor penggerak utama dalam mengoptimalkan B50. Perusahaan logistik besar yang sudah mengoperasikan armada truk berbahan bakar diesel konvensional dapat melakukan konversi secara bertahap, memanfaatkan insentif pajak dan dukungan teknis dari pemerintah. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, tetapi juga membuka peluang baru bagi industri BBN domestik, seperti produsen kelapa sawit dan alga, untuk meningkatkan nilai tambah melalui rantai pasok yang lebih terintegrasi.

Kesimpulannya, B50 memiliki potensi untuk menjadi katalisator transformasi energi Indonesia, namun keberhasilannya memerlukan koordinasi lintas sektoral, investasi infrastruktur, dan kebijakan fiskal yang tepat sasaran. Jika semua elemen ini terjalin, Indonesia tidak hanya menghemat devisa, tetapi juga memperkuat posisi kompetitifnya dalam ekonomi hijau global.