Indonesia Siap Jadi Penyelamat Myanmar: 5PC di Tengah Krisis Perdamaian yang Tak Terduga

Jakarta – Dalam pertemuan informal Menteri Luar Negeri RI Sugiono dengan sekutu ASEAN di Bangkok, Thailand, Indonesia menegaskan kembali komitmennya membantu Myanmar mengakhiri konflik berkepanjangan.

Menurut Sugiono, solusi yang berkelanjutan harus dipegang oleh Myanmar sendiri, namun Jakarta siap menjadi jembatan yang membantu mewujudkan perdamaian melalui kerangka Konsensus Lima Poin (5PC) ASEAN.

Menurut keterangan resmi Kemlu, implementasi 5PC masih menghadapi tantangan signifikan, meskipun tercatat adanya pemilihan umum yang pertama kali sejak krisis 2021 dan beberapa kemajuan politik pasca‑pemilu.

Salah satu rintangan utama adalah pembentukan dialog nasional yang inklusif, yang dianggap krusial untuk merealisasikan rekonsiliasi yang berkelanjutan di tengah kekerasan yang terus berlanjut.

"Dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci menuju perdamaian yang berkelanjutan," kata Sugiono, menegaskan bahwa 5PC harus tetap menjadi acuan utama ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik.

Indonesia juga mendorong peninjauan objektif implementasi 5PC, penguatan mekanisme kolektif ASEAN, serta pembahasan pembaruan mandat utusan khusus untuk Myanmar.

Pertemuan ini diorganisir oleh Filipina, pemegang keketuaan ASEAN 2026, bersama Thailand sebagai tuan rumah, sebagai lanjutan diskusi KTT ke‑48 ASEAN di Cebu pada Mei 2026.

Kunjungan resmi Sugiono ke Naypyidaw pada 8 Juni 2026 menjadi fondasi untuk pertemuan ini, yang bertujuan mengumpulkan informasi terkini tentang situasi di Myanmar dan merencanakan langkah selanjutnya.

Secara keseluruhan, upaya perdamaian yang dipimpin Indonesia menonjolkan strategi diplomatik yang realistis namun penuh ambisi, sambil menilai kembali peran ASEAN dalam menghadapi krisis yang semakin kompleks.

Analisis Pakar

Dari sudut pandang saya, politik luar negeri yang terlalu mengandalkan kerangka konsensus seperti 5PC justru menjadi rantai yang menghambat inovasi diplomatik. Indonesia, yang memposisi strategi geografis dan sejarah kemitraan dengan Myanmar, tidak dapat mengandalkan “jembatan” yang hanya berfungsi bila Myanmar bersedia mematuhi keputusan ASEAN. Realita di lapangan menunjukkan bahwa kekuasaan moral yang dijanjikan tidak selalu bertranslate menjadi tekanan nyata pada militer yang masih menguasai kunci kekuasaan.

Selain itu, upaya “inklusif” yang digalakkan oleh Sugiono mengabaikan fakta bahwa banyak pemangku kepentingan utama — seperti gerakan bersenjata etnis dan elite militer — tidak bersedia berbaur dengan struktur demokratis yang ditetapkan oleh 5PC. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah dialog yang diadakan hanya untuk memenuhi prosedur internasional, atau benar‑benar berupaya menyelesaikan akar konflik?

Prediksi saya adalah bahwa tanpa adanya penekanan pada akuntabilitas dan mekanisme penegakan hukum yang kuat, upaya perdamaian yang dipimpin Indonesia akan terus menjadi “ritual diplomatik” yang berulang‑ulang gagal menghukum pelanggar hak asasi manusia. Indonesia harus memanfaatkan pengaruhnya untuk mendorong pembentukan tim investigasi independen yang dapat mengungkap kekerasan sistemik, sekaligus menekan aktor‑aktor yang masih mengandalkan kekerasan sebagai alat politik.

Akhirnya, jika ASEAN ingin tetap relevan, harus mengubah cara kerjanya: dari konsensus yang lemah menjadi tindakan yang berani. Indonesia, sebagai negara kepemimpinan, memiliki kesempatan — dan kewajiban — untuk memimpin reformasi tata kelola perdamaian di kawasan ini, bukan hanya menjadi penengah yang pasif.