Festival Film Keluarga: Strategi Cerdas atau Sekadar Gaya-gayaan Netflix Memuaskan Regulasi PP TUNAS?

Jakarta — Dalam sebuah langkah yang menyebut dirinya sebagai pendekatan kreatif, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria resmi melontarkan ide yang ia klaim sebagai 'cara baru' untuk mengenalkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) kepada masyarakat luas.

Menurut Nezar, festival film keluarga bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara regulasi dan masyarakat. Pendekatan berbasis karya audiovisual, kata dia, dinilai lebih mudah dicerna dan diterima oleh khalayak luas dibandingkan metode sosialisasi konvensional.

"Pesan tentang perlindungan anak tidak hanya disampaikan melalui regulasi, tetapi juga melalui pengalaman yang menyenangkan, melibatkan keluarga, kreator, dan industri secara bersamaan," tegas Nezar dalam keterangan resmi yang diterima media, Minggu.

Netflix Jadi Pilot Project?

Dalam konteks ini, Nezar tidak lupa menyebut Netflix sebagai contoh konkret. Platform streaming asal Amerika Serikat tersebut disebutnya telah menggelar festival film keluarga yang memuat karya sineas Indonesia, lengkap dengan aktivitas edukatif untuk keluarga dan anak-anak.

Menurut Nezar, langkah Netflix menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap PP TUNAS bisa dilakukan secara kreatif—tidak sekadar memperkuat fitur keamanan, tetapi juga membuka ruang bagi kreator lokal untuk menghasilkan konten yang aman, sehat, dan edukatif.

"Netflix mendekati regulasi ini secara kreatif dan inovatif. Mereka tidak hanya menghadirkan fitur perlindungan anak, tetapi juga membuka ruang bagi para kreator," puji Nezar.

Platform Digital Mulai Bergerak

Nezar mengklaim PP TUNAS menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan laporan yang masuk, berbagai platform digital disebutnya telah menghadirkan fitur-fitur perlindungan anak, termasuk akun khusus anak, kontrol orang tua, serta mekanisme pembatasan akses berdasarkan kelompok usia.

"Kami berterima kasih kepada seluruh platform yang bersikap kolaboratif. Saat ini berbagai platform media sosial maupun layanan digital sudah menyediakan fitur-fitur khusus untuk anak dan mulai memperkuat pembatasan akses berdasarkan usia," jelas Nezar.

Meski demikian, Nezar memastikan evaluasi berkala tetap akan dilakukan pemerintah untuk memastikan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memenuhi ketentuan dalam PP TUNAS.

Opini Mendalam: Festival Film dan Ironi Regulasi yang Mandek

Sebagai seorang jurnalis senior yang telah mengkritisi kebijakan digital selama lebih dari dua dekade, saya melihat langkah ini dengan campuran antara apresiasi dan skeptisisme yang mendalam.

Pertama-tama, mari kita bedah esensi dari apa yang disebut Nezar sebagai 'pendekatan kreatif'. Pada hakikatnya, PP TUNAS adalah regulasi yang mengatur tata kelola sistem elektronik untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Regulasi ini seharusnya sudah dipahami oleh setiap PSE yang beroperasi di Indonesia—mereka punya tim hukum, tim kepatuhan, dan sumber daya yang cukup untuk memahami aturan main. Namun kenyataannya, butuh sebuah 'festival film keluarga' agar masyarakat—bukan industri—mengenal regulasi ini. Ini menunjukkan betapa mandeknya sosialisasi regulasi di tingkat akar rumput. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo yang sekarang menjadi Komdigi, seharusnya sudah sejak awal melakukan edukasi masif. Alih-alih, yang terjadi adalah pendekatan yang terkesan dibuat-buat demi menyenangkan satu platform tertentu.

Kedua, mari kita ngobrol serius tentang Netflix. Saya tidak menampik bahwa Netflix telah melakukan langkah positif dengan menghadirkan fitur parental control dan konten yang lebih ramah keluarga. Namun, kita perlu bertanya: apakah festival film keluarga ini murni出于 kebaikan hati, atau ada kalkulasi bisnis yang lebih dalam? Netflix adalah perusahaan publik yang bertanggung jawab kepada shareholder-nya. Setiap inisiatif yang mereka lakukan pasti diperhitungkan secara komersial. Festival film keluarga bisa menjadi strategi untuk meningkatkan subscriber base di segmen keluarga Indonesia, yang merupakan pasar menjanjikan dengan lebih dari 80 juta anak di bawah umur. Jadi, ketika Nezar memuji Netflix secara terbuka, ada risiko pemerintah terlihat seperti memberikan 'stamp of approval' komersial kepada satu platform tertentu. Bagaimana dengan platform lokal seperti Vidio, WeTV, atau Vision+? Apakah mereka juga mendapat pujian yang sama? Atau karena mereka tidak sekelas Netflix secara global, maka kontribusinya diabaikan?

Ketiga, dan ini adalah poin yang paling mengganjal di benak saya: apakah festival film keluarga benar-benar efektif untuk sosialisasi PP TUNAS? Saya meragukannya. Bayangkan skenario ini: sebuah keluarga datang ke festival film, menonton film Indonesia yang bagus, anak-anak senang, orang tua terhibur. Lalu apa yang mereka bawa pulang? Kesan bahwa 'film ini bagus' dan 'Netflix peduli dengan anak-anak'. Namun, apakah mereka memahami isi PP TUNAS? Apakah mereka tahu hak-hak anak di ruang digital? Apakah mereka tahu bagaimana cara melaporkan konten negatif? Jawabannya hampir pasti tidak. Festival film adalah entertainment, bukan edukasi. Menggantungkan sosialisasi regulasi yang krusial pada sebuah acara entertainment adalah pendekatan yang simplistik dan cenderung populis.

Keempat, kita perlu bicara tentang evaluasi. Nezar bilang evaluasi berkala akan dilakukan. Namun, pertanyaannya adalah: seperti apa evaluasi yang dimaksud? Apakah ada indikator yang jelas? Apakah ada sanksi yang tegas bagi platform yang tidak patuh? Atau evaluasi ini sekadar formalitas untuk menunjukkan bahwa pemerintah 'bekerja'? Saya telah melihat terlalu banyak regulasi di Indonesia yang dimulai dengan semangat tinggi, tetapi berakhir dengan evaluasi yang menghasilkan kesimpulan bahwa 'perkembangannya positif' tanpa data yang bisa diverifikasi secara independen. PP TUNAS adalah regulasi yang mengatur ruang digital—ruang yang terus berubah dan berkembang. Evaluasi yang efektif harus bersifat dinamis, melibatkan partisipasi publik, dan memiliki teeth—dalam arti ada konsekuensi nyata bagi yang melanggar.

Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa pendekatan kreatif memang dibutuhkan dalam sosialisasi kebijakan publik. Namun, kreativitas tidak boleh menjadi kedok untuk menghindari kerja keras yang sebenarnya: edukasi sistematis, penegakan aturan yang konsisten, dan pengawasan yang tidak pandang bulu. Jika pemerintah benar-benar serius melindungi anak di ruang digital, maka festival film keluarga seharusnya hanya menjadi pelengkap, bukan strategi utama. Dan yang paling penting, pujian过头 terhadap satu platform tertentu—seperti yang dilakukan Nezar terhadap Netflix—seharusnya dihindari. Karena dalam jurnalisme investigasi, kita tahu bahwa pujian berlebihan sering kali menutupi pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting: Apakah semua platform sudah patuh? Apakah fitur keamanan benar-benar berfungsi? Dan yang paling krusial: Apakah anak-anak Indonesia benar-benar lebih aman hari ini dibandingkan sebelum PP TUNAS diberlakukan?