Di Balik Smash Padel Bhayangkara Cup 2026: Sinergi Kemitraan Nyata atau Upaya Menjinakkan Pers?

JAKARTA — Hubungan antara institusi kepolisian dan pers kembali menjadi sorotan hangat. Di tengah upaya pemulihan citra publik, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama komunitas Jurnalis Trunojoyo menggelar turnamen olahraga Padel Bhayangkara Cup 2026 pada Sabtu (11/7/2026). Acara yang dihelat dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 ini memicu pertanyaan mendasar: sejauh mana batas profesionalisme terjaga di balik kedok kebersamaan?

Hadir mewakili Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (Karo PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Saptono Erlangga, menyampaikan apresiasi tinggi atas komunikasi positif yang selama ini terjalin antara wartawan dan Korps Bhayangkara.

"Hubungan yang baik antara Polri dan media merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terciptanya komunikasi publik yang transparan, profesional, dan humanis," ujar Saptono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Menurut Saptono, turnamen olahraga ini bukan sekadar ajang kompetisi fisik, melainkan instrumen strategis untuk mempererat kebersamaan, menjaga sportivitas, serta membangun interaksi positif antara personel Polri dan awak media. Ia menegaskan bahwa kemitraan ini tidak boleh hanya sebatas hubungan formalitas pekerjaan, melainkan harus menyentuh aspek humanis yang mempererat rasa kekeluargaan.

Turnamen yang berlangsung di Jakarta ini diikuti oleh personel Polri dan para jurnalis dari berbagai platform media—mulai dari televisi, cetak, hingga media siber—yang sehari-hari bertugas meliput di lingkungan Markas Besar (Mabes) Polri. Kompetisi ini dibagi menjadi tiga kategori utama: jurnalis pria, jurnalis wanita, dan personel Polri, ditambah dengan laga eksibisi yang mempertemukan para pejabat tinggi Polri dengan perwakilan wartawan senior.

Analisis Mendalam Budi Santoso: Menakar Independensi di Balik Diplomasi Raket

Sebagai jurnalis yang telah puluhan tahun malang-melintang di dunia investigasi, saya melihat fenomena "kemesraan" antara aparat penegak hukum dan awak media ini dengan kacamata yang skeptis namun realistis. Di satu sisi, komunikasi yang cair antara Polri dan jurnalis memang dibutuhkan untuk mempercepat akses informasi publik. Namun, di sisi lain, ada bahaya laten yang mengintai ketika batas antara pengawas (pers) dan pihak yang diawasi (kekuasaan/Polri) menjadi terlalu kabur akibat diplomasi meja makan atau, dalam kasus ini, diplomasi lapangan padel.

Pers, dalam mandat konstitusionalnya sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki fungsi utama sebagai watchdog—anjing penjaga yang harus menyalak ketika ada penyalahgunaan wewenang. Ketika jurnalis terlalu sering larut dalam aktivitas seremonial dan olahraga bersama yang difasilitasi oleh institusi yang seharusnya mereka awasi, ada risiko psikologis terjadinya conflict of interest. Sungkanisme atau rasa tidak enak hati rentan muncul saat jurnalis tersebut harus menulis berita kritis mengenai dugaan pelanggaran etik, kebrutalan aparat, atau kasus korupsi di tubuh kepolisian.

Kita harus mengingat kembali esensi dari kepercayaan publik yang sempat disinggung oleh pengamat militer dan kepolisian. Polri yang kuat bukanlah Polri yang pandai menggelar seremoni atau turnamen olahraga bersama media, melainkan Polri yang berani membuka diri terhadap kritik, transparan dalam penegakan hukum, dan tidak antikritik. Menjadikan jurnalis sebagai "mitra" dalam komunikasi publik jangan sampai diartikan sebagai upaya penjinakan pers agar hanya memproduksi berita-berita yang ramah humas (PR-friendly).

Oleh karena itu, tantangan terbesar ada pada pundak rekan-rekan Jurnalis Trunojoyo yang sehari-hari meliput di Mabes Polri. Turnamen Padel Bhayangkara Cup boleh saja selesai dengan tawa dan jabat tangan erat, namun setelah raket diletakkan dan pena kembali dipegang, independensi harus tetap tegak. Jurnalis tidak boleh lupa cara bertanya yang tajam, tidak boleh ragu mengejar konfirmasi kasus-kasus sensitif, dan harus tetap menjaga jarak profesional yang sehat. Kemitraan yang sejati adalah kemitraan yang saling menghormati fungsi masing-masing, bukan kemitraan yang menuntut kepatuhan narasi.