BPBD Yogyakarta Siapkan Tim 24 Jam, Tapi Risiko ISPA & Heat Stroke Meningkat: Apa yang Dilewatkan?

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Yogyakarta mengumumkan peningkatan kesiapsiagaan menjelang musim kemarau 2026 yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Menurut Iswari Mahendra, analis kebijakan muda BPBD, prakiraan BMKG menunjukkan hujan akan datang lebih lambat dari biasanya, memicu potensi kekeringan, kebakaran, dan fluktuasi suhu ekstrem.

Langkah konkret yang diambil meliputi pembentukan Pos BPBD Tegal Turi serta tim reaksi cepat yang beroperasi 24 jam. Tim ini ditugaskan memantau kondisi lapangan secara real‑time dan mempercepat respons bila terjadi keadaan darurat.

Selain mengantisipasi kekeringan, BPBD menyoroti fenomena bediding—perubahan suhu drastis dari malam yang dingin (19‑21 °C) ke siang yang panas (31‑32 °C). Fenomena ini, menurut Iswari, muncul karena berkurangnya tutupan awan yang memungkinkan sinar matahari langsung memanaskan permukaan bumi, sementara pada malam hari panas cepat terlepas ke atmosfer.

Perubahan suhu yang tajam ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan ancaman kesehatan serius. Udara kering dan berdebu meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), batuk, flu, serta menurunkan daya tahan tubuh. Di sisi lain, suhu siang yang tinggi meningkatkan risiko dehidrasi dan heat stroke, terutama bagi anak‑anak, lansia, dan pekerja lapangan.

BPBD juga mengingatkan bahaya kebakaran yang kian mengancam selama musim kemarau. Vegetasi kering, suhu tinggi, dan angin kencang menciptakan kondisi ideal bagi api untuk menyebar. Pihak berwenang menegaskan larangan membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok di lahan kering, serta menuntut pemeriksaan instalasi listrik rumah secara rutin.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat bahwa respons BPBD Yogyakarta masih terkesan reaktif daripada proaktif. Penempatan tim 24 jam memang terkesan impresif, namun tanpa dukungan data satelit yang terintegrasi, sistem peringatan dini, dan koordinasi lintas‑sektor yang kuat, upaya tersebut berisiko menjadi sekadar formalitas. Di banyak daerah lain, pemantauan cuaca berbasis AI telah membantu mengidentifikasi zona risiko sebelum kebakaran meluas; Yogyakarta belum mengadopsi teknologi serupa.

Lebih mengkhawatirkan lagi, fokus pada "bediding" sebagai fenomena lokal mengalihkan perhatian dari akar masalah—kurangnya kebijakan mitigasi iklim jangka panjang. El Nino bukan fenomena sementara; perubahan iklim memperparah intensitas dan frekuensi kejadian ekstrem. Pemerintah daerah harus mengintegrasikan rencana adaptasi iklim ke dalam perencanaan tata ruang, termasuk penanaman kembali vegetasi, pengelolaan air hujan, dan pengembangan infrastruktur hijau.

Selain itu, pernyataan BPBD tentang bahaya kebakaran belum diikuti dengan langkah konkret dalam penegakan hukum. Di wilayah lain, denda berat dan penutupan usaha yang melanggar standar keamanan listrik telah terbukti menurunkan insiden kebakaran. Yogyakarta perlu memperkuat regulasi, memperluas patroli lapangan, dan melibatkan komunitas lokal dalam program edukasi serta pelaporan dini.

Terakhir, risiko kesehatan seperti ISPA dan heat stroke memerlukan respons lintas‑sektor antara dinas kesehatan, BPBD, dan lembaga pendidikan. Program vaksinasi, penyuluhan tentang hidrasi, serta penyediaan tempat peneduh di area publik harus menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kesiapsiagaan. Tanpa sinergi yang kuat, peringatan suhu ekstrem hanya akan menjadi berita singkat yang cepat dilupakan ketika suhu kembali normal.