Bandara Husein Sastranegara Siap Terbang: Janji 17 Agustus atau Sekadar Janji Politik?

Bandara Husein Sastranegara di Bandung kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan rencana peluncuran layanan pesawat jet pada 17 Agustus 2026, dengan target operasional penuh pada 17 September 2026. Pengumuman ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, yang menegaskan adanya dua skenario reaktivasi: skenario pertama untuk layanan terbatas dan skenario kedua untuk kapasitas penuh.

Menurut pernyataan resmi, Kemenhub menuntut PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) – yang kini beroperasi di bawah nama InJourney Airports – untuk mempercepat penyelesaian semua aspek kesiapan operasional, mulai dari infrastruktur landside dan airside hingga standar keselamatan PKP-PK Kategori 7. Pekerjaan yang harus dipercepat meliputi overlay runway dan taxiway, rekonstruksi rigid apron, perbaikan atap terminal, serta waterproofing. Semua ini diklaim akan dilakukan tanpa pengadaan baru, melainkan melalui optimalisasi aset yang sudah ada.

Namun, di balik agenda ambisius ini, muncul sejumlah pertanyaan kritis. Pertama, apakah jadwal yang sangat rapat – hanya satu bulan antara layanan jet pertama dan operasional penuh – realistis mengingat kompleksitas pekerjaan teknik dan regulasi penerbangan? Kedua, bagaimana kesiapan sumber daya manusia, khususnya tim pemadam kebakaran dan penanganan darurat, yang masih harus mengandalkan kendaraan ARFF dari Bandara Kertajati setelah musim haji selesai? Ketiga, apa implikasi penggunaan bersama antara Angkasa Pura Indonesia dan TNI Angkatan Udara, mengingat potensi benturan kepentingan dan koordinasi yang belum teruji?

Selain itu, tidak dapat diabaikan bahwa proyek reaktivasi ini berpotensi menambah beban keuangan daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur bandara sering kali bersaing dengan kebutuhan mendesak lain, seperti transportasi publik dan layanan kesehatan. Tanpa transparansi yang memadai mengenai sumber dana, publik berhak menuntut akuntabilitas atas setiap rupiah yang dikeluarkan.

Analisis Pakar

Sebagai seorang jurnalis investigasi, saya melihat bahwa pengumuman ini lebih dari sekadar agenda operasional; ia mencerminkan dinamika politik regional yang melibatkan kepentingan bisnis, militer, dan pemerintah pusat. Penetapan tanggal 17 Agustus – hari kemerdekaan Indonesia – tampaknya sengaja dipilih untuk menambah nilai simbolis, namun berisiko menutup mata publik terhadap realitas teknis yang belum selesai. Sejarah menunjukkan bahwa bandara yang kembali beroperasi tanpa persiapan matang sering kali mengalami kecelakaan atau penurunan kualitas layanan, yang pada gilirannya menurunkan kepercayaan penumpang dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya, ketergantungan pada aset yang sudah ada tanpa pengadaan baru dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mengurangi beban anggaran, namun di sisi lain, menimbulkan risiko kegagalan fungsi karena peralatan yang sudah usang atau tidak sesuai standar internasional. Pengawasan ketat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memang dijanjikan, namun tanpa mekanisme audit independen, janji tersebut tetap bersifat retoris.

Terakhir, kolaborasi dengan TNI Angkatan Udara menambah lapisan kompleksitas. Bandara militer biasanya memiliki prosedur keamanan yang lebih ketat, yang dapat memperlambat proses komersial. Jika tidak ada kerangka kerja yang jelas mengenai pembagian ruang, jadwal, dan tanggung jawab, potensi konflik operasional akan meningkat, mengancam tidak hanya keselamatan penerbangan tetapi juga reputasi Bandung sebagai kota tujuan wisata dan bisnis.

Kesimpulannya, meski ambisi untuk menghidupkan kembali Bandara Husein Sastranegara patut diapresiasi, pemerintah dan operator harus menyiapkan fondasi yang kuat – baik secara teknis, finansial, maupun regulasi – sebelum mengumumkan tanggal peluncuran yang menawan. Transparansi, audit independen, dan partisipasi publik harus menjadi pilar utama dalam proses ini, agar janji 17 Agustus tidak berakhir menjadi sekadar slogan politik yang tak terwujud.