Romantisasi Peran Ayah atau Sekadar Formalitas? Menguliti Kebijakan 'Fleksibilitas' ASN Jateng Antar Anak Sekolah

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memicu diskusi mengenai keseimbangan antara profesionalisme birokrasi dan peran domestik melalui peluncuran Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah (Gamas). Kebijakan ini memberikan kelonggaran waktu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng untuk mendampingi buah hati mereka memulai tahun ajaran baru pada 13 Juli 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar imbauan, melainkan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Jateng Nomor S/400.13.26/207/2026. Kebijakan ini merupakan paket lengkap bersama Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (Gemar), yang bertujuan menggeser paradigma pengasuhan anak yang selama ini sering kali hanya dibebankan kepada sosok ibu.

"Kesempatan mengantar anak ke sekolah juga merupakan bagian dari kesejahteraan bagi ASN," ujar Sumarno dalam keterangannya di Semarang, Sabtu. Menurutnya, kesejahteraan pegawai tidak boleh hanya dipandang secara materialistik melalui gaji dan tunjangan, tetapi juga melalui kualitas waktu bersama keluarga yang tidak dapat terulang.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Jateng bahkan melakukan penyesuaian jadwal apel pagi. Langkah ini diambil agar tidak ada benturan antara kewajiban administratif negara dengan momen emosional antara ayah dan anak. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu memperkuat ikatan emosional keluarga sejak dini, terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Catatan Kritis Budi Santoso: Antara Humanisme Birokrasi dan Jebakan Simbolisme

Sebagai jurnalis yang telah lama mengamati pola perilaku birokrasi di Indonesia, saya melihat kebijakan ini memiliki dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada upaya humanisasi birokrasi yang patut diapresiasi. Selama ini, ASN kita sering terjebak dalam budaya 'absensi adalah segalanya', di mana kehadiran fisik di kantor lebih dihargai daripada efektivitas kerja atau kesehatan mental keluarga. Menempatkan peran ayah sebagai pendamping utama di hari pertama sekolah adalah langkah progresif untuk mendobrak stigma patriarki yang menganggap urusan sekolah anak adalah 'urusan domestik perempuan'.

Namun, saya memberikan catatan kritis: Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi kosmetik politik atau sekadar 'gimmick' administratif. Pertanyaan besarnya adalah, apakah fleksibilitas ini akan benar-benar terimplementasi secara merata, atau justru hanya menjadi hak istimewa bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pimpinan? Kita tahu bagaimana budaya 'sungkan' bekerja di lingkungan ASN. Jika seorang staf level bawah mengambil fleksibilitas ini namun atasannya masih menganut pola pikir konservatif, maka SE Gubernur ini hanya akan menjadi kertas tanpa makna yang justru menciptakan tekanan psikologis baru bagi pegawai.

Lebih jauh lagi, saya mempertanyakan konsistensi. Jika pemerintah mengklaim bahwa kesejahteraan diukur dari waktu bersama keluarga, mengapa fleksibilitas ini hanya diberikan pada momen-momen seremonial seperti hari pertama sekolah atau ambil rapor? Mengapa tidak didorong transformasi menuju Flexible Working Arrangement (FWA) yang lebih sistemik dan berbasis kinerja (output), bukan sekadar berbasis kehadiran (input)? Jika kita hanya memberikan 'izin' satu hari dalam setahun, kita sebenarnya tidak sedang mengubah budaya kerja, kita hanya sedang memberikan 'dispensasi' singkat.

Prediksi saya, jika kebijakan ini tidak dibarengi dengan perubahan KPI (Key Performance Indicator) yang berbasis hasil, maka Gamas dan Gemar hanya akan menjadi tren musiman yang difoto untuk laporan kinerja atau konten media sosial pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus berani melangkah lebih jauh: integrasikan keseimbangan kerja-keluarga (work-life balance) ke dalam regulasi manajemen SDM yang permanen, bukan sekadar melalui Surat Edaran yang bersifat situasional. Tanpa itu, narasi 'penguatan ikatan emosional' ini hanya akan menjadi romantisasi birokrasi yang gagal menyentuh akar permasalahan kesejahteraan mental pegawai.