KKP Geledah Penangkaran Arwana Riau: 2.914 Ekor Terjaring, 271 Ekor Dilindungi & Tanpa SIPJI—Apa Dibalik 'Bisnis Eksotis' yang Justru Ancam Ekosistem?

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menunjukkan niat serius menegakkan hukum di sektor kelautan dan perikanan dengan menggeledah dan menyegel fasilitas penangkaran ikan arwana milik PT AWL di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (9/7). Operasi ini bukan sekadar razia biasa—melainkan operasi hukum yang dipancangkan di atas fondasi regulasi internasional dan nasional yang ketat, terutama terkait spesies yang terdaftar dalam CITES (Convention on International Trade in Endangered Species).

Dari 66 kolam aktif dan ratusan unit akuarium yang diperiksa, petugas menemukan total 2.914 ekor ikan arwana, termasuk 2.643 ekor Arwana Silver Brazil, 190 ekor Super Red, dan 81 ekor Golden. Yang menjadi sorotan utama: dari total tersebut, 271 ekor termasuk dalam kategori dilindungi (Super Red dan Golden), dan yang paling mengkhawatirkan—tidak ada satu pun dokumen SIPJI (Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan) yang bisa ditunjukkan oleh pihak perusahaan.

Direktur Jenderal PSDKP KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menegaskan bahwa tindakan penyegelan ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum berbasis risiko yang sedang diperkuat oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono. “Ini bukan soal menghukum, tapi soal memastikan ekosistem bisnis perikanan berjalan dalam koridor keberlanjutan,” tegasnya. Sementara Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Sahono Budianto, menambahkan bahwa temuan ini mengonfirmasi adanya eksploitasi sistematis terhadap spesies sensitif yang justru dimanfaatkan sebagai komoditas mewah di pasar global.

PT AWL kini berpotensi menghadapi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021. Namun, ada catatan penting: manajemen perusahaan terlihat kooperatif, telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjalani sanksi, dan berkomitmen melengkapi dokumen perizinan. Ini menunjukkan dua hal: pertama, ada kelemahan sistemik dalam pengawasan pra-operasional; kedua, pelaku usaha masih tergolong ‘buta regulasi’—atau lebih parah, sengaja mengabaikan prosedur demi keuntungan cepat.

Analisis Pakar

Insiden di Riau ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa—ia adalah cermin dari paradoks ekonomi konservasi yang kini menghantui sektor akuakultur Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mendorong pengembangan industri perikanan berbasis budidaya sebagai pengganti eksploitasi alam; di sisi lain, regulasi yang melindungi spesies dilindungi—terutama yang masuk CITES—masih sangat rapuh dalam implementasinya di tingkat lapangan. Arwana, sebagai ikon biologis dan simbol status sosial di kalangan kolektor Asia Timur, telah menjadi komoditas spekulatif yang nilainya bisa mencapai Rp150 juta–Rp500 juta per ekor tergantung warna, ukuran, dan garis keturunan. Harga eksorsif inilah yang memicu munculnya ‘industri gelap’ di balik label ‘penangkaran legal’.

Kasus PT AWL mengingatkan kita pada skenario yang sama terjadi di Kalimantan dan Sumatera beberapa tahun lalu: bisnis yang mengklaim sebagai konservasi, tapi pada dasarnya adalah perdagangan ilegal dengan modus operandi ‘legalisasi pasca-opsi’. Mereka membangun fasilitas besar, membeli bibit dari nelayan tradisional (yang seringkali tidak sadar sedang menangkap spesies dilindungi), lalu mengelola populasi hingga mencapai nilai jual tinggi—semua tanpa SIPJI, tanpa izin pemanfaatan, dan tanpa laporan keanekaragaman hayati. Padahal, SIPJI bukan sekadar izin administratif: ia adalah bukti bahwa usaha tersebut telah melalui evaluasi ekologis, kelayakan habitat, dan komitmen pemantauan genetik untuk mencegah pencemaran genetik populasi liar. Tanpa itu, penangkaran justru menjadi alat perluasan eksploitasi, bukan pelestarian.

Lebih dalam lagi, kasus ini mengungkap gap antara regulasi nasional dan kapasitas penegakan hukum di daerah. Riau, meski memiliki potensi akuakultur tinggi, masih sangat minim sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengawasan perikanan berbasis spesies. Padahal, pengawasan arwana membutuhkan keahlian tak hanya di bidang hukum, tapi juga di bidang biologi ikan, sistem reproduksi, dan pemetaan populasi. Fakta bahwa pelanggaran ini bisa berlangsung hingga mencapai 2.914 ekor tanpa terdeteksi sebelumnya menunjukkan bahwa sistem pengawasan berbasis laporan (report-based) belum efektif—kita masih mengandalkan insiden atau informasi dari pihak ketiga, bukan pendekatan proaktif berbasis data satelit, drone, dan analisis jaringan perdagangan. KKP perlu segera membangun Sistem Informasi Terpadu Akuakultur Dilindungi (SITA-D) yang terintegrasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan daerah, serta mengintegrasikan data CITES dengan sistem perizinan nasional (OSS).

Terakhir, ini adalah peringatan keras bagi investor dan pelaku usaha: ‘greenwashing’ di sektor kelautan kini berisiko tinggi. Banyak pelaku usaha berpikir bahwa dengan membangun kolam besar dan menyebut diri sebagai ‘penangkar’, mereka otomatis berkontribusi pada konservasi. Padahal, tanpa izin dan transparansi, mereka justru menjadi bagian dari rantai perdagangan ilegal yang mendorong penurunan populasi liar. KKP harus mengubah narasi dari ‘penindakan’ menjadi ‘pembinaan berbasis risiko’—memberi waktu perbaikan, tapi dengan standar ketat dan pengawasan ketat. Jika tidak, kasus-kasus seperti ini akan terus muncul, bukan karena pelaku ‘bodoh’, tapi karena insentif ekonomi untuk melanggar jauh lebih besar daripada risiko hukumnya. Indonesia tidak bisa membangun ekonomi biru yang berkelanjutan jika masih ada ‘hutan abu-abu’ seperti ini di tengah-tengahnya.