Keseimbangan Transparansi Kesehatan: KI DKI Jakarta Tegaskan Batas antara Hak Publik dan Privasi Pasien

Jakarta, 11 Juli 2026 – Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta kembali menegaskan dilema klasik antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi dalam sektor kesehatan. Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu lalu, Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat, menekankan bahwa transparansi bukan berarti membuka semua berkas medis secara sembarangan, melainkan menyeimbangkan hak konstitusional masyarakat untuk mengakses informasi dengan hak individu atas privasi.

"Transparansi bukan berarti buka‑bukaan. Ada informasi yang wajib dibuka kepada masyarakat, tetapi ada pula informasi yang dikecualikan," ujar Harry, menambahkan bahwa pemahaman filosofis dan yuridis menjadi kunci agar kedua kepentingan tersebut berjalan selaras. Ia menegaskan bahwa hak memperoleh informasi publik diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan dipertegas oleh Undang‑Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sementara itu, Undang‑Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) 2022 menambah lapisan perlindungan tanpa mengurangi hak publik.

Menurut Harry, badan publik yang dibiayai pajak pada dasarnya mengelola aset milik rakyat, namun tidak semua data dapat diserahkan begitu saja. "Tidak semua informasi dapat diberikan karena terdapat informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan," jelasnya. Ia menyoroti dua hak konstitusional yang harus dijaga bersamaan: hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dan hak setiap individu atas perlindungan privasi.

Dalam praktiknya, petugas lini depan rumah sakit memegang peran strategis dalam melindungi data pasien. Setiap permohonan informasi harus diarahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang bertugas menyaring apakah permintaan tersebut masuk dalam Daftar Informasi Publik (DIP) atau Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). "PPID memiliki kewajiban melakukan penyaringan agar informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum," tegas Harry.

Pasal 17 KIP menjadi landasan bagi pengecualian informasi yang bila dibuka dapat menimbulkan konsekuensi serius, termasuk data rekam medis, data kesehatan, biometrik, genetika, data anak, dan data keuangan pribadi. Penyelesaian sengketa informasi pun harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan KI No. 1/2013, dimulai dengan permohonan kepada PPID sebelum dapat diajukan ke Komisi Informasi.

Harry menutup sambutan dengan menekankan pentingnya klasifikasi informasi yang cermat melalui mekanisme pengaburan atau penghitaman. "Prinsipnya, keterbukaan informasi harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan hak privasi seseorang," pungkasnya.

Analisis Pakar

Sebagai jurnalis investigasi yang telah menelusuri dinamika kebijakan publik selama lebih dari dua dekade, saya melihat pernyataan KI DKI ini sebagai langkah retoris yang belum tentu terwujud di lapangan. Keseimbangan antara transparansi dan privasi memang terdengar logis, namun implementasinya sering terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, serta budaya birokrasi yang masih mengutamakan kontrol informasi daripada akuntabilitas.

Pertama, standar operasional PPID di rumah sakit masih bersifat fragmentaris. Banyak fasilitas kesehatan, terutama di wilayah pinggiran, belum memiliki unit khusus yang memahami seluk‑beluk Undang‑Undang PDP dan KIP secara bersamaan. Akibatnya, keputusan mengenai apa yang termasuk DIP atau DIK sering kali bersifat subjektif, membuka celah bagi penyalahgunaan data atau, sebaliknya, penolakan informasi yang seharusnya dapat diakses publik.

Kedua, regulasi yang ada belum mengakomodasi evolusi teknologi medis, seperti telemedicine dan rekam medis elektronik berbasis cloud. Tanpa kerangka kerja yang adaptif, rumah sakit dapat terjebak antara kewajiban membuka data untuk kepentingan publik dan risiko kebocoran data yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun psikologis bagi pasien.

Ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Peraturan KI No. 1/2013 masih terkesan lambat dan birokratis. Proses yang memakan waktu berbulan‑bulan dapat mengurangi urgensi publik untuk menuntut akuntabilitas, terutama dalam kasus-kasus kritis seperti wabah atau pelanggaran etika medis. Diperlukan reformasi prosedural yang mempercepat mediasi, misalnya dengan memanfaatkan platform digital yang transparan dan dapat dipantau secara real‑time.

Ke depan, saya memprediksi bahwa tekanan publik akan semakin menguat, terutama setelah beberapa kasus kebocoran data kesehatan yang menimpa rumah sakit swasta tahun lalu. KI DKI harus berani mengeluarkan pedoman operasional yang lebih konkret, termasuk pelatihan wajib bagi PPID, audit independen berkala, serta sanksi tegas bagi pelanggaran. Hanya dengan langkah‑langkah tersebut, keseimbangan antara hak publik dan privasi pasien tidak akan menjadi slogan semata, melainkan standar yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.