BRIN Urges GIS Integration to Revolutionize Evidence-Based Governance in Digital Era

Jakarta, ANTARA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya penerapan Geographic Information System (GIS) sebagai katalisator kebijakan publik yang berakar pada data spasial, menjawab tantangan transformasi digital yang menuntut akuntabilitas tinggi dalam perencanaan pembangunan.

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho, menyatakan bahwa data spasial bukan sekadar alat bantu, tetapi fondasi kritis untuk memetakan permasalahan wilayah secara presisi. "GIS harus menjadi jembatan antara aspek sosial dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan, memastikan kebijakan tidak lagi bersifat spekulatif, tetapi berbasis bukti yang terukur," ujar Agus dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Peneliti Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) BRIN, Adib Ahmad Kurnia, menyoroti keterbatasan data statistik konvensional dalam menggambarkan dinamika ekonomi perkotaan. Menurutnya, analisis spasial mampu memvisualisasikan proses ketimpangan ekonomi, seperti suburbanisasi dan industrialisasi, sehingga intervensi kebijakan dapat menjadi lebih tepat sasaran. "Kita tidak bisa lagi membiarkan kebijakan berada di zona buta lokasi. GIS memberikan gambaran nyata tentang bagaimana ketimpangan terjadi, bukan sekadar angka di kertas," jelas Adib.

Sementara itu, peneliti PRKP BRIN lainnya, Rahmat Husein Andri Ansyah, melalui penelitiannya yang berjudul "Site Suitability Analysis for Accessible Public Service in Urban Area: Case Study CBHC in the City of Boston"em>, membuktikan bahwa penggabungan GIS dengan multi-criteria decision modeling dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang inklusif. Andri, yang sedang menempuh studi di McCommack Graduate School of Policy and Global Studies, University of Massachusetts Boston, menekankan bahwa pendekatan ini memastikan pembangunan fasilitas publik memberikan keadilan sosial bagi kelompok rentan yang sering terpinggirkan dalam pembangunan perkotaan.

Analisis Pakar: GIS sebagai Kunci Transformasi Kebijakan di Era Digital

Penerapan GIS oleh BRIN bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi manifestasi dari paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan. Di era digital, keputusan kebijakan yang didasarkan pada data statistik konvensional seringkali terlalu statis untuk menangkap dinamika kompleks wilayah. GIS, dengan kemampuan mengintegrasikan data geografis, ekonomi, dan sosial, membuka peluang bagi pemerintah untuk bergerak dari pola 'one-size-fits-all' ke kebijakan yang hyper-lokal. Namun, tantangan utama bukan hanya pada adopsi teknologi, tetapi pada kesiapan institusional untuk mengolah data secara kritis dan transparan.

Di Indonesia, di mana disparitas wilayah masih tinggi, GIS bisa menjadi alat pemulih yang efektif. Misalnya, dalam penentuan lokasi pusat layanan kesehatan atau pendidikan, data spasial dapat mengidentifikasi wilayah yang paling tertinggal secara geografis dan ekonomi. Namun, ini juga membutuhkan investasi infrastruktur data yang kuat, termasuk standarisasi basis data antar-instansi serta pelatihan SDM yang kompeten. Tanpa itu, GIS berisiko menjadi sekadar alat visualisasi tanpa dampak nyata.

Internasional, kasus Boston yang diteliti Andri menunjukkan bahwa GIS bukan hanya soal pemetaan, tetapi tentang pengambilan keputusan multi-dimensi. Dengan menggabungkan kriteria seperti kepadatan penduduk, aksesibilitas transportasi, dan profil demografis, kebijakan dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata. Di Indonesia, pendekatan serupa bisa diterapkan untuk program seperti Kartu Prakerja atau Dana Desa, di mana lokasi geografis menjadi faktor penentu keberhasilan program.

Namun, kita tidak bisa mengabaikan risiko etika dan privasi. Penggunaan data spasial yang detail membutuhkan regulasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, ada pertanyaan kritis: apakah pemerintah daerah siap mengadopsi pendekatan ini? Banyak instansi masih tergantung pada metode konvensional karena keterbatasan sumber daya. BRIN harus memastikan bahwa inisiatif GIS tidak hanya jadi 'proyek jagoan' di pusat, tetapi benar-benar menyentuh lapangan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil.