B50: Kebijakan Biodiesel 50% Bisa Menggerus Devisa Indonesia hingga $2,7 Miliar per Tahun

Jakarta, 10 Juli 2026 – Lembaga Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) mengeluarkan peringatan tegas: program biodiesel 50 persen (B50) berpotensi menggerus devisa negara sebesar US$ 2,7 miliar per tahun. Angka ini dihitung atas dasar penurunan volume ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang diproyeksikan menurun 2 juta ton pada paruh kedua 2026, atau hampir 4 juta ton dalam setahun, dengan asumsi harga CIF Rotterdam US$ 1.356 per metrik ton.

Data tersebut diambil dari proyeksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). ISEAI menilai bahwa kebijakan yang semula dimaksudkan untuk menghemat devisa impor solar justru menimbulkan paradoks: devisa ekspor dari sektor andalan pertanian nasional terpotong tajam.

Menurut analis senior ISEAI, Rony P. Sasmita, pelaksanaan B50 di tengah stagnasi produksi bahan baku akan memicu krisis tata kelola komoditas kelapa sawit. Selama lima tahun terakhir, produksi CPO Indonesia berada di kisaran 48‑51 juta ton per tahun, terhambat oleh lambatnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan penurunan produktivitas tanaman.

Walaupun pada 2025 produksi CPO naik 7,26 % menjadi 51,66 juta ton, stok akhir domestik menyusut 19,79 % menjadi hanya 2,068 juta ton karena serapan domestik yang sangat tinggi. Dari total konsumsi domestik 2,141 juta ton per April 2026, mayoritas (1,137 juta ton) dialokasikan untuk biodiesel B50, diikuti oleh sektor pangan (831 ribu ton) dan oleokimia (173 ribu ton).

Analisis Pakar

Program B50 memang menjawab kebutuhan energi terbarukan, namun implementasinya harus dipertimbangkan dalam konteks struktural industri kelapa sawit. Pertama, keterbatasan pasokan CPO berarti setiap tambahan alokasi untuk biodiesel secara otomatis mengurangi volume yang tersedia untuk ekspor. Dengan harga internasional yang masih berada di level tinggi, kehilangan 4 juta ton CPO dapat mengakibatkan defisit devisa yang signifikan, mengingat kontribusi sektor kelapa sawit terhadap devisa nasional mencapai sekitar US$ 6 miliar per tahun.

Kedua, ketergantungan pada kebijakan subsidi bahan bakar fosil menimbulkan beban fiskal yang tidak proporsional. Pemerintah harus menyiapkan subsidi untuk menstabilkan harga biodiesel domestik, sementara pada saat yang sama kehilangan pendapatan devisa. Ini menimbulkan dilema fiskal yang dapat memperburuk defisit anggaran jika tidak diimbangi dengan peningkatan nilai tambah pada rantai hilir, seperti pengembangan industri oleokimia berbasis sawit.

Ketiga, kesiapan infrastruktur masih jauh dari ideal. Fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi biodiesel belum memadai untuk menampung volume B50 secara efisien. Kegagalan dalam mengoptimalkan logistik dapat menambah biaya produksi dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Keempat, risiko geopolitik muncul bila Indonesia mengurangi ekspor CPO secara signifikan. Negara‑negara konsumen utama seperti India, China, dan Uni Eropa dapat beralih ke pemasok alternatif, mengakibatkan hilangnya pangsa pasar jangka panjang yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, kebijakan B50 harus diiringi dengan strategi diversifikasi pasar dan peningkatan kualitas produk untuk mempertahankan posisi kompetitif.

Secara keseluruhan, tanpa penyesuaian kebijakan yang holistik—meliputi peningkatan produktivitas kebun, percepatan program PSR, dan pengembangan nilai tambah pada sektor oleokimia—program B50 berisiko menjadi beban bagi neraca perdagangan Indonesia. Pemerintah perlu menimbang kembali target B50 dengan memperhitungkan kapasitas produksi, dampak pada devisa, serta implikasi fiskal jangka panjang.